Portal Berita Ekonomi Kamis, 20 Juni 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:53 WIB. Telkomsel - Telkomsel fokus di 4 pilar CSR untuk membangun Indonesia digital.
  • 20:35 WIB. WSKT - Waskita Karya Realty melebarkan sayap usahanya bidang perhotelan.
  • 19:32 WIB. PGN - PGN dan Krakatau Steel teken MoU pengembangan energi.
  • 19:22 WIB. PTPP - PT PP meneken nota kesepahaman dengan PT Hyundai Engineering & Construction.
  • 19:04 WIB. Pelindo III - Pelindo III segera menerapkan gate in online di pelabuhan Tanjung Perak.
  • 18:48 WIB. Pelindo III - Pelindo III tambah fasilitas shore connection di pelabuhan Tanjung Emas.
  • 18:36 WIB. Minyak - Harga minyak naik sampai US$63 per barel saat Iran menembak drone militer AS.
  • 18:24 WIB. BTN - BTN mengaku sedang melakukan penjajakan untuk mengakuisisi Bank Syariah Bukopin.

IdEA Minta Kemenkeu Kaji Ulang PMK 210

IdEA Minta Kemenkeu Kaji Ulang PMK 210 - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengkaji ulang keputusan atas terbitnya Peraturan Menkeu 210/PMK.010/2018 (PMK 210) mengenai Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melaui Sistem Elektronik. IdEA juga berharap Kemenkeu melakukan studi lebih lanjut sekaligus berdiskusi lagi dengan para pelaku industri e-commerce.

Ketua Umum idEA, Ignasius Untung, mengatakan, pihaknya telah melakukan finalisasi studi kecil terhadap pedagang dan pelaku marketplace. Studi itu memperkirakan dampak dari regulasi Kemenkeu terhadap para pedagang di marketplace.

"Per hari ini kami sudah finalisasi studi kecil terhadap pedagang dan pelaku marketplace, dampak untuk mereka bagaimana? Opsi lainnya apa?" ujar Untung di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Di kesempatan yang sama, idEA juga mengajak pihak Kemenkeu untuk berdiskusi dengan para pelaku industri e-commerce, sebelum aturan itu diberlakukan pada 1 April mendatang. IdEA sendiri audah mengirimkan permintaan untuk diskusi melalui surat ke Kemenkeu.

"Sudah kirim surat ke Kemenkeu untuk berdiskusi. Sebelumnya, ada 6 perwakilan (di luar idEA) pelaku usaha diundang oleh Bu Sri Mulyani dan dijanjikan ketemu lagi untuk diskusi lebih lanjut," ungkap Untung.

Adapun, alasan idEA meminta agar Kemenkeu mengkaji ulang PMK 210, yakni:

1. Mayoritas pelaku UMKM masuk ke kategori mikro

Dalam PMK 210, pedagang di marketplace diwajibkan untuk menginformasikan NPWP kepada penyedia platform. Bila belum memilikinya, pedagang bisa mendaftarkan diri melalui aplikasi Dirjen Pajak atau oleh platform marketplace. Selain itu, pedagang bisa juga melaporkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Secara normatif, kami setuju tetapi sepertinya caranya sulit. Dari survei kami, penjual di marketplace ini 80% pengusaha mikro. Kalau separuh penjual merasa direpotkan karena syarat NPWP itu dan meninggalkan marketplace, berarti kan hanya tersisa 40% persen penjual. Kalau ada 4 juta pelaku usaha di satu marketplace, berarti rontok jadi 1,5 juta, itu yang kami khawatirkan," papar Untung.

Berdasarkan studi idEA pada 1765, pelaku UMKM di 18 di Indonesia terdiri dari 80% yang masuk ke kategori mikro, sedangkan 15% berkategori kecil, dan 5% masuk kategori usaha menengah. Dengan begitu, kemungkinan 80% dari pelaku UMKM masih harus membersarkan usahanya, serta menguji model bisnisnya.

"Fokus pelaku usaha kategori mikro ini membangun bisnis yang sustainable, supaya bisa mempertahankan konsistensi usaha. Baru selanjutnya memiliki NPWP," kata Untung lagi.

