Portal Berita Ekonomi Senin, 21 Januari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:01 WIB. IHSG - Jeda siang, IHSG ditutup menguat 0,28% ke level 6.466,50. 
  • 11:45 WIB. Warung Pintar - Bisnis Warung Pintar sudah tumbuh 575 kali lipat dalam 12 bulan terakhir.
  • 11:45 WIB. Start Up - Start up teknologi ritel, Warung Pintar, memperoleh pendanaan seri B sebesar US$27,5 juta atau setara dengan Rp390 miliar.
  • 11:44 WIB. Saham  - Harto Djojo Nagaria divestasi 250 ribu saham PT Summarecon AGung Tbk.
  • 11:31 WIB. Perancis - Presiden Perancis disebut setuju wacana merger Renault-Nissan. 
  • 11:30 WIB. Microsoft - Microsoft akhiri dukungan Windows 10 Mobile.
  • 11:28 WIB. Nintendo - Nintendo mau rilis 2-3 gim mobile dalam setahun.
  • 11:27 WIB. Go-Jek - Go-Jek akuisisi fintech asal Filipina untuk memperkuat Go-Pay.
  • 11:06 WIB. Suspensi - BEI kabulkan permohonan suspensi saham Bank Danamon dan Bank Nusantara Parahyangan.
  • 11:06 WIB. Merger - Bank Danamon Indonesia dan Bank Nusantara Parahyangan rencanakan untuk lakukan merger usaha.
  • 10:21 WIB. Rupiah - Pukul 10.20 WIB, rupiah melemah 0,25% ke level Rp14.210 per dolar AS. 
  • 09:20 WIB. Bakti - Bakti Kemenkominfo tahun ini incar pendapatan Rp3,1 triliun.
  • 09:19 WIB. Xiaomi - Xiaomi mau gempur pasar Afrika tahun ini.
  • 09:19 WIB. Samsung - Samsung Galaxy S10+ punya RAM dan memori super besar.
  • 09:17 WIB. NASA - NASA umumkan kerja sama dengan China untuk eksplorasi bulan.

INDEF: Untuk Saingi Singapura, Batam Harusnya Jadi Free Trade Zone, Bukan KEK

Foto Berita INDEF: Untuk Saingi Singapura, Batam Harusnya Jadi Free Trade Zone, Bukan KEK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menuturkan konsep awal mula pembangunan Batam untuk menyaingi Singapura sebagai pusat bisnis. Untuk mencapainya, maka Batam harusnya menjadi Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia, bukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), apalagi ex-officio.

Enny mengatakan, jika rumor yang berkembang terealisasi menjadikan BP Batam dikelola oleh Walikota atau menjadi ex-officio yang ramai diberitakan belakangan ini tentu saja memupuskan harapan bahwa Batam mampu menyaingi Singapura apalagi melampauinya.

"Kalau melihat potensi Batam harusnya bisa lampaui Singapura,” tutur Enny, seperti pada keterangannya di Jakarta, Senin (14/01/2019).

Lebih lanjut ia memaparkan, itu bisa dilihat setidaknya ada 60.000 pertahun Vessel melintasi selat Philips yang berada di antara Pulau Batam dan Pulau Singapura.

"Volume trafiknya tiga kali volume trafik Terusan Panama dan lebih dari dua kali volume trafik Terusan Suez. Dari sekitar 200 Vessel dan 150 tanker perhari yang lalu lalang ada sekitar 72% Tanker melalui jalur Selat Philips dan sisanya 28% via  Selat Makasar dan Selat Lombok," ungkap Enny.

Sementara, lanjutnya, perputaran uang di Selat Malaka dan Selat Philips berkisar antara US$84 miliar sd US$250 miliar per tahun.  Selain itu, Batam merupakan wilayah terdepan / perbatasan negara. Sangat strategis baik secara militer, ekonomi dan politik.

“Batam dan wilayah sekitarnya adalah "buffer zone" Negara Indonesia,” ujarnya.

Untuk itu, kembali Enny menuturkan, melihat peta wilayah yang langsung berbatasan dengan negara-negara tetangga, maka pengelolaan ruang laut, darat, dan udara di wilayah Batam dan pulau lainnya harus di bawah pengawasan dan pengendalian langsung pemerintah pusat.

”Kita ingin bersaing dengan negara lain, yang terdekat dengan Batam seprti Singapura. Tapi, wewenangnya di perkecil yang hanya dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda),” ucapnya.

