Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 12:09 WIB. Xiaomi - Xiaomi Mi 9 rencananya meluncur hari ini di Beijing.
  • 12:00 WIB. IHSG - Jeda siang, IHSG berbalik melemah 0,08% ke level 6.489,42. 
  • 11:44 WIB. XL - XL Axiata pastikan kemampuan datanya meningkat.
  • 11:43 WIB. Oppo - Oppo F11 usung kamera selfie pop-up.
  • 11:24 WIB. Vivo - Vivo rilis ponsel baterai jumbo, harga mulai Rp1 jutaan.
  • 10:46 WIB. JSMR - Jasa Marga tengah mengkaji penerbitan cross border securitization.
  • 10:46 WIB. Tol - PP Infrastruktur tengah menunggu lelang pengusahaan jalan tol ruas Semanan-Balaraja.
  • 10:45 WIB. PLN - PLN menerbitkan obligasi dan sukuk total Rp3,26 triliun.
  • 10:45 WIB. Pelindo I - Pelindo I menyelesaikan modernisasi pelabuhan Tanjung Balai Asahan.
  • 10:44 WIB. BRI - BRI mengincar pembiayaan sejumlah proyek jalan tol tahun ini.
  • 10:44 WIB. BRI - BRI mencatatkan penyaluran kredit infrastruktur senilai Rp125,6 triliun pada 2018.
  • 10:25 WIB. Xiaomi - Xiaomi bocorkan Mi 9 punya tombol khusus untuk Google Assistant di samping bodi.
  • 08:12 WIB. Oppo - Oppo rilis A7 RAM 3 GB seharga Rp2,69 juta. 
  • 08:00 WIB. 4G - Koneksi 4G Indonesia masih lelet.
  • 07:31 WIB. Huawei - CEO Huawei sebut AS tak bisa hancurkan perusahaannya.

Sejauh Mana Efektivitas Sistem Zonasi di Indonesia?

Foto Berita Sejauh Mana Efektivitas Sistem Zonasi di Indonesia?
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Dampak penerapan sistem zonasi harus dapat dibuktikan dengan terukur. Hal ini penting untuk bisa mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana efektivitas sistem ini.

Demikian yang dikatakan peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pandu Baghaskoro. Ia menambahkan, penerapan sistem yang diberlakukan mulai tahun 2018 ini sesungguhnya bertujuan positif. Namun pelaksanaannya masih membutuhkan evaluasi berkala dan terus menerus karena banyak permasalahan di lapangan.

Salah satu masalah utama yang timbul dalam PPDB adalah ketidakseimbangan daya tampung sekolah (supply) yang terbatas dan jumlah pendaftar (demand). Hal ini dikhawatirkan dapat mengancam hak para siswa untuk menerima pendidikan. Pandu menyatakan, pemerintah harus memperhatikan nasib para pelajar yang tidak ‘kebagian’ sekolah ini.

“Banyak media melaporkan pelajar yang terlantar akibat sekolah-sekolah di zona tempat tinggal mereka sudah melebihi daya tampung. Fenomena ini terjadi terutama pada pendaftar di jenjang pendidikan SMA dan SMK di beberapa daerah di Indonesia. Ketidaksiapan sekolah negeri dalam menampung demand murid inilah yang berpotensi mengakibatkan anak putus sekolah,” jelasnya di Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Akhirnya, lanjut Pandu, murid-murid yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri memiliki kesempatan yang terbatas untuk dapat menempuh tahun ajaran baru berbarengan dengan rekan-rekannya di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Pandu mencontohkan, pengumuman hasil PPDB dilakukan sepanjang minggu kedua bulan Juli 2018, sementara kalender tahun ajaran 2018/2019 dimulai serentak di minggu setelahnya.

"Ini berarti calon siswa yang tidak lolos PPDB hanya memilki waktu kurang dari satu minggu untuk mencari sekolah yang mau menerimanya," kata Pandu.

Akibat gagal masuk sekolah negeri, lanjutnya, siswa hanya memiliki pilihan untuk dapat mendaftarkan diri di sekolah swasta. Namun, kebanyakan sekolah swasta sudah menutup masa pendaftaran siswa baru, bahkan jauh sebelum prosedur PPDB dibuka (biasanya sekitar bulan Maret–April).

"Jadi, siswa-siswa tersebut ‘dipaksa’ menunggu hingga tahun ajaran selanjutnya untuk dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi," ujar Pandu.

Lebih lanjut ia mengatakan, solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan masing-masing wilayah dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang melakukan relokasi siswa ke sekolah negeri lain yang berada diluar zonasinya dan ada pula yang bekerja sama dengan sekolah swasta untuk menampung siswa-siswa tersebut.