2. Bersaing sambil menunggu kesetaraan dengan media sosial

Keberadaan marketplace lokal yang relatif taat aturan karena memenuhi segala persyaratan usaha yang ditetapkan oleh pemerintah bisa terancam dengan keberadaan PMK 210. Pemberlakuannya dinilai dapat mendorong pedagang untuk pindah ke media sosial dalam memasarkan badang mereka, karena merasa lebih minim kontrol dari marketplace.

Ketua Bidang Ekonomi Digital, Bima Laga, menambahkan, pihaknya pernah diundang pihak DJP, Pak Robert, ia sampaikan kalau aturan ini (PMK 210) dikeluarkan, keluarnya harus bersamaan dengan aturan pajak media sosial.

"Kalau aturan e-commerce keluar lebih dulu, sedangkan aturan media sosial belum, ada distorsi yang muncul antara platform marketplace dan media sosial."

Untung juga mengatakan, jika hal itu terjadi maka tidak ada kesetaraan antara marketplace dan media sosial. Platform e-commerce lokal pun berisiko kalah saing dengan media sosial yang digunakan untuk berjualan para pelaku usaha.

"Kalah bersaing karena strategi sudah jadi risiko bisnis, tapi kalau karena tidak ada kesetaraan itu sangat disayangkan, padahal platform lokal mendorong peningkatan ekonomi ketimbang platform media sosial yabg dimiliki asing," tegas Untung.

Tag: E-commerce, Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penulis: Tanayastri Dini Isna

Editor: Kumairoh

Foto: Tanayastri Dini Isna

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,814.89 3,776.33
British Pound GBP 1.00 18,144.14 17,956.97
China Yuan CNY 1.00 2,079.35 2,058.72
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,307.00 14,165.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,856.09 9,751.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,829.80 1,811.57
Dolar Singapura SGD 1.00 10,506.72 10,400.91
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,112.54 15,946.96
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,439.18 3,401.78
Yen Jepang JPY 100.00 13,277.96 13,142.51

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6335.698 -3.564 636
2 Agriculture 1412.814 5.106 21
3 Mining 1618.711 2.675 46
4 Basic Industry and Chemicals 770.641 11.276 71
5 Miscellanous Industry 1309.244 -10.662 47
6 Consumer Goods 2443.659 -20.168 52
7 Cons., Property & Real Estate 498.736 6.765 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1196.374 -1.489 74
9 Finance 1290.556 -2.124 90
10 Trade & Service 804.307 -0.238 159
No Code Prev Close Change %
1 SQMI 189 254 65 34.39
2 MTPS 1,010 1,260 250 24.75
3 SFAN 318 396 78 24.53
4 GLOB 258 318 60 23.26
5 SRAJ 222 270 48 21.62
6 INKP 8,175 9,900 1,725 21.10
7 SIMA 87 104 17 19.54
8 POLL 1,560 1,850 290 18.59
9 CNTX 490 580 90 18.37
10 SDMU 58 68 10 17.24
No Code Prev Close Change %
1 BRAM 12,500 10,000 -2,500 -20.00
2 NICK 274 230 -44 -16.06
3 PNSE 600 525 -75 -12.50
4 BOLA 422 376 -46 -10.90
5 MNCN 1,125 1,015 -110 -9.78
6 SIPD 890 805 -85 -9.55
7 SSTM 400 362 -38 -9.50
8 ZONE 600 550 -50 -8.33
9 TFCO 510 470 -40 -7.84
10 MFMI 525 486 -39 -7.43
No Code Prev Close Change %
1 INKP 8,175 9,900 1,725 21.10
2 CSIS 97 103 6 6.19
3 MNCN 1,125 1,015 -110 -9.78
4 BMTR 400 376 -24 -6.00
5 TKIM 11,075 12,725 1,650 14.90
6 BBRI 4,290 4,310 20 0.47
7 TLKM 4,100 4,040 -60 -1.46
8 BTPS 3,050 2,860 -190 -6.23
9 BBCA 29,700 29,550 -150 -0.51
10 APLN 234 226 -8 -3.42