Portal Berita Ekonomi Minggu, 16 Juni 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:42 WIB. Samsung - Samsung akan mengejar jaringan mobile 6G dan system semiconductor.
  • 23:11 WIB. Aramco - Mohammed Bin Salman mengatakan bahwa rencana IPO Aramco sesuai jadwal.
  • 22:27 WIB. Opel - Otoritas Jerman memerintah menarik 210 ribu Opel yang tingkat emisinya lewat standar.
  • 22:04 WIB. Amerika Selatan - Minggu pagi listrik mati total di seantero Argentina dan Uruguay.
  • 21:46 WIB. Juventus - Maurizio Sarri resmi bergabung Juventus.
  • 21:31 WIB. Paris - Boeing minta pengurangan waktu dan scope untuk test fisik pesawat baru.
  • 20:37 WIB. Pilpres - Survey SMRC: 43% rakyat takut bicara politik paska kerusuhan 21-22 Mei.
  • 19:41 WIB. Farmasi - Lupin (India) akan menarik 18.000 botol antibiotik dari pasar AS.
  • 16:04 WIB. US Brent - Brent future naik 1,1 persen menjadi US$62,01 per barel pada akhir pekan.
  • 16:04 WIB. US Crude - US crude naik 0,44 persen menjadi US$52,51 per barel pada akhir pekan.
  • 16:03 WIB. Emas - Emas spot turun 0.1% menjadi  $1,341.23 per ounce pada akhir pekan.
  • 16:02 WIB. Global Currencies - The dollar index naik 0.58%, sementara euro turun 0.61% to $1.1206 pada akhir pekan.
  • 16:02 WIB. Bursa Global - Nasdaq Composite turun 40.47 points, atau  0.52%, menjadi 7,796.66 pada akhir pekan.
  • 16:01 WIB. Bursa Global - S&P 500 turun 4.66 points, atau  0.16%, menjadi  2,886.98 pada akhir pekan.
  • 15:58 WIB. Las Vegas - Tyson Fury pukul Tom Schwarz TKO di ronde 2.

Peleburan BP Batam, Komisi VI Merasa Tidak Dilibatkan

Peleburan BP Batam, Komisi VI Merasa Tidak Dilibatkan - Warta Ekonomi
WE Online, Batam -

Anggota Komisi VI DPR dari fraksi partai Golkar, Bowo Sidik, meminta, agar pemerintah untuk duduk bersama dengan DPR RI dalam mengambil keputusan terkait BP Batam. Menurutnya, UU FTZ menyebut BP Batam di kelola oleh lembaga setingkat menteri yang menjadi mitra di Komisi VI DPR.

Menurutnya, peleburan itu melanggar UU 23/2014 tentang Pemerintahan yang melarang walikota merangkap jabatan, dan UU 53/1999 yang dengan jelas membagi wewenang dua lembaga tersebut.

"Sebagai mitra koalisi, kami mengingatkan pemerintah untuk tidak melanggar UU. Sebaiknya pemerintah duduk bersama dengan DPR RI mengevaluasi semua permasalahan terkait Batam sehingga semua keputusan yang diambil tidak menabrak UU,” kata dia di Jakarta, Jum’at (11/01/2019).

Sementara Danang Girindrawardana, Pakar Kebijakan Publik, menilai wacana melebur Kepemimpinan BP Batam dengan Wali Kota Batam adalah kebijakan yang salah kaprah. Mengingat pengembangan Batam sejak semula diupayakan menjadi Free Trade Zone (FTZ), dengan pendekatan supply-side sejak zaman Pak Harto, dengan harapan sebagai gerbang ekspor impor untuk mendongkrak investasi dan industrialisasi.

Jika melihat di Hanoi dan Penang, kawasan industri diserahkan ke Pemerintah daerah tapi kelembagaannya kuat. Jika ada masalah maka langsung bisa ke pusat, tidak perlu lobi-lobi dulu. Kita sekarang bicara Indonesia yang birokrasinya berbelit-belit, mengurus BP Batam yang punya ekspektasi besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apakah relevan jika di kelola oleh walikota? Belum lagi di Indonesia rentan terjadi benturan komplikasi kewenangan yang diakibatkan adanya undang-undang otonomi daerah.

“Kita punya harapan besar terhadap BP Batam sebagai dongkrak ekonomi nasional. Tapi dikelola oleh daerah, sementara daerah jika ada tekanan dari pusat langsung ciut. Belum lagi, pengambilan kebijakannya harus lobi sana-sini.  Ini tidak logis pasti ada apa-apanya, dan banyak kepentingan dibelakangnya,” kata dia.

