Portal Berita Ekonomi Selasa, 19 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:00 WIB. KPK - KPK geledah rumah mantan Direktur Waskita Karya, Desi Arryani. 
  • 15:00 WIB. BTPN - Aset BTPN sampai dengan Desember 2018 mencapai Rp101,9 triliun. 
  • 14:59 WIB. Dividen - BTPN sepakt tak bagikan dividen kepada para pemegang saham.
  • 14:58 WIB. BNI - BNI mempertimbangkan untuk mengakuisisi perusahaan modal ventura.
  • 14:58 WIB. BNI - BNI memiliki wacana untuk mendirikan perusahaan teknologi berbasis fintech.
  • 14:58 WIB. PGN - PGN menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan Santos Pty Ltd.
  • 14:57 WIB. PGN - PGN mendapat pasokan gas dari Santos 20,3 BBTUD sampai 2023.
  • 14:57 WIB. Laba - Elnusa bukukan laba tahun 2018 sebesar Rp276 miliar. 
  • 14:56 WIB. Elnusa - Di tahun 2018, Elnusa bukukan pendapatan naik 33%. 
  • 14:55 WIB. Jaringan Gas - Hingga tahun 2025, pemerintah targetkan bangun 4,7 juta sambungan jaringan gas rumah tangga. 
  • 14:54 WIB. Investasi - PGN siapkan dana investasi sebesar Rp12 triliun untuk bangun 1,2 juta jaringan gas rumah tangga. 
  • 14:53 WIB. Phapros - Pascaakuisisi, tidak ada perubahan pengendali dalam Phapros.
  • 14:51 WIB. Akuisisi - Proses akuisisi Phapros oleh Kimia Farma diproyeksikan selesai pada 15 Maret 2019. 
  • 14:51 WIB. Akuisisi - Proses akuisisi Phapros oleh Kimia Farma diproyeksikan selesai pada 15 Maret 2019. 
  • 14:50 WIB. Komisaris - Komisaris Independen PT Sarana Menara Nusantara, Alexander Rusli, resmi mengundurkan diri.

Jaring Investor, Kemenkeu Gelar Indonesia PPP Day

Foto Berita Jaring Investor, Kemenkeu Gelar Indonesia PPP Day
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day 2019 di Singapura dengan tema “Beyond Boundaries: Indonesia As a Global PPP Investment Destination” untuk menjaring lebih banyak investor.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai APBN yang sehat dan kuat. Selain itu, Menkeu menyampaikan juga bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk keberlanjutan Public Private Partnership (PPP)/Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

“Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN dengan populasi terbesar keempat di dunia, dan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2030. Oleh karena itu, kita membutuhkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,” kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa dalam menghadapi lingkungan global tahun 2019, pemerintah melihat bahwa pembangunan infrastruktur sangat diperlukan mengingat Indonesia adalah negara besar yang dipisahkan oleh lautan. Pembangunan infrastruktur tersebut tidak semuanya dapat di danai dengan APBN.

Untuk itu, pemerintah Indonesia memperkenalkan skema PPP/KPBU agar pihak swasta dapat berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur.

Untuk mendukung skema ini, pemerintah menyediakan instrument yang mendukung PPP yaitu Project Development Facility, Viability Gap Fund (VGF), Infrastructure Guarantee, dan Special Mission Vehicles (SMV) yang terdiri dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), PT Indonesia Invesment Fund, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Direktur Pelaksana Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chavez, mengungkapkan bahwa Bank Dunia memperkirakan defisit dana infrastruktur yang dialami oleh Indonesia mencapai 1,5 triliun dollar Amerika. Hal ini menurutnya adalah peluang bagi para investor untuk menanamkan uangnya di Indonesia sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

Menurut Rodrigo, peluang berinvestasi di Indonesia patut diperhitungkan karena iklim investasi di Indonesia sudah semakin baik. Iklim investasi di Indonesia yang baik di Indonesia ditandai oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang kuat dengan rata-rata pertumbuhan 5 persen pertahun dari 2015 hinga 2017.

Selain fundamental ekonomi yang baik dan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang solid, pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi, surat utang Indonesia yang berada pada level investment grade, serta lelang surat utang negara terbaru yang selalu melebihi penawaran dengan rata-rata hingga 2,5 kali turut menjadi capaian ekonomi Indonesia.

Lebih lanjut, Rodrigo menyampaikan bahwa Bank Dunia hadir untuk Indonesia dan optimis bahwa pembiayaan pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Peter MacArthur, menyatakan bahwa Indonesia mempunyai anggaran yang kuat dan sehat. Kanada juga tertarik untuk melakukan investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Sementara Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Armand Hermawan, mengatakan perusahaan yang dipimpinnya merupakan salah satu instrumen yang dibentuk oleh Kemenkeu untuk memberikan kenyamanan berinvestasi dibidang infrastruktur. PII merupakan BUMN yang diberikan mandat untuk memberikan jaminan pemerintah terhadap risiko yang tidak terjangkau oleh investor.

