Program Jokowi dan Prabowo Tak Terukur?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Deputi Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar, mengatakan kedua Paslon capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengenai program terkait hukum masih abstrak.

"Secara sekilas, publik telah mendengar dengan samar-samar program hukum yang ditawarkan para kandidat. Jokowi-Ma'ruf menawarkan 26 program, sementara Prabowo-Sandi menawarkan 21 program," ujarnya di Jakarta, Kamis (17/1/2019).

"Sayang, dari pemetaan yang saya lakukan, lebih dari 50% program yang ditawarkan kedua calon masih sangat abstrak dan tidak terukur," lanjutnya.

Ia menambahkan, sebagian besar program yang ditawakan kedua pasangan tersebut merupakan kontrak politik antara kandidat dan publik, yang di kemudian hari janji-janji tersebut akan ditagih oleh publik.

"Pada titik inilah kemudian porsi debat mendapatkan aktualitas dan akurasinya," imbuhnya.

Terkait pertanyaan-pertanyaan debat nanti, yang sudah diberikan kisi-kisinya oleh KPU, Erwin menyebut kedua paslon dipaksa menjawab pertanyaan yang jawabannya belum sepenuhnya ada di visi, misi, maupun program mereka.

"Kedua kandidat harus dipaksa merespons sejumlah pertanyaan yang belum tergambarkan secara utuh dalam visi, misi, dan program yang mereka tawarkan. Dan beberapa permasalahan hukum yang diharapkan oleh publik dapat diselesaikan dan dicarikan jalan keluarnya," terangnya.