Harusnya, sambung dia, melihat potensi BP Batam menjadi garda depan kekuatan pintu ekspor Indonesia dan minimalisir impor sepatutnya BP Batam diberikan power lebih dengan pengelolaan yang lebih professional. Sehingga mampu bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Singapura maupun Malaysia bukan malah dilemahkan hanya dikelola oleh daerah yang kekuatan kebijakannya terbatas.

“Harusnya kekuatannya harus lebih diperkuat bukan malah dibatasi,” sambungnya.

Lantas, ujar dia lagi, untuk menarik dan mengelola investor besar, masa hanya urus di daerah.

"Izin investasi kan ada  BKPM, ada juga Kementrian Perekonomian, Kementrian Keuangan. Investor kan butuh kepastian, kalau udah rancu seperti  ini, investor bisa pada lari,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin, Suryani S Motik, menuturkan antara BP Batam dan Pemkot Batam itu dua hal yang berbeda. BP Batam itu profesional yang memang kepanjangan tangan dari pusat. Sementara wali kota itu pemerintah daerah. Wali kota sendiri, itu sifatnya lima tahunan. Jika ganti wali kota akan ganti kebijakan dan ganti arah. Karena wali kota itu jabatan politis sehingga setiap kebijakannya ada kepentingan politik  didalamnya.

“Wacana peleburan ini jelas ada kepentingan politik besar didalamnya,” katanya.

Padahal, apa yang sudah ada di Batam sekarang ini sudah bagus. Dibawak kepemimpinan pak lukita yang professional, Batam investasi di Batam mulai mengeliat. Batam yang 2017 masih tumbuh dikisaran 2 persenan, 2018 umbuh diatas 4%. Jika nanti pengelolaannya dipegang oleh wali kota, setiap lima tahun sekali arah kebijakannya berubah, tergantung pemenang dan arah kepentingannya.

“Bicara politik di Indonesia sangatlah rentan, jika Batam dikelola oleh wali kota yang open minded, bagus dan profesional masih oke lah. tapi kalau tidak, akan jadi bencana,” tegasnya.

Tag: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Bowo Sidik Pangarso, Batam

Penulis: Yosi Winosa

Editor: Kumairoh

Foto: Boyke P. Siregar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,833.29 3,794.69
British Pound GBP 1.00 18,221.58 18,037.64
China Yuan CNY 1.00 2,085.38 2,064.49
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,376.00 14,232.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,919.44 9,818.66
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,836.30 1,817.72
Dolar Singapura SGD 1.00 10,514.92 10,408.07
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,217.57 16,049.43
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,450.79 3,412.95
Yen Jepang JPY 100.00 13,273.01 13,136.42

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6250.265 -22.817 634
2 Agriculture 1381.568 2.869 21
3 Mining 1615.278 -7.605 47
4 Basic Industry and Chemicals 754.477 -6.774 71
5 Miscellanous Industry 1288.864 -12.078 46
6 Consumer Goods 2447.202 -13.399 52
7 Cons., Property & Real Estate 471.828 -7.072 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1172.323 -2.911 74
9 Finance 1268.081 -0.098 90
10 Trade & Service 809.462 0.526 157
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 83 112 29 34.94
2 LUCK 1,200 1,500 300 25.00
3 KPAL 210 262 52 24.76
4 GOLD 402 496 94 23.38
5 SDRA 710 850 140 19.72
6 MAYA 6,250 7,475 1,225 19.60
7 KONI 284 338 54 19.01
8 ABMM 1,695 1,950 255 15.04
9 SKBM 412 464 52 12.62
10 APLN 171 191 20 11.70
No Code Prev Close Change %
1 FITT 290 230 -60 -20.69
2 MPMX 1,090 890 -200 -18.35
3 MKPI 16,500 13,500 -3,000 -18.18
4 HELI 202 167 -35 -17.33
5 MIDI 1,200 1,020 -180 -15.00
6 MEGA 5,950 5,100 -850 -14.29
7 DNAR 292 252 -40 -13.70
8 TALF 410 358 -52 -12.68
9 PYFA 193 170 -23 -11.92
10 RELI 216 191 -25 -11.57
No Code Prev Close Change %
1 SMBR 925 1,030 105 11.35
2 FITT 290 230 -60 -20.69
3 MNCN 1,235 1,300 65 5.26
4 JAYA 135 129 -6 -4.44
5 BTPS 2,950 3,080 130 4.41
6 BBRI 4,200 4,230 30 0.71
7 MPMX 1,090 890 -200 -18.35
8 CPIN 4,950 4,700 -250 -5.05
9 TLKM 3,990 3,990 0 0.00
10 BDMN 4,720 4,510 -210 -4.45