Ekspor Dipatok 7,5%, Pemerintah Bidik Target Moderat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah menargetkan ekspor nonmigas pada 2019 bisa tumbuh sekitar 7,5%. Pernytaan itu disampaikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Enggar, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa target tersebut terbilang moderat dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global yang diproyeksi tumbuh melambat sekitar 3,7%.

"Pemerintah optimistis dan realistis menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik. Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan tersebut, target pertumbuhan nilai ekspor nonmigas 2019 ditetapkan moderat 7,5%," katanya.

Guna meningkatkan kinerja ekspor, lanjut Enggar, selain menyasar pasar tradisional, seperti Tiongkok, Amerika Serikat (AS), dan Jepang, pihaknya juga akan semakin masif melakukan penetrasi ke pasar-pasar ekspor nontradisional.

Sepanjang 2018, kata Enggar, Kemendag mengaklaim berhasil mendorong peningkatan pertumbuhan nilai ekspor di negara-negara nontradisional, seperti Bangladesh (15,9%), Turki (10,4%), dan Myanmar (17,3%). Berikutnya Kanada (9%), Selandia Baru (16,8%), Polandia (23,3%), dan Nigeria (17,3%).

"Pembukaan lebih banyak akses pasar ekspor kami lakukan dengan aktif menambah perjanjian perdagangan internasional dan secara simultan diimbangi dengan kegiatan-kegiatan misi dagang untuk mendongkrak peningkatan ekspor di negara-negara nontradisional," tambahnya.

Tahun ini, lanjut Enggar, pihaknya menargetkan penyelesaian dan penandatanganan 12 perjanjian perdagangan. Ke-12 perjanjian perdagangan internasional itu, antara lain Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia dengan Mozambik, Tunisia, Maroko, dan Iran, serta Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dengan Turki, Korea Selatan, dan Uni Eropa.

Selain itu, ada Asean Trade in Service Agreement (ATISA), General Review IJEPA, First Protocol to Amend of Asean Japan CEPA (Investment and Services), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), serta mempercepat penandatanganan Indonesia-Australia CEPA.