Tunagrahita Nyoblos, KPU: Tolong Jangan Terlalu 'Lebay'

Warta Ekonomi, Jakarta -

Hingga kini, kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakomodir penyandang disabilitas mental atau tunagrahita (gangguan jiwa) menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 masih terus mendapat kritikan.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU, Ilham Saputra, menjelaskan peraturan terkait diperbolehkannya tunagrahita memilih, sudah sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memerintahkan orang-orang yang mental disorder itu perintah Mahkamah Konstitusi tahun 2015 tentang mereka yang punya kelainan jiwa bisa memilih. Kita akomodir itu," ujarnya di Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Menurut Ilham, dengan adanya amanat MK tersebut, KPU tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Sebab amanat MK selevel dengan undang-undang dan harus dilaksanakan.

"(Nanti) KPU dianggap tidak proper atau melanggar peraturan perundangan kalau kemudian tidak menjalankan perintah MK tersebut. Perintah MK itu selevel dengan undang-undang sehingga harus dijalankan," terangnya.

ia menambahkan, dari hasil perhitungan DPT, pemilih dengan gangguan mental hanya ada kurang dari satu persen.

"Kemudian hasil dari DPT kita ada nol koma sekian persen pengidap disorder mental ini. Dia sakit tiba-tiba ya dia enggak datang ke TPS, kumat gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa kita juga harus mengakomodir yang tadi saya bilang. Dan menganggap mereka juga merupakan orang-orang yang punya hak memilih," jelasnya.

Terkait adanya anggapan bahwa nanti ketika memilih orang dengan gangguan mental bisa mengamuk di TPS, Ilham memastikan bahwa hal tersebut merupakan spekulasi saja.

"Ah orang mana, itu underestimate. Kayak orang biasa. Kalau dibantu itu berkoordinasi dengan TPS sama seperti orang tunanetra dan disabilitas lain, sama saja. Tolong jangan terlalu lebay, coba Anda ketemu orangnya. Dia kan kalau enggak kumat enggak apa-apa," katanya.