Portal Berita Ekonomi Sabtu, 19 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:03 WIB. Walkot Cirebon - Kami berjuang menangkan Jokowi-Ma'ruf dengan target 70% di Cirebon.
  • 17:03 WIB. Walkot Cirebon - SBY selalu mendidik kadernya berjiwa besar, menerima demokrasi.
  • 17:02 WIB. Walkot Cirebon - Saya dukung Jokowi-Ma'ruf sebagai pribadi bukan kepala daerah.
  • 17:00 WIB. Raja Juli Antoni - Prabowo sebut Jawa Tengah lebih luas dari Malaysia, itu isi otak Prabowo?
  • 16:59 WIB. Raja Juli Antoni - Prabowo klaim Gerindra banyak caleg perempuan DPR RI, padahal PSI paling banyak.
  • 16:59 WIB. Raja Juli Antoni - Kalau dibilang Jokowi pakai teks dan Prabowo pakai isi otak isinya hoax.
  • 16:59 WIB. Raja Juli Antoni - Isi otak Prabowo tak lebih dari hoax dan kebohongan.
  • 16:45 WIB. Mahendradatta - Berdasarkan UU pemasyarakatan, Ba'asyir memenuhi syarat pembebasan bersayarat.
  • 16:45 WIB. Mahendradatta - Sudah sewajarnya Abu Bakar Ba'asyir mendapatkan pembebasan.
  • 16:44 WIB. Mahendradatta - Kami sudah berkirim surat ke Presiden untuk pembebasan Ba'asyir berdasarkan alasan yang bisa diterima hukum.
  • 16:44 WIB. Mahendradatta - Persoalan Abu Bakar Ba'asyir murni masalah hukum.
  • 16:44 WIB. Mahendradatta - Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir bukan soal politik atau pemberian dari Jokowi.
  • 16:34 WIB. Polisi - Ijazah Jokowi adalah asli, sesuai penjelasan sekolah.
  • 16:34 WIB. Polisi - Umar Kholid menyebar ijazah palsu Jokowi lewat media sosial Facebook miliknya.
  • 16:34 WIB. Polisi - Umar Kholid Harahap diduga sebar hoax ijazah palsu Jokowi.

Peleburan BP Batam, Komisi VI Merasa Tidak Dilibatkan

Foto Berita Peleburan BP Batam, Komisi VI Merasa Tidak Dilibatkan
Warta Ekonomi.co.id, Batam -

Anggota Komisi VI DPR dari fraksi partai Golkar, Bowo Sidik, meminta, agar pemerintah untuk duduk bersama dengan DPR RI dalam mengambil keputusan terkait BP Batam. Menurutnya, UU FTZ menyebut BP Batam di kelola oleh lembaga setingkat menteri yang menjadi mitra di Komisi VI DPR.

Menurutnya, peleburan itu melanggar UU 23/2014 tentang Pemerintahan yang melarang walikota merangkap jabatan, dan UU 53/1999 yang dengan jelas membagi wewenang dua lembaga tersebut.

"Sebagai mitra koalisi, kami mengingatkan pemerintah untuk tidak melanggar UU. Sebaiknya pemerintah duduk bersama dengan DPR RI mengevaluasi semua permasalahan terkait Batam sehingga semua keputusan yang diambil tidak menabrak UU,” kata dia di Jakarta, Jum’at (11/01/2019).

Sementara Danang Girindrawardana, Pakar Kebijakan Publik, menilai wacana melebur Kepemimpinan BP Batam dengan Wali Kota Batam adalah kebijakan yang salah kaprah. Mengingat pengembangan Batam sejak semula diupayakan menjadi Free Trade Zone (FTZ), dengan pendekatan supply-side sejak zaman Pak Harto, dengan harapan sebagai gerbang ekspor impor untuk mendongkrak investasi dan industrialisasi.

Jika melihat di Hanoi dan Penang, kawasan industri diserahkan ke Pemerintah daerah tapi kelembagaannya kuat. Jika ada masalah maka langsung bisa ke pusat, tidak perlu lobi-lobi dulu. Kita sekarang bicara Indonesia yang birokrasinya berbelit-belit, mengurus BP Batam yang punya ekspektasi besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apakah relevan jika di kelola oleh walikota? Belum lagi di Indonesia rentan terjadi benturan komplikasi kewenangan yang diakibatkan adanya undang-undang otonomi daerah.

“Kita punya harapan besar terhadap BP Batam sebagai dongkrak ekonomi nasional. Tapi dikelola oleh daerah, sementara daerah jika ada tekanan dari pusat langsung ciut. Belum lagi, pengambilan kebijakannya harus lobi sana-sini.  Ini tidak logis pasti ada apa-apanya, dan banyak kepentingan dibelakangnya,” kata dia.

Harusnya, sambung dia, melihat potensi BP Batam menjadi garda depan kekuatan pintu ekspor Indonesia dan minimalisir impor sepatutnya BP Batam diberikan power lebih dengan pengelolaan yang lebih professional. Sehingga mampu bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Singapura maupun Malaysia bukan malah dilemahkan hanya dikelola oleh daerah yang kekuatan kebijakannya terbatas.

“Harusnya kekuatannya harus lebih diperkuat bukan malah dibatasi,” sambungnya.

Lantas, ujar dia lagi, untuk menarik dan mengelola investor besar, masa hanya urus di daerah.

"Izin investasi kan ada  BKPM, ada juga Kementrian Perekonomian, Kementrian Keuangan. Investor kan butuh kepastian, kalau udah rancu seperti  ini, investor bisa pada lari,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin, Suryani S Motik, menuturkan antara BP Batam dan Pemkot Batam itu dua hal yang berbeda. BP Batam itu profesional yang memang kepanjangan tangan dari pusat. Sementara wali kota itu pemerintah daerah. Wali kota sendiri, itu sifatnya lima tahunan. Jika ganti wali kota akan ganti kebijakan dan ganti arah. Karena wali kota itu jabatan politis sehingga setiap kebijakannya ada kepentingan politik  didalamnya.

“Wacana peleburan ini jelas ada kepentingan politik besar didalamnya,” katanya.

Padahal, apa yang sudah ada di Batam sekarang ini sudah bagus. Dibawak kepemimpinan pak lukita yang professional, Batam investasi di Batam mulai mengeliat. Batam yang 2017 masih tumbuh dikisaran 2 persenan, 2018 umbuh diatas 4%. Jika nanti pengelolaannya dipegang oleh wali kota, setiap lima tahun sekali arah kebijakannya berubah, tergantung pemenang dan arah kepentingannya.

“Bicara politik di Indonesia sangatlah rentan, jika Batam dikelola oleh wali kota yang open minded, bagus dan profesional masih oke lah. tapi kalau tidak, akan jadi bencana,” tegasnya.

Tag: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Bowo Sidik Pangarso, Batam

Penulis: Yosi Winosa

Editor: Kumairoh

Foto: Boyke P. Siregar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56