Oleh karenanya, sambung Enny, jika ingin bersaing dengan negara tetangga, maka penting mempertahankan batam menjadi Free Trade Zone (FTZ).

"Wilayah ekonomi di Batam sudah jadi, tinggal ditambah sedikit saja. Dengan begitu mamp menggaet lebih banyak investor. Bukan sebaliknya, malah dikerdilkan, dengan mempersempit ruang geraknya,” tuturnya.

Disamping itu, ucapnya, FTZ Batam berada di wilayah depan perbatasan negara yang bersaing secara head-to-head dengan FTZ di negara lain. Jadi FTZ Batamharus memiliki fleksibilitas dan kecepatan proses produksi yang tinggi. Hal ini hanya bisa dilakukan jika FTZ Batam mempunyai kemandirian dalam mengatur dirinya dengan tetap mengakomodir kepentingan domestik seperti mengikutsertakan pelaku usaha UMKM dalam rantai produksinya.

“Negara tetangga sudah mengimplemntasikan FTZ dan banyak berhasil, bukannya kita saingi mereka dengan kepastian regulasi, peraturan yang mengikat, ketersediaan Iahan , fasilitas infrastruktur yang menunjang hingga insentif,” paparnya.

Untuk itu, tambah Enny, pemerintah dituntut menjaga konsistensi kebijakan dan peraturan mengingat ini sangat penting bagi penciptaan iklim usaha yangg berkesinambungan dan menjaga kepercayaan (trustworthiness) para pelaku usaha internasional terhadap kredibilitas bangsa Indonesia.

“Tidak mustahil jika pemerintah pusat konsisten dalam mengelola Batam, maka Batam bisa jauh melebihi Singapura,” tandasnya.

Tag: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Institute for Development of Economics and Finance (Indef)

Penulis: Yosi Winosa

Editor: Kumairoh

Foto: Muhamad Ihsan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,909.74 3,869.89
British Pound GBP 1.00 18,754.69 18,562.19
China Yuan CNY 1.00 2,114.10 2,093.06
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,667.00 14,521.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,673.18 10,561.12
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,872.96 1,854.27
Dolar Singapura SGD 1.00 10,659.93 10,553.05
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,630.91 16,462.46
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,501.31 3,462.33
Yen Jepang JPY 100.00 12,933.86 12,801.73

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6448.156 24.376 627
2 Agriculture 1583.292 -1.764 21
3 Mining 1880.920 11.361 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.696 -3.628 71
5 Miscellanous Industry 1443.379 27.257 46
6 Consumer Goods 2607.292 -13.145 51
7 Cons., Property & Real Estate 471.624 -0.108 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1149.241 6.910 71
9 Finance 1234.248 10.015 91
10 Trade & Service 797.089 4.778 155
No Code Prev Close Change %
1 CLAY 180 306 126 70.00
2 NATO 103 175 72 69.90
3 SQMI 306 382 76 24.84
4 KMTR 268 334 66 24.63
5 JIHD 476 590 114 23.95
6 INRU 640 785 145 22.66
7 TNCA 206 250 44 21.36
8 INCF 296 358 62 20.95
9 DUTI 3,630 4,390 760 20.94
10 PADI 920 1,090 170 18.48
No Code Prev Close Change %
1 TFCO 735 620 -115 -15.65
2 OCAP 266 226 -40 -15.04
3 YPAS 660 575 -85 -12.88
4 CTTH 126 110 -16 -12.70
5 MFMI 725 635 -90 -12.41
6 BUKK 2,000 1,800 -200 -10.00
7 PYFA 180 163 -17 -9.44
8 TIRA 270 250 -20 -7.41
9 STTP 3,750 3,490 -260 -6.93
10 ASJT 300 280 -20 -6.67
No Code Prev Close Change %
1 INPC 79 80 1 1.27
2 UNTR 26,850 26,925 75 0.28
3 INDY 2,090 2,180 90 4.31
4 ASII 8,275 8,475 200 2.42
5 TLKM 3,990 4,020 30 0.75
6 BUMI 164 174 10 6.10
7 BBRI 3,810 3,820 10 0.26
8 KPAS 210 208 -2 -0.95
9 ERAA 2,310 2,310 0 0.00
10 TSPC 1,600 1,575 -25 -1.56