Portal Berita Ekonomi Sabtu, 19 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 17:03 WIB. Walkot Cirebon - Kami berjuang menangkan Jokowi-Ma'ruf dengan target 70% di Cirebon.
  • 17:03 WIB. Walkot Cirebon - SBY selalu mendidik kadernya berjiwa besar, menerima demokrasi.
  • 17:02 WIB. Walkot Cirebon - Saya dukung Jokowi-Ma'ruf sebagai pribadi bukan kepala daerah.
  • 17:00 WIB. Raja Juli Antoni - Prabowo sebut Jawa Tengah lebih luas dari Malaysia, itu isi otak Prabowo?
  • 16:59 WIB. Raja Juli Antoni - Prabowo klaim Gerindra banyak caleg perempuan DPR RI, padahal PSI paling banyak.
  • 16:59 WIB. Raja Juli Antoni - Kalau dibilang Jokowi pakai teks dan Prabowo pakai isi otak isinya hoax.
  • 16:59 WIB. Raja Juli Antoni - Isi otak Prabowo tak lebih dari hoax dan kebohongan.
  • 16:45 WIB. Mahendradatta - Berdasarkan UU pemasyarakatan, Ba'asyir memenuhi syarat pembebasan bersayarat.
  • 16:45 WIB. Mahendradatta - Sudah sewajarnya Abu Bakar Ba'asyir mendapatkan pembebasan.
  • 16:44 WIB. Mahendradatta - Kami sudah berkirim surat ke Presiden untuk pembebasan Ba'asyir berdasarkan alasan yang bisa diterima hukum.
  • 16:44 WIB. Mahendradatta - Persoalan Abu Bakar Ba'asyir murni masalah hukum.
  • 16:44 WIB. Mahendradatta - Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir bukan soal politik atau pemberian dari Jokowi.
  • 16:34 WIB. Polisi - Ijazah Jokowi adalah asli, sesuai penjelasan sekolah.
  • 16:34 WIB. Polisi - Umar Kholid menyebar ijazah palsu Jokowi lewat media sosial Facebook miliknya.
  • 16:34 WIB. Polisi - Umar Kholid Harahap diduga sebar hoax ijazah palsu Jokowi.

IdEA Minta Kemenkeu Kaji Ulang PMK 210

Foto Berita IdEA Minta Kemenkeu Kaji Ulang PMK 210
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengkaji ulang keputusan atas terbitnya Peraturan Menkeu 210/PMK.010/2018 (PMK 210) mengenai Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melaui Sistem Elektronik. IdEA juga berharap Kemenkeu melakukan studi lebih lanjut sekaligus berdiskusi lagi dengan para pelaku industri e-commerce.

Ketua Umum idEA, Ignasius Untung, mengatakan, pihaknya telah melakukan finalisasi studi kecil terhadap pedagang dan pelaku marketplace. Studi itu memperkirakan dampak dari regulasi Kemenkeu terhadap para pedagang di marketplace.

"Per hari ini kami sudah finalisasi studi kecil terhadap pedagang dan pelaku marketplace, dampak untuk mereka bagaimana? Opsi lainnya apa?" ujar Untung di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Di kesempatan yang sama, idEA juga mengajak pihak Kemenkeu untuk berdiskusi dengan para pelaku industri e-commerce, sebelum aturan itu diberlakukan pada 1 April mendatang. IdEA sendiri audah mengirimkan permintaan untuk diskusi melalui surat ke Kemenkeu.

"Sudah kirim surat ke Kemenkeu untuk berdiskusi. Sebelumnya, ada 6 perwakilan (di luar idEA) pelaku usaha diundang oleh Bu Sri Mulyani dan dijanjikan ketemu lagi untuk diskusi lebih lanjut," ungkap Untung.

Adapun, alasan idEA meminta agar Kemenkeu mengkaji ulang PMK 210, yakni:

1. Mayoritas pelaku UMKM masuk ke kategori mikro

Dalam PMK 210, pedagang di marketplace diwajibkan untuk menginformasikan NPWP kepada penyedia platform. Bila belum memilikinya, pedagang bisa mendaftarkan diri melalui aplikasi Dirjen Pajak atau oleh platform marketplace. Selain itu, pedagang bisa juga melaporkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Secara normatif, kami setuju tetapi sepertinya caranya sulit. Dari survei kami, penjual di marketplace ini 80% pengusaha mikro. Kalau separuh penjual merasa direpotkan karena syarat NPWP itu dan meninggalkan marketplace, berarti kan hanya tersisa 40% persen penjual. Kalau ada 4 juta pelaku usaha di satu marketplace, berarti rontok jadi 1,5 juta, itu yang kami khawatirkan," papar Untung.

Berdasarkan studi idEA pada 1765, pelaku UMKM di 18 di Indonesia terdiri dari 80% yang masuk ke kategori mikro, sedangkan 15% berkategori kecil, dan 5% masuk kategori usaha menengah. Dengan begitu, kemungkinan 80% dari pelaku UMKM masih harus membersarkan usahanya, serta menguji model bisnisnya.

"Fokus pelaku usaha kategori mikro ini membangun bisnis yang sustainable, supaya bisa mempertahankan konsistensi usaha. Baru selanjutnya memiliki NPWP," kata Untung lagi.

2. Bersaing sambil menunggu kesetaraan dengan media sosial

Keberadaan marketplace lokal yang relatif taat aturan karena memenuhi segala persyaratan usaha yang ditetapkan oleh pemerintah bisa terancam dengan keberadaan PMK 210. Pemberlakuannya dinilai dapat mendorong pedagang untuk pindah ke media sosial dalam memasarkan badang mereka, karena merasa lebih minim kontrol dari marketplace.

Ketua Bidang Ekonomi Digital, Bima Laga, menambahkan, pihaknya pernah diundang pihak DJP, Pak Robert, ia sampaikan kalau aturan ini (PMK 210) dikeluarkan, keluarnya harus bersamaan dengan aturan pajak media sosial.

"Kalau aturan e-commerce keluar lebih dulu, sedangkan aturan media sosial belum, ada distorsi yang muncul antara platform marketplace dan media sosial."

Untung juga mengatakan, jika hal itu terjadi maka tidak ada kesetaraan antara marketplace dan media sosial. Platform e-commerce lokal pun berisiko kalah saing dengan media sosial yang digunakan untuk berjualan para pelaku usaha.

"Kalah bersaing karena strategi sudah jadi risiko bisnis, tapi kalau karena tidak ada kesetaraan itu sangat disayangkan, padahal platform lokal mendorong peningkatan ekonomi ketimbang platform media sosial yabg dimiliki asing," tegas Untung.

Tag: E-commerce, Dirjen Pajak

Penulis: Tanayastri Dini Isna

Editor: Kumairoh

Foto: Tanayastri Dini Isna

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56