Armand mengungkapkan, dalam sesi Power Lunch dan Sesi Deep Dive, banyak investor yang menanyakan fungsi penjaminan. Diapun menjelaskan bahwa penjaminan pemerintah dapat meningkatkan kelayakan kredit (Credit Worthiness).

Kemudian, pada sesi Deep Dive PT PII Bersama-sama dengan Kementerian Keuangan dan BUMN di bawah Kementerian Keuangan melakukan pembahasan teknis proyek PPP dengan investor.

Salah satu pembahasan proyek dalam sesi Deep Dive adalah proyek skema PPP perkeretaapian Makassar–Parepare. Dalam proyek ini, PT PII menjalankan mandatnya sebagai pelaksana penyiapan dan pendampingan transaksi proyek (Project Development Facility) yang ditugaskan oleh Kementerian Keuangan. Saat ini proyek Makassar–Parepare telah masuk dalam tahap penetapan pemenang lelang.

“Para investor mulai meyakini bahwa Indonesia merupakan destiny investment. Termasuk dalam bidang infrastruktur menggunakan skema PPP atau KPBU. Terlebih dengan adanya penjaminan pemerintah melalui PT PII membuat nyaman untuk swasta berinvestasi," kata dia.

Lebih lanjut Armand menyatakan bahwa karena penjaminan pemerintah atas investasi swasta yang masuk adalah salah satu kunci Utama keberlangsungan sebuah proyek infrastruktur mengingat panjangnya masa pembangunan hingga operasional sebuah proyek.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan para investor akan memperoleh informasi yang akurat dan detail mengenai proyek-proyek di Indonesia dan meningkatkan ketertarikan untuk berpartisipasi dalam proyek berskema PPP,” jelas Armand.

Sebagai informasi,  sampai tahun ini PT PII telah memberikan penjaminan kepada 17 proyek KPBU dari empat sektor yaitu 10 Proyek Sektor Jalan Tol Tol (Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang dan Manado-Bitung, Jakarta–Cikampek II Elevated, Krian-Legundi–Bunder–Manyar, Cileunyi–Sumedang–Dawuan, Serang-Panimbang, Probolinggo-Banyuwangi dan Jakarta–Cikampek II Sisi Selatan), 3 Proyek Sektor Telekomunikasi (Seluruh paket Proyek Palapa Ring yaitu Barat, Tengah dan Timur), 1 Proyek Sektor Ketenagalistrikan (PLTU Batang), dan 3 Proyek Sektor Air Minum (SPAM Umbulan, SPAM Bandar Lampung dan SPAM Semarang Barat)

Tag: Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Infrastruktur

Penulis: Yosi Winosa

Editor: Kumairoh

Foto: Kementerian Keuangan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,784.10 3,745.33
British Pound GBP 1.00 18,313.61 18,124.73
China Yuan CNY 1.00 2,097.81 2,076.82
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,190.00 14,048.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,108.96 10,004.99
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,808.13 1,789.92
Dolar Singapura SGD 1.00 10,455.35 10,349.20
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,041.80 15,878.45
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,471.98 3,433.88
Yen Jepang JPY 100.00 12,841.63 12,709.67

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6497.815 108.730 627
2 Agriculture 1603.040 10.690 21
3 Mining 1866.565 32.272 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.209 10.651 71
5 Miscellanous Industry 1368.528 38.950 46
6 Consumer Goods 2658.479 53.843 51
7 Cons., Property & Real Estate 452.148 1.591 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1214.982 29.177 71
9 Finance 1235.748 18.977 91
10 Trade & Service 820.986 9.595 155
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,625 2,020 395 24.31
2 KONI 398 486 88 22.11
3 PUDP 338 406 68 20.12
4 KOIN 268 318 50 18.66
5 TRUS 300 340 40 13.33
6 RDTX 6,075 6,875 800 13.17
7 FREN 264 298 34 12.88
8 PSDN 220 246 26 11.82
9 YULE 196 218 22 11.22
10 SKBM 414 460 46 11.11
No Code Prev Close Change %
1 INCF 380 306 -74 -19.47
2 PANI 135 109 -26 -19.26
3 LMAS 69 58 -11 -15.94
4 ARTA 1,100 935 -165 -15.00
5 ALKA 408 350 -58 -14.22
6 LPLI 147 129 -18 -12.24
7 RODA 430 380 -50 -11.63
8 HDTX 125 111 -14 -11.20
9 ETWA 89 81 -8 -8.99
10 JMAS 900 820 -80 -8.89
No Code Prev Close Change %
1 FREN 264 298 34 12.88
2 EXCL 2,340 2,530 190 8.12
3 TLKM 3,790 3,900 110 2.90
4 TINS 1,425 1,520 95 6.67
5 JPFA 2,700 2,500 -200 -7.41
6 ANTM 950 995 45 4.74
7 MEDC 950 1,020 70 7.37
8 BMTR 420 434 14 3.33
9 WSKT 1,765 1,750 -15 -0.85
10 ASII 7,600 7,875 275 3.62