Portal Berita Ekonomi Rabu, 19 Juni 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:16 WIB. Beijing - China akan hentikan impor babi dari Kanada, diduga terkait penahanan eksekutif Huawei.
  • 22:54 WIB. INKA - INKA segera menyelesaikan 448 unit dari 886 unit kereta pesanan KAI.
  • 22:52 WIB. KAI - KAI Daop 4 telah memberangkatkan 518.925 penumpang selama periode libur lebaran.
  • 22:35 WIB. KAI - KAI menambah kapasitas angkutan mengantisipasi limpahan penumpang pesawat.
  • 22:28 WIB. IPCC - Indonesia Kendaraan Terminal akan membagikan dividen Rp102,11 miliar.
  • 22:02 WIB. WSBP - Obligasi Waskita Beton Precast oversubscribed hinga 2,18 kali.
  • 21:48 WIB. ADHI - Adhi Karya meraih kontrak baru sebanyak Rp5 triliun hingga Mei 2019.
  • 21:21 WIB. BNI - BNI mencatatkan pertumbuhan kinerja kartu kredit sebesar 10% selama Ramadan 2019.
  • 20:32 WIB. Paris - Mitsubishi Aircraft Corp menjual pesawat 15 Spacejet M100 kepada maskapai Amerika Utara.
  • 20:07 WIB. Transportasi - Kemenko akan panggil Garuda & Lion untuk membahas investasi asing di penerbangan.
  • 19:27 WIB. BTN - Indeks harga rumah BTN tumbuh 7,3% di kuartal I-2019.
  • 19:17 WIB. BTN - Kuota subsidi rumah BTN diklaim habis bulan Juni ini.
  • 18:58 WIB. BTN - BTN targetkan outstanding KPR Gaess mencapai Rp7 triliun di akhir tahun ini.
  • 18:49 WIB. Minyak - U.S. West Texas Intermediate crude turun 3 cents menjadi $53.87 per barel.
  • 18:48 WIB. Minyak - Brent crude futures turun 46 cents at $61.68 per barel pada 1042 GMT.

PII dan Kejaksaan Agung Kerja Sama dalam Bidang Perdata

PII dan Kejaksaan Agung Kerja Sama dalam Bidang Perdata - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (persero) (PII) dan Kejaksaan Agung RI menandatangani kesepakatan bersama terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Direktur Utama PT PII, Armand Hermawan, menyebut elaksanaan kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi antara PT PII dan JAMDATUN dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Serta sebagai payung hukum bagi PT PII sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

“Dengan terlaksananya  penandatanganan kesepakatan bersama antara PT PII dengan JAMDATUN maka diharapkan semua proyek infrastruktur yang diberikan penjaminan oleh PT PII  sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dapat terlaksana sesuai dengan hukum yang berlaku dan meningkatkan tata kelola yang baik,” kata Armand di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Sebelumnya, PT PII telah menjalin kerja sama dengan JAMDATUN melalui Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) terkait Penjaminan PT PII untuk proyek infrastruktur Strategis Nasional yaitu Jalan Tol Batang–Semarang dan Jalan Tol Krian–Legundi–Bunder–Manyar. Serta Pendapat Hukum tentang pemenuhan Environmental And Social Management Framework (ESMF) dalam Perjanjian Penjaminan PT PII.

“Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas para pihak yang telah mempercayakan PT PII (Persero) dalam kerja sama ini. InsyaAllah PT PII akan semakin bersemangat dalam melaksanakan mandat dan penugasan dengan sebaik-baiknya, dan siap menghadapi berbagai tantangan yang ada di depan,” tegasnya.

Dia berharap dengan penandatanganan ini setiap instansi semakin menyatu demi kesuksesan Indonesia yang berpegang teguh pada hukum yang berlaku.

Armand mengungkapkan, PT PII bukanlah pertama kalinya menandatangani kesepakatan bersama dengan JAMDATUN.

“Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas para pihak yang telah mempercayakan PT PII (Persero) dalam kerjasama ini. InsyaAllah PT PII akan semakin bersemangat dalam melaksanakan mandat dan penugasan dengan sebaik-baiknya, dan siap menghadapi berbagai tantangan yang ada di depan,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI, Loeke Larasati, mengatakan kesepakatan dengan BUMN tersebut dengan Kejaksaan Agung dalam hal ini Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) sangatlah tepat.

Ini karena lembaga ini dapat memberikan kajian dari aspek hukum kepada ketiga BUMN itu sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, yakni berupa pertimbangan hukum sebagai bentuk pencegahan.

"Kewenangan hukum yang dimiliki Bidang Datun mencakup pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit) dengan harapan dapat memperkecil celah pelanggaran hukum dan meningkatkan kepatuhan," kata Loeke Larasati.

Selain pertimbangan hukum, kata dia, bidang Datun Kejaksaan Agung diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum kepada masyarakat.

Loeke Larasati memastikan bahwa semua tugas serta fungsi tersebut dilakukan dengan sepenuh hati untuk menjawab tantangan zaman. Tujuannya supaya dapat mewujudkan penegakan hukum yang ekonomis, efektif, dan efisien, baik di pusat maupun di daerah.

Tag: PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Kejaksaan Agung

Penulis: Yosi Winosa

Editor: Kumairoh

Foto: Yosi Winosa

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,824.23 3,785.66
British Pound GBP 1.00 18,022.16 17,842.30
China Yuan CNY 1.00 2,081.78 2,061.17
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,342.00 14,200.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,864.43 9,763.92
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,832.47 1,814.21
Dolar Singapura SGD 1.00 10,487.75 10,382.39
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,060.17 15,898.32
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,435.21 3,398.76
Yen Jepang JPY 100.00 13,219.65 13,085.15

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6339.262 81.932 636
2 Agriculture 1407.708 18.720 21
3 Mining 1616.036 27.374 46
4 Basic Industry and Chemicals 759.365 19.786 71
5 Miscellanous Industry 1319.906 24.495 47
6 Consumer Goods 2463.827 18.712 52
7 Cons., Property & Real Estate 491.971 8.540 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1197.863 24.917 74
9 Finance 1292.680 13.837 90
10 Trade & Service 804.545 2.212 159
No Code Prev Close Change %
1 SFAN 188 318 130 69.15
2 APLN 187 234 47 25.13
3 DUTI 4,750 5,825 1,075 22.63
4 WICO 510 615 105 20.59
5 ABMM 1,870 2,180 310 16.58
6 BRAM 10,725 12,500 1,775 16.55
7 NICK 236 274 38 16.10
8 PNSE 520 600 80 15.38
9 BOLA 370 422 52 14.05
10 ARMY 220 250 30 13.64
No Code Prev Close Change %
1 PLIN 4,750 3,700 -1,050 -22.11
2 GLOB 320 258 -62 -19.38
3 INAF 3,230 2,700 -530 -16.41
4 MFMI 605 525 -80 -13.22
5 LRNA 161 141 -20 -12.42
6 BMAS 348 310 -38 -10.92
7 OKAS 168 150 -18 -10.71
8 FORU 100 90 -10 -10.00
9 MINA 1,235 1,115 -120 -9.72
10 RICY 184 167 -17 -9.24
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,130 1,125 -5 -0.44
2 INKP 7,325 8,175 850 11.60
3 APLN 187 234 47 25.13
4 TLKM 3,980 4,100 120 3.02
5 BBRI 4,260 4,290 30 0.70
6 PGAS 1,950 2,060 110 5.64
7 INAF 3,230 2,700 -530 -16.41
8 CENT 95 93 -2 -2.11
9 CCSI 246 232 -14 -5.69
10 BOLA 370 422 52 14.05