Pemerintah Tuntaskan Bangun Embung di Pangandaraan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pembangunan embung yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kabupaten Pangandaran telah rampung dan bisa mulai dimanfaatkan. Embung seluas 4,1 hektare (ha) tersebut dibangun untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat melalui pola perikanan berbasis budidaya, konservasi dan penampungan air untuk mitigasi bencana terutama banjir dan kegiatan pariwisata.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto, mengatakan, keberadaan embung di Pangandaran sangat strategis. Menurutnya ada tiga aspek penting yakni ekonomi, lingkungan dan estetika.

"Keberadaan embung dimaksudkan untuk menambah pendapatan masyarakat melalui kegiatan perikanan berbasis budidaya; berfungsi untuk penampung air dan pengendali banjir; disamping itu sebagai kawasan wisata nasional, keberadaan embung di Pangandaran diharapkan dapat menambah daya tarik wisatawan," jelasnya dalam keterangan resmi Jumat (11/1/2019 ).

Ia pun optimis keberadaan embung ini akan mampu memberikan 'multiflier effect' khususnya bagi masyarakat dan kepentingan daerah, apalagi Pangandaran ini sebagai kawasan strategis pariwisata di Jawa Barat bahkan nasional.

Slamet juga memaparkan pemanfaatan melalui konsep perikanan berbasis budi daya diharapkan akan mampu menambah peluang pekerjaan dan pendapatan masyarakat. KKP dalam hal ini, ujar dia, telah melakukan penebaran benih ikan tahap awal sebanyak 70.000 ekor, masing-masing ikan nila 50.000 ekor, dan bandeng sebanyak 20.000 ekor.

Pemilihan kedua jenis ikan tersebut karena keduanya memiliki karakteristik cepat tumbuh dan berkembang secara alami. Dengan begitu masyarakat bisa memanfaatkannya secara periodik dalam batasan tertentu.

Terkait dengan penanggung jawab pengelola embung, Slamet menjelaskan, karena aset milik pusat, maka KKP telah menunjuk Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi sebagai penanggung jawab operasional embung.

"Satu hal penting lagi, bahwa pola perikanan berbasis budi daya yang akan diterapkan ini bisa jadi model untuk daerah lain, utamanya sebagai jalan keluar dalam mengantisipasi polemik permasalah perairan umum yang berkaitan dengan lingkungan," kata Slamet.