Portal Berita Ekonomi Sabtu, 19 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:03 WIB. Walkot Cirebon - Kami berjuang menangkan Jokowi-Ma'ruf dengan target 70% di Cirebon.
  • 17:03 WIB. Walkot Cirebon - SBY selalu mendidik kadernya berjiwa besar, menerima demokrasi.
  • 17:02 WIB. Walkot Cirebon - Saya dukung Jokowi-Ma'ruf sebagai pribadi bukan kepala daerah.
  • 17:00 WIB. Raja Juli Antoni - Prabowo sebut Jawa Tengah lebih luas dari Malaysia, itu isi otak Prabowo?
  • 16:59 WIB. Raja Juli Antoni - Prabowo klaim Gerindra banyak caleg perempuan DPR RI, padahal PSI paling banyak.
  • 16:59 WIB. Raja Juli Antoni - Kalau dibilang Jokowi pakai teks dan Prabowo pakai isi otak isinya hoax.
  • 16:59 WIB. Raja Juli Antoni - Isi otak Prabowo tak lebih dari hoax dan kebohongan.
  • 16:45 WIB. Mahendradatta - Berdasarkan UU pemasyarakatan, Ba'asyir memenuhi syarat pembebasan bersayarat.
  • 16:45 WIB. Mahendradatta - Sudah sewajarnya Abu Bakar Ba'asyir mendapatkan pembebasan.
  • 16:44 WIB. Mahendradatta - Kami sudah berkirim surat ke Presiden untuk pembebasan Ba'asyir berdasarkan alasan yang bisa diterima hukum.
  • 16:44 WIB. Mahendradatta - Persoalan Abu Bakar Ba'asyir murni masalah hukum.
  • 16:44 WIB. Mahendradatta - Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir bukan soal politik atau pemberian dari Jokowi.
  • 16:34 WIB. Polisi - Ijazah Jokowi adalah asli, sesuai penjelasan sekolah.
  • 16:34 WIB. Polisi - Umar Kholid menyebar ijazah palsu Jokowi lewat media sosial Facebook miliknya.
  • 16:34 WIB. Polisi - Umar Kholid Harahap diduga sebar hoax ijazah palsu Jokowi.

Tahun Politik Kerja DPR Makin Tak Karuan? Begini Pembelaan Bamsoet

Foto Berita Tahun Politik Kerja DPR Makin Tak Karuan? Begini Pembelaan Bamsoet
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan komitmen lembaganya terkait dengan tugas legislasi tetap berjalan dan tidak terganggu meskipun menghadapi tahun politik.

Bambang Soesatyo berharap Pemerintah sebagai mitra kerja DPR RI juga bisa aktif menyelesaikan beberapa pembahasan rncangan undang-undang (RUU).

"Kawan-kawan di DPR RI tadi sudah bersepakat bahwa tugas kedewanan tidak akan macet hanya karena Pemilu yang tinggal sekitar 3 bulan lagi," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakan Bambang usai pertemuan dengan pimpinan komisi DPR RI dan alat kelengkapan dewan di ruang kerjanya di kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Bambang mengatakan bahwa tugas politik menyukseskan pemilu dengan tugas kedewanan sebagai wakil rakyat merupakan dua hal yang tidak boleh dibenturkan, apalagi saling mengorbankan.

Oleh karena itu, dia menilai sukses pemilu juga harus dibarengi dengan sukses kerja kedewanan. Setidaknya ada beberapa RUU yang ditargetkan bisa diselesaikan segera.

Ia menyebutkan sejumlah RUU, yakni RUU tentang Perkoperasian, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, RUU tentang Kebidanan, RUU tentang Ekonomi Kreatif, RUU Karantina hewan, Ikan, dan Tumbuhan, RUU Energi Baru Terbarukan, RUU Kebidanan, dan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.

Bambang menilai semua RUU tersebut bukan RUU yang mengawang-awang, melainkan RUU yang langsung menyentuh kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Menurut dia, DPR RI dan pemerintah memang tidak menargertkan penyelesaian RUU dari segi kuantitasnya, tetapi dari segi kualitas dan tingkat urgensi dalam kehidupan masyarakat.

"DPR tidak bisa menyelesaikan RUU menjadi undang-undang (UU) tanpa adanya kerja sama dengan pemerintah. Sesuai dengan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945, penyusunan Program Legislasi Nasional dan pembahasan RUU tidak bisa dilakukan DPR secara sepihak," ujarnya.

Bambang menilai pembahasan RUU bukan hanya menjadi tanggung jawab DPR, melainkan juga merupakan tanggung jawab bersama pemerintah. Oleh karena itu, menurut dia, peran pemerintah sangat besar karena kementerian terkait ikut dalam pembahasan RUU sejak awal.

Dengan demikian, apabila pemerintah tidak hadir, otomatis RUU tidak dapat dibahas.

Selain dalam bidang legislasi, katanya lagi, pada tahun politik ini DPR RI juga tetap melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara dalam APBN 2019. "Ingar-bingar politik tidak boleh menghambat geliat pembangunan ataupun mengendurkan program-program pro kerakyatan yang sudah disusun dalam APBN 2019," katanya.

Ia menegaskan bahwa DPR RI dan pemerintah memegang teguh menjadikan APBN sebagai alat memakmurkan rakyat, bukan sebagai alat politik memperkaya diri ataupun masing-masing golongan. Pada tahun politik ini, menurut dia, DPR tetap pastikan APBN 2019 dimanfaatkan sebagaimana ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Tag: Bambang Soesatyo, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemilu Presiden (Pilpres), Pemilu

Penulis: Redaksi/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56