Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:57 WIB. Mitra - Indonesia-Korea Selatan aktifkan kembali kemitraan ekonomi.
  • 19:56 WIB. Kementan - Kementan memfasilitasi kerja sama petani jagung-peternak ayam di Kab.Blora.
  • 19:55 WIB. Jernang - Pengusaha pembibitan tanaman jernang asal Aceh mulai kembangkan komoditas "Dragon Blood".
  • 19:53 WIB. Migas - Defisit migas pada tahun 2050 akan semakin besar, yakni 3,82 juta BOPD minyak dan 24.398 MMSCFD.
  • 19:52 WIB. Ekspor - Produk kerajinan mozaik asal Bantul tahun ini akan diekspor ke Eropa.
  • 19:51 WIB. Migas - Pemerintah siap kucurkan $1,1 miliar atasi defisit migas.
  • 19:50 WIB. UMKM - Produk UMKM Sulut dipamerkan secara online.
  • 19:49 WIB. UKM - DPR mengatakan BUMN perbankan perlu lebih membantu kinerja UKM.
  • 19:48 WIB. Ekspor - NTT ekspor 75 ton rumput laut ke China.
  • 19:47 WIB. Kebun - Direktur Eksekutif PASPI: pembangunan perkebunan perlu kebijakan jangka panjang.
  • 19:24 WIB. BNI - BNI menargetkan penyaluran kredit ke BUMN tumbuh 12%-15% tahun ini.
  • 19:24 WIB. BRI - BRI membidik penyaluran kredit ke BUMN tumbuh hingga 6% di tahun 2019.
  • 19:21 WIB. BRI - BRI ingin menyalurkan menjadi 77% kredit ke UMKM.
  • 19:19 WIB. Finraya - Saham Finraya dimiliki Mandiri, BRI dan BNI masing-masing 20%.
  • 19:19 WIB. BTN - BTN dipastikan akan menjadi salah satu pemegang saham Finraya.

Miris! 10 Kementerian 'Malas' Melaporkan LHKPN ke KPK

Foto Berita Miris! 10 Kementerian 'Malas' Melaporkan LHKPN ke KPK
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan sebanyak 10 Kementerian dengan tingkat kepatuhan terendah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) tahun 2018.

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan ada 10 Kementerian dengan kepatuhan terendah. Ia mencontohkan Kementerian Pertahanan yang data wajib lapor 80, namun yang baru melapor yakni hanya 10%.

"Kementerian Pertahanan dari 80 orang ternyata yang baru lapor hanya 10%," ujarnya di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Ia meyakini hampir seratus persen kepatuhan untuk melaporkan harta kekayaan ditentukan oleh kepala instansi kementerian tersebut. Oleh sebab itu, KPK meminta komitmen kepada pimpinan instansi kementerian untuk mendorong kepatuhannya sampai seratus persen.

"Kepala instansi kan ada puluhan ribu, jika kepala instansinya bilang wajib dan tidak boleh promosi jika hartanya tidak dilaporkan ke LHKPN, semua pasti mengisi laporan itu," terangnya.

KPK sendiri telah mengubah mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari sistem manual ke online. Menurut catatan KPK, statistik pelaporan LHKPN berbasis online justru turun hanya menyentuh angka 64,05% dari 70%.

"Dulu jaman kertas, rata-rata laporan yang masuk 70%, malah saat diubah ke online jadi 64,05%. Dulu banyak yang bilang melaporkan LHPKN susah, begitu digampangin malah persenannya rendah," kesalnya.

Adapun 10 kementerian dengan kepatuhan LHKPN terendah di antaranya:

1. Kementerian Pertahanan, 80 orang WL dan 10 persen yang melapor.

2. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 315 orang WL dan 18,41 persen yang melapor.

3. Kementerian Pemuda dan Olahraga, 130 orang WL dan 19,23 persen yang melapor.

4. Kementerian Pariwisata, 106 orang WL dan 26,42 persen yang melapor.

5. Kementerian Ristek Dikti, 14.216 orang WL dan 27,66 persen yang melapor.

6. Kementerian Dalam Negeri, 222 orang WL dan 37,84persen yang melapor.

7. Kementerian Ketenagakerjaan, 155 orang WL dan 38,71 persen yang melapor.

8. Kementerian Koperasi dan UKM, 52 orang WL dan 42,31 persen yang melapor.

9. Kementerian PUPR, 4.585 orang WL dan 45,28 persen yang melapor.

10. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 84 orang WL dan 48,81 persen yang melapor.

Tag: Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,784.10 3,745.33
British Pound GBP 1.00 18,313.61 18,124.73
China Yuan CNY 1.00 2,097.81 2,076.82
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,190.00 14,048.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,108.96 10,004.99
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,808.13 1,789.92
Dolar Singapura SGD 1.00 10,455.35 10,349.20
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,041.80 15,878.45
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,471.98 3,433.88
Yen Jepang JPY 100.00 12,841.63 12,709.67

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6494.667 -3.148 627
2 Agriculture 1612.273 9.233 21
3 Mining 1894.930 28.365 47
4 Basic Industry and Chemicals 879.497 -9.712 71
5 Miscellanous Industry 1359.758 -8.770 46
6 Consumer Goods 2656.426 -2.053 51
7 Cons., Property & Real Estate 454.123 1.975 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.559 1.577 71
9 Finance 1233.741 -2.007 91
10 Trade & Service 822.920 1.934 155
No Code Prev Close Change %
1 BNII 258 322 64 24.81
2 ALDO 2,020 2,510 490 24.26
3 MINA 615 725 110 17.89
4 MPPA 260 306 46 17.69
5 INCF 306 360 54 17.65
6 BABP 51 58 7 13.73
7 MLPL 137 155 18 13.14
8 CSIS 137 154 17 12.41
9 GIAA 426 474 48 11.27
10 KARW 87 96 9 10.34
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 400 300 -100 -25.00
2 NAGA 332 294 -38 -11.45
3 KONI 486 438 -48 -9.88
4 PSDN 246 222 -24 -9.76
5 AKSI 388 352 -36 -9.28
6 LION 665 615 -50 -7.52
7 FISH 3,670 3,400 -270 -7.36
8 TARA 840 780 -60 -7.14
9 SOTS 322 300 -22 -6.83
10 INAI 468 440 -28 -5.98
No Code Prev Close Change %
1 FREN 298 288 -10 -3.36
2 JPFA 2,500 2,440 -60 -2.40
3 ANTM 995 1,025 30 3.02
4 BBRI 3,840 3,910 70 1.82
5 BMRI 7,275 7,200 -75 -1.03
6 EXCL 2,530 2,610 80 3.16
7 INDY 1,785 1,925 140 7.84
8 BUMI 153 154 1 0.65
9 FILM 795 785 -10 -1.26
10 ADRO 1,245 1,295 50 4.02