Ikadin Nilai Program dari Kedua Capres-Cawapres Masih di Bawah 50%

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kabid Humas DPP Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Erwin Natosmal Oemar menilai kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden belum mampu menawarkan program-program yang terukur khususnya dalam penegakan hukum di Indonesia.

"Pasangan Jokowi-Ma'ruf hanya 46% menawarkan program terukur dan Prabowo-Sandi hanya 47%. Keduanya masih di bawah 50%, sehingga belum menawarkan program yang terukur," kata Erwin dalam diskusi bertajuk "Membedah Program Hukum, HAM, Antikorupsi Capres 2019-2024", di Jakarta, Minggu (13/1/2019).

Dia menjelaskan, untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf, 46% tersebut terdiri dari 12 program di bidang hukum, antara lain melanjutkan reformasi di lembaga pemasyarakatan termasuk mengatasi masalah overcrowding.

Selain itu, menurut dia, melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

"Untuk pasangan Prabowo-Sandi ada 10 program antara lain membenahi kebijakan sistem pendanaan partai politik untuk memperkuat kelembagaan parpol dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pilar demokrasi. Mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga," ujarnya.

Dia juga menjelaskan ada beberapa isu yang tidak terpotret kedua paslon, seperti reformasi regulasi, HAM, dan reformasi peradilan. Dia mengatakan, Jokowi-Ma'ruf memang memasukan empat program, namun di isu reformasi regulasi dan isu HAM tidak terlalu baik.

"Isu HAM, isu yang diangkat Prabowo lebih aktual dibanding Jokowi seperti kebebasan berekspresi, berorganisasi dan berpendapat meskipun tidak terukur dan secara kuantitas sedikit 23%," ujarnya.

Pada sisi lain, menurut dia, ada nilai plus dalam program Jokowi, yaitu tetap memasukkan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan mempunyai program lebih banyak dari Prabowo yaitu 34%.

Di isu antikorupsi, jumlah program Jokowi-Ma'ruf sebanyak enam atau 23%, lebih baik daripada Prabowo-Sandi, yaitu empat program atau 19%.