Portal Berita Ekonomi Rabu, 21 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:26 WIB. WhatsApp Pay - BI belum tahu WhatsApp Pay akan masuk Indonesia. 
  • 14:36 WIB. Kabinet - PDIP: Risma berpeluang jadi menteri Jokowi.
  • 14:13 WIB. Korea- Mercedes-Benz telah investasikan 87 miliar Won di pusat logistik Korsel dalam 5 tahun terakhir
  • 12:01 WIB. IHSG - IHSG melemah 0,58% di akhir sesi I.
  • 11:40 WIB. Kripto - Rakuten Wallet luncurkan layanan perdagangan aset kripto di apps smartphone
  • 11:36 WIB. Resesi - 34% ekonom yang disurvei NABE menyatakan perlambatan ekonomi AS mengarah resesi pada 2021
  • 11:18 WIB. Greenland - Trump menunda pertemuan dengan pemimpin Denmark terkait penolakan penjualan Greenland.
  • 11:04 WIB. UAS - MUI akan memanggil Ustad Abdul Somad terkait pernyataan soal salib.
  • 08:59 WIB. AP II - AP II sedang membidik 16 bandara di Benua Afrika.

Banjarmasin Berencana Naikkan Retribusi Minuman Berakohol

Banjarmasin Berencana Naikkan Retribusi Minuman Berakohol - Warta Ekonomi
WE Online, Banjarmasin -

DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan H Yamin menyatakan pemerintah daerah akan menaikkan retribusi peredaran minuman beralkohol, yakni, dengan merevisi peraturan daerahnya yang sudah mulai dibahas.

Yamin yang menjadi ketua panitia khusus rancangan peraturan daerah (Raperda) revisi Perda Nomor 17 Tahun 2012 tersebut, di Banjarmasin, Selasa, menyatakan, revisi Perda ini mengarah kepeningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

"Menyesuaikan dengan kondisi sekarang tentunya, karena Perda ini sudah tujuh tahun, hingga perlu perubahan," tuturnya.

Untuk merubah Perda ini sesuai dengan peraturan di atasnya, kata politisi Gerindra tersebut, maka pihaknya melakukan studi banding ke Kota Tanggerang dan mengkonsultasikannya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hasilnya, lanjut Yamin, sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, persentasi penarikan retribusi tempat penjualan minuman beralkohol tidak ditentukan dari tempatnya. Namun, katanya, dilihat dari berapa besar investasi dan hasil pendapatan nyata dari pihak pengelola.

"Waktu konsultasi di Kota Tanggerang, besarannya pun tidak ditentukan. Mau berapa itu menjadi kebijakan pemerintah setempat," terangnya.

Yang menjadi kendala, ujar Yamin, jika nanti tidak ada keterbukaan dari pihak pengelola. Laporan hasil dari penjualan minuman beralkohol tidak sesuai angka nyata dilapangan. Ujung-ujungnya pendaptan retribusi di sektor ini kemungkinan tidak akan mencapai target.

"Beberapa waktu lalu, kami juga telah berkoordinasi dengan dinas terkait perihal retribusi. Namun pengelola minuman beralkohol merasa keberatan dengan jumlahnya. Makanya sampai saat ini PAD di sektor ini belum ada," jelasnya.

Pihaknya di Pansus Raperda ini pun akan segera memanggil dinas terkait dan pihak pengelola untuk menyingkronkan terkait retribusi tempat tersebut. Apa yang menjadi ketentuan Perda nantinya, itu mesti dijalankan.

"Kalau ada Perda ya bisa dikatakan legal. Tapi kami berharap retribusinya naik. Ini tidak lain untuk menekan angka menjamurnya tempat penjualan minuman beralkohol di kota ini, kalau dilarang total, tidak bisa, karena melanggar peraturan di atasnya, inilah dilemanya," tutup Yamin.

Tag: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Yusuf Nugroho

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,820.93 3,782.86
British Pound GBP 1.00 17,441.04 17,266.80
China Yuan CNY 1.00 2,034.56 2,014.40
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,330.00 14,188.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,718.61 9,620.88
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,827.15 1,808.98
Dolar Singapura SGD 1.00 10,354.05 10,249.96
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,904.87 15,745.84
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,435.63 3,398.32
Yen Jepang JPY 100.00 13,462.98 13,325.82

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6295.738 -0.977 651
2 Agriculture 1349.159 -17.863 21
3 Mining 1600.305 -2.201 49
4 Basic Industry and Chemicals 848.690 -0.631 72
5 Miscellanous Industry 1151.944 -0.538 49
6 Consumer Goods 2425.964 18.526 53
7 Cons., Property & Real Estate 504.801 0.125 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1229.883 12.971 74
9 Finance 1260.435 -9.035 91
10 Trade & Service 788.732 -1.689 162
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 1,685 2,000 315 18.69
2 DAYA 304 360 56 18.42
3 ARTA 340 390 50 14.71
4 VINS 96 109 13 13.54
5 JKON 478 540 62 12.97
6 FORU 89 100 11 12.36
7 COWL 200 220 20 10.00
8 CCSI 266 292 26 9.77
9 DWGL 172 188 16 9.30
10 PSDN 154 168 14 9.09
No Code Prev Close Change %
1 PDES 1,330 1,000 -330 -24.81
2 BLUE 740 635 -105 -14.19
3 FISH 2,890 2,500 -390 -13.49
4 ITIC 875 780 -95 -10.86
5 IBFN 222 202 -20 -9.01
6 APEX 575 525 -50 -8.70
7 ICON 108 99 -9 -8.33
8 ARMY 232 214 -18 -7.76
9 MKNT 57 53 -4 -7.02
10 KBLM 338 316 -22 -6.51
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 4,180 4,100 -80 -1.91
2 MDKA 5,750 5,975 225 3.91
3 MCOR 174 174 0 0.00
4 PGAS 1,995 1,920 -75 -3.76
5 TLKM 4,340 4,470 130 3.00
6 MNCN 1,275 1,260 -15 -1.18
7 ERAA 1,930 1,875 -55 -2.85
8 BTPS 3,350 3,200 -150 -4.48
9 MAMI 89 90 1 1.12
10 BMRI 7,350 7,375 25 0.34