Portal Berita Ekonomi Kamis, 24 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:42 WIB. Apple - Apple jadi perusahaan paling dikagumi 12 tahun beruntun.
  • 20:24 WIB. WhatsApp - Pembatasan penerusan pesan inisiasi WhatsApp bersama Indonesia, India, Meksiko, dan Brasil.
  • 20:21 WIB. Apple - Apple rilis update iOS 21.1.3 perbaiki bug saat kirim pesan.
  • 20:06 WIB. KAEF - Kimia Farma menyiapkan capex tahun ini sekitar Rp4 triliun.
  • 20:06 WIB. KAEF - Kimia Farma melanjutkan rencana ekspansi anorganik pengembangan farmasi pada 2019.
  • 20:05 WIB. Mandiri - Mandiri menargetkan pendapatan komisi dari digital banking Rp2,97 triliun di 2019.
  • 20:05 WIB. PEP - Pertamina EP menargetkan laba bersih Rp10 triliun.
  • 20:04 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah akan meningkatkan literasi keuangan syariah melalui promosi di medsos.
  • 20:04 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah membidik pertumbuhan dana masyarakat sebesar 16% sepanjang 2019.
  • 20:03 WIB. Perinus - Perinus siap jadi Bulog perikanan asal ada kepastian hukum dan subsidi.
  • 20:03 WIB. BNI - BNI menyiapkan anggaran hingga Rp4 triliun untuk melakukan aksi korporasi.
  • 20:03 WIB. BNI - Pertumbuhan Laba Bersih BNI juga ditopang oleh pertumbuhan Pendapatan Non Bunga sebesar 5,2% yoy.
  • 20:02 WIB. BNI - Pertumbuhan laba disokong oleh kinerja kredit yang meningkat 16,2% yoy.
  • 20:01 WIB. PTPN III - PTPN III menerbitkan surat utang jangka menengah dengan total jumlah pokok Rp500 miliar.
  • 20:01 WIB. ANTM - ANTM Semarang menargetkan dapat menjual 15 kg emas setiap bulannya sepanjang 2019.

Soal OSO, Perludem Kecewa dengan Bawaslu

Foto Berita Soal OSO, Perludem Kecewa dengan Bawaslu
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengenai pencalonan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota DPD RI mengecewakan.

"Putusan Bawaslu ini sangat disayangkan dan membuat kecewa," kata Peneliti Hukum Perludem Fadli Ramadhanil dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Ia menyatakan, sangat mengejutkan Bawaslu dalam putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memasukkan OSO ke dalam daftar calon tetap perseorangan Dewan Perwakilan daerah (DPD) untuk Pemilu 2019.

Bawaslu juga dalam putusannya mengatakan, jika nanti yang bersangkutan terpilih, KPU wajib meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri dari pengurus partai politik, paling lambat satu hari menjelang penetapan calon terpilih di dalam Pemilu 2019. Perludem mengapresiasi ada salah satu anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, yang telah menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) atas perkara tersebut.

Dalam dissenting opinion yang disampaikannya, Fritz menyatakan surat KPU yang meminta OSO mengundurkan diri dari jabatan tidak serta merta menghilangkan hak konstitusional OSO untuk tetap masuk dalam daftar calon tetap.

"Sudah sepantasnya konsistensi anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar untuk berpemilu secara konstitusional juga menjadi panduan dalam Pengawasan dan penegakan hukum pemilu oleh anggota Bawaslu lainnya," ujarnya.

Fadli mengatakan, awalnya Perludem sempat khawatir putusan semacam ini muncul, namun Perludem percaya Bawaslu akan jadi lembaga yang akan menjadi penegak keadilan pemilu, sesuai dengan jargon yang disuarakan selama ini.

"Namun ternyata semua itu runtuh, ketika Bawaslu untuk kasus mantan narapidana korupsi dilarang untuk menjadi calon anggota legislatif begitu konsisten merujuk konstitusi dan putusan Mahkam Konstitusi (MK) agar menjadi tertib hukum dalam pemilu, kali ini justru berbalik," tegasnya.

Menurutnya, putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang secara eksplisit menyebutkan sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya, pengurus partai politik tidak dibolehkan lagi menjadi calon anggota DPD, telah diputarbalikkan oleh Bawaslu.

