Portal Berita Ekonomi Selasa, 19 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:37 WIB. BRIS - BRI Syariah mengincar peningkatan penyaluran pembiayaan UMKM dengan menggandeng kaum milenial.
  • 21:22 WIB. Pelindo - Sub-Holding Peralatan Pelindo Incorporated kini terbentuk.
  • 22:36 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah membangun fasilitas HASANAH Spot di Pasar Modern Bintaro.
  • 22:36 WIB. PLN - PLN siap memasok kebutuhan listrik untuk mendukung pengembangan budidaya udang di dalam negeri.
  • 22:22 WIB. PHE - PHE melaksanakan penandatanganan KBH atas WK Maratua, Kaltim.
  • 22:22 WIB. WSKT - Waskita Karya berencana menerbitkan obligasi tahun ini.
  • 22:21 WIB. WSBP - Februari 2019, utang Waskita Beton Precast turun menjadi Rp4,7 triliun.
  • 22:21 WIB. Migas - Repsol membuka peluang untuk mengintegrasikan fasilitas yang ada di WK Sakakemang dan South Sakakemang.
  • 22:21 WIB. BNI - BNI meluncurkan fitur pengajuan KPR secara online yang ditujukan untuk kalangan milenial.
  • 22:20 WIB. BNI - BNI mengakui transaksi kartu kredit terdongkrak transaksi travel.
  • 22:20 WIB. PNM - PNM menargetkan laba bersih tahun ini tembus Rp126 miliar.
  • 22:17 WIB. Pertamina - Pertamina siap meladeni tantangan dari pendatang baru PT AKR Corporindo.
  • 21:46 WIB. Pertamina - Pertamina siap menyambut masuknya badan usaha ataupun swasta dalam bisnis avtur.
  • 18:50 WIB. Ikan - Dinas Kelautan Sangihe minta nelayan jaga mutu ikan.
  • 18:49 WIB. Sagu - Pemerintah perlu dorong pengembangan mesin rekayasa pengolahan sagu.

Bukan Mendominasi, Pengembang Ingin Apartemen dan Rusun Dikelola Baik

Foto Berita Bukan Mendominasi, Pengembang Ingin Apartemen dan Rusun Dikelola Baik
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Real Estate Indonesia (REI) dan Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) menyoal Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).

Mualim Wijoyo, Wakil Ketua Umum Bidang Pengelolaan Apartemen dan Rumah Susun DPP Persatuan Perusahaan REI, mengatakan, Permen PUPR itu salah kaprah lantaran menginginkan agar pengembang tidak terlalu mendominasi dalam mengambil keputusan saat pengembangan dan pengelolaan kompleks apartemen.

Menurutnya, kekhawatiran itu tidak berdasar, sebab pengembang tentu menginginkan apartemen atau rusun yang telah dibangunnya bisa terus terjaga dan terkelola dengan baik.

Dikatakannya, jika rusun atau apartemen tidak terkelola dengan baik, tentu nama pengembang itu sendiri yang akan tercoreng dan akan sulit untuk membangun atau menjual produk apartemen lainnya di masa yang akan datang. Contohnya, jika pengembang membangun 3.000 unit apartemen, tetapi dalam Permen itu hanya mendapatkan satu suara. Jika suara tidak berimbang, tentu bisa mengganggu kepentingan pengembang.

"Padahal, kepentingan kami adalah produk yang kami bikin itu menjadi produk yang baik, nyaman, dan aman," kata Mualim.

Ketua P3SRI, Adjit Lauhatta menambahkan bahwa saat ini pembangunan properti, khususnya apartemen di kota-kota besar semakin masif, seiring meningkatnya permintaan dari kaum urban. Jika aturan yang ada saat ini tidak mendukung, maka tidak ada pengembang yang mau berinvestasi di pembangunan apartemen atau rusun.

Wakil Ketua Umum Bidang Perundang-undangan dan Regulasi Properti DPP REI, Ignesjz Kemalawarta juga meminta agar pemerintah mendengar masukan dari para pengembang. Sehingga, timbul keadilan yang sama-sama menguntungkan guna tercipta iklim usaha yang kondusif.

Terkait dengan keberatan atas Permen tersebut, REI dan P3RSI menunjuk Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra untuk mengajukan gugatan judicial review. Yusril pun menilai Permen yang diterbitkan Menteri PUPR pada Oktober 2018 lalu, menimbulkan ketidakpastian hukum. Khususnya, bagi para pemilik unit-unit satuan rusun, termasuk keresahan dan gangguan kerja pada pengembang apartemen, rumah susun terkait hak dan kewajiban dari tiap-tiap pemilik.