"Tujuan diberlakukannya sistem zonasi tidak tercapai sepenuhnya, karena pada praktiknya pun masih ada siswa yang harus menempuh jarak yang jauh untuk bersekolah dan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu menjadi terbebani dengan biaya yang diminta oleh sekolah swasta," ungkap Pandu.

Salah satu tujuan diberlakukannya sistem zonasi dalam PPDB 2018 ini diantaranya bertujuan untuk menghilangkan persaingan antar sekolah negeri dan swasta. Hal ini dilakukan karena kriteria penerimaan siswa maupun status sekolah ‘favorit’ bukanlah berdasarkan kompetensi, melainkan jarak.

“Ditambah lagi, dengan segala ketidaksiapan sekolah negeri dalam memenuhi demand, sekolah swasta pun terkena imbasnya. Sekolah negeri dan swasta (dalam tingkat tertentu) seperti tidak perlu bersaing satu sama lain, toh murid yang masuk juga pasti akan selalu ada. Ada kesan ‘hadiah tak bersyarat’ yang didapatkan oleh sekolah, sehingga persaingan dalam menyediakan layanan pendidikan tidak diperlukan,” tambahnya.

Ia menambahkan, dengan ketidaksiapan sekolah negeri dalam menanggung konsekuensi sistem zonasi, pemerintah perlu mengimplementasikan sistem ini secara bertahap. Penerapan kebijakan ini bias dimulai dari wilayah-wilayah yang minim ketimpangan supply dan demand–nya. Kemudian seiring dengan perbaikan, ketimpangan di wilayah lain semakin melebarkan pemberlakuan sistem zonasi ini. Dengan begitu, pemerataan sekolah negeri akan berjalan sesuai dengan tujuan tanpa memberi imbas kepada persaingan sekolah swasta.

Selain itu, pemerintah juga harus siap dengan program pelatihan atau sertifikasi guru yang merata di berbagai daerah. Dengan meningkatkan kualitas guru, diharapkan persebaran siswa berprestasi juga bisa tercapai. Verifikasi SKTM juga diperketat dilakukan untuk menghindari kecurangan dalam proses PPDB.

Tag: sekolah, Sistem Zonasi

Penulis/Editor: Kumairoh

Foto: Antara/Nyoman Hendra Wibowo

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,766.77 3,728.54
British Pound GBP 18,468.44 18,283.99
China Yuan CNY 2,090.80 2,070.07
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,125.00 13,985.00
Dolar Australia AUD 10,136.10 10,034.24
Dolar Hong Kong HKD 1,799.66 1,781.76
Dolar Singapura SGD 1.00 10,456.77 10,349.29
EURO Spot Rate EUR 16,040.35 15,877.17
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,474.78 3,436.12
Yen Jepang JPY 12,744.74 12,615.01

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6494.667 -3.148 627
2 Agriculture 1612.273 9.233 21
3 Mining 1894.930 28.365 47
4 Basic Industry and Chemicals 879.497 -9.712 71
5 Miscellanous Industry 1359.758 -8.770 46
6 Consumer Goods 2656.426 -2.053 51
7 Cons., Property & Real Estate 454.123 1.975 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.559 1.577 71
9 Finance 1233.741 -2.007 91
10 Trade & Service 822.920 1.934 155
No Code Prev Close Change %
1 BNII 258 322 64 24.81
2 ALDO 2,020 2,510 490 24.26
3 MINA 615 725 110 17.89
4 MPPA 260 306 46 17.69
5 INCF 306 360 54 17.65
6 BABP 51 58 7 13.73
7 MLPL 137 155 18 13.14
8 CSIS 137 154 17 12.41
9 GIAA 426 474 48 11.27
10 KARW 87 96 9 10.34
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 400 300 -100 -25.00
2 NAGA 332 294 -38 -11.45
3 KONI 486 438 -48 -9.88
4 PSDN 246 222 -24 -9.76
5 AKSI 388 352 -36 -9.28
6 LION 665 615 -50 -7.52
7 FISH 3,670 3,400 -270 -7.36
8 TARA 840 780 -60 -7.14
9 SOTS 322 300 -22 -6.83
10 INAI 468 440 -28 -5.98
No Code Prev Close Change %
1 FREN 298 288 -10 -3.36
2 JPFA 2,500 2,440 -60 -2.40
3 ANTM 995 1,025 30 3.02
4 BBRI 3,840 3,910 70 1.82
5 BMRI 7,275 7,200 -75 -1.03
6 EXCL 2,530 2,610 80 3.16
7 INDY 1,785 1,925 140 7.84
8 BUMI 153 154 1 0.65
9 FILM 795 785 -10 -1.26
10 ADRO 1,245 1,295 50 4.02