Bawaslu dianggap memberi norma baru, bahwa boleh saja OSO yang notabene tidak mau mundur sebagai pengurus partai politik tetap menjadi calon anggota DPD, sepanjang nanti ketika terpilih mengundurkan diri menjadi anggota partai politik.

"Norma yang sama sekali tidak ada rujukan dan cantelan hukumnya dalam undang-undang ataupun putusan MK manapun," tegasnya.

Ia menekankan, putusan Bawaslu jelas sesuatu yang keliru. Putusan itu tidak ada dasar hukumnya. Terlebih pondasi putusan MK berbicara terkait dengan syarat pecalonan, bukan syarat calon terpilih, kata dia. "Pada titik pencalonan lah larangan terhadap pengurus partai politik itu untuk ikut serta sebagai kontestasi pemilu. Bukan setelah terpilih dan syarat ditetapkan sebagai calon terpilih," ujar dia.

Perludem memandang saat ini persiapan Pemilu 2019 berada di lampu kuning. Jika pelaksanaan tahapan yang berkali-kali keluar dari pakem hukum konstitusi seperti ini terus dibiarkan, integritas penyelenggaraan pemilu akan menjadi taruhan.

"Publik akan dibuat bingung dan bisa tidak percaya terhadap proses penyelenggaraan pemilu jika penyelenggara pemilu itu sendiri tak mematuhi sebuah 'constitutional statement' untuk pelaksaaan pemilu," jelasnya.

Oleh sebab itu, Perludem menilai peringatan untuk berhati-hati atas kerja dan kinerja kelembagaan Bawaslu sebagai bagian dari penegak keadilan pemilu perlu diberikan, sembari berharap Pemilu 2019 tetap bisa terlaksana dengan baik dan demokratis.

"Jangan sampai konstitusionalitas pemilu dipertanyakan karena menyertakan orang yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu," ujarnya. Sebelumnya Bawaslu RI memutuskan memerintahkan KPU RI memasukkan nama Oesman Sapta Odang dalam daftar calon tetap anggota DPD RI 2019.

Namun jika OSO terpilih dalam pileg, yang bersangkutan diwajibkan mundur dari kepengurusan parpol untuk bisa ditetapkan sebagai calon terpilih.

Tag: Oesman Sapta Odang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemilu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Vicky Fadil

Foto: Ferry Hidayat

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6451.170 -17.392 627
2 Agriculture 1640.427 -7.445 21
3 Mining 1864.844 1.106 47
4 Basic Industry and Chemicals 904.219 1.419 71
5 Miscellanous Industry 1406.336 0.714 46
6 Consumer Goods 2610.330 -8.382 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.669 2.928 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1152.073 -1.667 71
9 Finance 1230.662 -13.605 91
10 Trade & Service 803.833 8.815 155
No Code Prev Close Change %
1 MLPL 94 124 30 31.91
2 WIIM 183 236 53 28.96
3 CLAY 476 595 119 25.00
4 ISAT 2,380 2,960 580 24.37
5 ISSP 91 113 22 24.18
6 INCF 264 320 56 21.21
7 INPP 860 1,040 180 20.93
8 OCAP 264 318 54 20.45
9 SQMI 252 300 48 19.05
10 MPPA 163 192 29 17.79
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 645 560 -85 -13.18
2 KIOS 1,580 1,410 -170 -10.76
3 TBMS 1,035 940 -95 -9.18
4 SIDO 810 750 -60 -7.41
5 INCI 580 540 -40 -6.90
6 TNCA 266 248 -18 -6.77
7 TIRA 300 280 -20 -6.67
8 BPTR 83 78 -5 -6.02
9 KPAS 185 174 -11 -5.95
10 BKSW 184 174 -10 -5.43
No Code Prev Close Change %
1 HOME 142 144 2 1.41
2 ISAT 2,380 2,960 580 24.37
3 ERAA 2,410 2,450 40 1.66
4 BMRI 7,750 7,475 -275 -3.55
5 BNLI 900 970 70 7.78
6 ADRO 1,410 1,380 -30 -2.13
7 BBRI 3,770 3,770 0 0.00
8 DOID 575 660 85 14.78
9 PWON 680 690 10 1.47
10 BUMI 167 180 13 7.78