Portal Berita Ekonomi Sabtu, 19 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:03 WIB. Walkot Cirebon - Kami berjuang menangkan Jokowi-Ma'ruf dengan target 70% di Cirebon.
  • 17:03 WIB. Walkot Cirebon - SBY selalu mendidik kadernya berjiwa besar, menerima demokrasi.
  • 17:02 WIB. Walkot Cirebon - Saya dukung Jokowi-Ma'ruf sebagai pribadi bukan kepala daerah.
  • 17:00 WIB. Raja Juli Antoni - Prabowo sebut Jawa Tengah lebih luas dari Malaysia, itu isi otak Prabowo?
  • 16:59 WIB. Raja Juli Antoni - Prabowo klaim Gerindra banyak caleg perempuan DPR RI, padahal PSI paling banyak.
  • 16:59 WIB. Raja Juli Antoni - Kalau dibilang Jokowi pakai teks dan Prabowo pakai isi otak isinya hoax.
  • 16:59 WIB. Raja Juli Antoni - Isi otak Prabowo tak lebih dari hoax dan kebohongan.
  • 16:45 WIB. Mahendradatta - Berdasarkan UU pemasyarakatan, Ba'asyir memenuhi syarat pembebasan bersayarat.
  • 16:45 WIB. Mahendradatta - Sudah sewajarnya Abu Bakar Ba'asyir mendapatkan pembebasan.
  • 16:44 WIB. Mahendradatta - Kami sudah berkirim surat ke Presiden untuk pembebasan Ba'asyir berdasarkan alasan yang bisa diterima hukum.
  • 16:44 WIB. Mahendradatta - Persoalan Abu Bakar Ba'asyir murni masalah hukum.
  • 16:44 WIB. Mahendradatta - Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir bukan soal politik atau pemberian dari Jokowi.
  • 16:34 WIB. Polisi - Ijazah Jokowi adalah asli, sesuai penjelasan sekolah.
  • 16:34 WIB. Polisi - Umar Kholid menyebar ijazah palsu Jokowi lewat media sosial Facebook miliknya.
  • 16:34 WIB. Polisi - Umar Kholid Harahap diduga sebar hoax ijazah palsu Jokowi.

Senator: Harusnya Isu Perempuan Masuk dalam Debat Pilpres

Foto Berita Senator: Harusnya Isu Perempuan Masuk dalam Debat Pilpres
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota DPD RI Fahira Idris menyesalkan lima kali debat publik Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019, tidak ada satupun yang tegas akan membahas persoalan atau isu perempuan dan anak.

Padahal menurut dia, bagi negara seperti Indonesia, pemberdayaan perempuan dan anak adalah bagian integral atau tidak terpisahkan dari program pembangunan nasional.

"Selama persoalan perempuan dan anak tidak menjadi prioritas pembangunan nasional, selama itu tembok akan menghadang kemajuan bangsa ini," kata Fahira dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Dia menilai tidak ada bangsa yang maju tanpa memiliki program pemberdayaan perempuan yang berkemajuan dan sistem perlindungan anak yang komprehensif sehingga isu perempuan dan anak harus ada dalam debat pilpres 2019.

Fahira mengungkapkan, jika melihat dari lima tema debat, sebenarnya isu atau persoalan seputar perempuan dan anak bisa disisipkan di semua tema. "Untuk tema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme, isu perempuan dan anak bisa dipotret terkait persoalan komitmen kedua paslon terhadap penyelesaian RUU Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan kemauan politik paslon dalam menyusun dan mengimplementasikan cetak biru perlindungan anak yang hingga detik ini Indonesia belum memilikinya," ujarnya.

Fahira menjelaskan basis argumennya adalah angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin mengkhawatirkan, misalnya sepanjang 2016 ada 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan.

Itu artinya menurut dia, rata-rata tiap hari terjadi 710 kasus kekerasan terhadap perempuan atau tiap satu jam terjadi 30 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan itu merupakan persoalan besar.

"Isu soal perempuan dalam tema Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Infrastuktur, bisa ditilik dari sejauh mana komitmen paslon meretas semua hambatan yang menghalangi perempuan terlibat secara penuh dalam pengelolaan sumber daya alam mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga dampak dari pengelolaan sumber daya alam," katanya.

Dari tema Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan serta Sosial dan Kebudayaan, menurut Fahira, tentunya isu perempuan dan anak sangat banyak yang bisa dibahas. Dia mencontohkan, untuk kesehatan, stunting wajib jadi bahasan debat dan menjadi prioritas siapapun presiden yang terpilih, karena saat ini sekitar 37 persen atau hampir 9 juta balita Indonesia mengalami stunting.

"Tema ketenagakerjaan, selain persoalan TKW, juga patut dibahas kesenjangan tingkat partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan juga masih terus terjadi hingga saat ini," katanya.

Debat keempat yang bertema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan serta Hubungan Internasional, menurut dia bisa diulas terkait upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas keterwakilan politik perempuan.

Dia menjelaskan untuk tema kelima yaitu Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri, bahasan soal ekonomi dan kesejahteraan sangat banyak relevansi dengan isu perempuan.

Dia menilai, Presiden ke depan harus paham bahwa perempuan itu adalah kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan sehingga harus ada program peningkatan kapasitas perempuan dan kelompok ekonomi perempuan yang konkret dan kemauan politik.

"Tanpa adanya program peningkatan kapasitas perempuan dan kelompok ekonomi perempuan yang konkret dan kemauan politik yang kuat dari Presiden untuk membuka akses sumber-sumber ekonomi bagi perempuan, maka selama itu juga pengentasan kemiskinan akan terkendala," katanya. 

Tag: Debat Capres, Fahira Fahmi Idris, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemilu Presiden (Pilpres)

Penulis: Redaksi

Editor: Vicky Fadil

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56