Menurut Yusril, ada enam kejanggalan dalam Permen PUPR itu, misalnya pada pasal 19 ayat 3 terkait pemilihan pengurus PPPSRS bertentangan dengan UU karena UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun pasal 75 tidak mengatur hak suara dalam pembentukan PPPSRS. Demikian juga keputusan MK No.35/PUU-XIII/2015 tentang pemilihan pengurus PPPSRS.

"Kejanggalan lain, dalam lampiran Permen Nomor 23 Tahun 2018, dalam anggaran dasar menyalahi UU karena terdapat penambahan hak yang tidak sesuai. Kemudian, pembatasan kuasa dalam pasal 15 ayat 3 membatasi hak seseorang maupun badan hukum dalam pengambilan suara, bertentangan dengan KUH Perdata maupun UU Perseroan Terbatas," ungkap Yusril dalam konferensi pers di kantornya, Ihza & Ihza Law Firm, Office Tower 88, Kota Kasablanka, Kuningan, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Menurut Yusril, Permen yang dikeluarkan tidak melalui pembahasan dengan pelaku pembangunan, dan diterbitkan dengan tidak mengacu pada pasal-pasal acuan dalam yang lebih tinggi, yakni UU Nomor 20 Tahun 2011, khususnya pasal 78 UU Nomor 20 Tahun 2011, yang mendelegasikan kewenanganan pengaturan terkait dengan PPPSRS melalul PP bukan Permen.

"Hingga saat ini, rancangan terhadap PP tersebut masih dalam pembahasan secara rinci dan intensif. Permen diterbitkan mendahului diterbitkannya PP, sehingga secara hukum Permen tersebut tidak mempunyai payung hukum baik secara delegatif maupun atributif," jelas Yusril.

Tag: Real Estate Indonesia (REI)

Penulis: Agus Aryanto

Editor: Rosmayanti

Foto: Agus Aryanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,780.63 3,741.87
British Pound GBP 1.00 18,315.27 18,130.41
China Yuan CNY 1.00 2,095.36 2,074.37
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,177.00 14,035.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,143.64 10,040.64
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,806.54 1,788.42
Dolar Singapura SGD 1.00 10,463.50 10,352.59
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,046.95 15,884.81
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,479.02 3,440.79
Yen Jepang JPY 100.00 12,826.38 12,696.76

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6497.815 108.730 627
2 Agriculture 1603.040 10.690 21
3 Mining 1866.565 32.272 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.209 10.651 71
5 Miscellanous Industry 1368.528 38.950 46
6 Consumer Goods 2658.479 53.843 51
7 Cons., Property & Real Estate 452.148 1.591 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1214.982 29.177 71
9 Finance 1235.748 18.977 91
10 Trade & Service 820.986 9.595 155
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,625 2,020 395 24.31
2 KONI 398 486 88 22.11
3 PUDP 338 406 68 20.12
4 KOIN 268 318 50 18.66
5 TRUS 300 340 40 13.33
6 RDTX 6,075 6,875 800 13.17
7 FREN 264 298 34 12.88
8 PSDN 220 246 26 11.82
9 YULE 196 218 22 11.22
10 SKBM 414 460 46 11.11
No Code Prev Close Change %
1 INCF 380 306 -74 -19.47
2 PANI 135 109 -26 -19.26
3 LMAS 69 58 -11 -15.94
4 ARTA 1,100 935 -165 -15.00
5 ALKA 408 350 -58 -14.22
6 LPLI 147 129 -18 -12.24
7 RODA 430 380 -50 -11.63
8 HDTX 125 111 -14 -11.20
9 ETWA 89 81 -8 -8.99
10 JMAS 900 820 -80 -8.89
No Code Prev Close Change %
1 FREN 264 298 34 12.88
2 EXCL 2,340 2,530 190 8.12
3 TLKM 3,790 3,900 110 2.90
4 TINS 1,425 1,520 95 6.67
5 JPFA 2,700 2,500 -200 -7.41
6 ANTM 950 995 45 4.74
7 MEDC 950 1,020 70 7.37
8 BMTR 420 434 14 3.33
9 WSKT 1,765 1,750 -15 -0.85
10 ASII 7,600 7,875 275 3.62