Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk tidak mengklaim keberhasilan program dana desa. Pasalnya, ia menyebut program tersebut sudah ada sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Masyarakat perlu paham mengenai hal ini. Tidak patut dana desa yang merupakan hak masyarakat desa, diklaim sebagai hasil kebaikan personal seorang presiden, apalagi calon presiden," katanya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (11/1/2019).
Lanjutnya, ia menyatakan pemberian dana desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aturan ini kemudian diturunkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN. Sehingga, dana desa akan tetap ada siapapun presidennya.
"Dana desa adalah perintah undang-undang, dana dari rakyat kembali ke rakyat, bukan dari petahana," tuturnya.
Selain itu, ia juga mengkritik besarnya dana desa yang dikucurkan Jokowi ketimbang rencana calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.
"Publik perlu diingatkan, sebelum Pilpres 2014 dulu, Prabowo secara rasional pernah mengkampanyekan Dana Desa sebesar Rp1 miliar tiap desa," tuturnya.
"Sebagai respon atas kampanye Prabowo, Capres Joko Widodo waktu itu kemudian membalasnya dengan mengkampanyekan Dana Desa sebesar Rp1,5 miliar per desa jika dia berkuasa," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
