Portal Berita Ekonomi Senin, 17 Juni 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 00:04 WIB. Jerusalem - Sara Netanyahu,  istri PM Israel, didenda karena penyalahgunaan uang negara.
  • 23:42 WIB. Samsung - Samsung akan mengejar jaringan mobile 6G dan system semiconductor.
  • 23:11 WIB. Aramco - Mohammed Bin Salman mengatakan bahwa rencana IPO Aramco sesuai jadwal.
  • 22:27 WIB. Opel - Otoritas Jerman memerintah menarik 210 ribu Opel yang tingkat emisinya lewat standar.
  • 22:04 WIB. Amerika Selatan - Minggu pagi listrik mati total di seantero Argentina dan Uruguay.
  • 21:46 WIB. Juventus - Maurizio Sarri resmi bergabung Juventus.
  • 21:31 WIB. Paris - Boeing minta pengurangan waktu dan scope untuk test fisik pesawat baru.
  • 20:37 WIB. Pilpres - Survey SMRC: 43% rakyat takut bicara politik paska kerusuhan 21-22 Mei.
  • 19:41 WIB. Farmasi - Lupin (India) akan menarik 18.000 botol antibiotik dari pasar AS.
  • 16:04 WIB. US Brent - Brent future naik 1,1 persen menjadi US$62,01 per barel pada akhir pekan.
  • 16:04 WIB. US Crude - US crude naik 0,44 persen menjadi US$52,51 per barel pada akhir pekan.
  • 16:03 WIB. Emas - Emas spot turun 0.1% menjadi  $1,341.23 per ounce pada akhir pekan.
  • 16:02 WIB. Global Currencies - The dollar index naik 0.58%, sementara euro turun 0.61% to $1.1206 pada akhir pekan.
  • 16:02 WIB. Bursa Global - Nasdaq Composite turun 40.47 points, atau  0.52%, menjadi 7,796.66 pada akhir pekan.
  • 16:01 WIB. Bursa Global - S&P 500 turun 4.66 points, atau  0.16%, menjadi  2,886.98 pada akhir pekan.

Bukan Mendominasi, Pengembang Ingin Apartemen dan Rusun Dikelola Baik

Bukan Mendominasi, Pengembang Ingin Apartemen dan Rusun Dikelola Baik - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Real Estate Indonesia (REI) dan Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) menyoal Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).

Mualim Wijoyo, Wakil Ketua Umum Bidang Pengelolaan Apartemen dan Rumah Susun DPP Persatuan Perusahaan REI, mengatakan, Permen PUPR itu salah kaprah lantaran menginginkan agar pengembang tidak terlalu mendominasi dalam mengambil keputusan saat pengembangan dan pengelolaan kompleks apartemen.

Menurutnya, kekhawatiran itu tidak berdasar, sebab pengembang tentu menginginkan apartemen atau rusun yang telah dibangunnya bisa terus terjaga dan terkelola dengan baik.

Dikatakannya, jika rusun atau apartemen tidak terkelola dengan baik, tentu nama pengembang itu sendiri yang akan tercoreng dan akan sulit untuk membangun atau menjual produk apartemen lainnya di masa yang akan datang. Contohnya, jika pengembang membangun 3.000 unit apartemen, tetapi dalam Permen itu hanya mendapatkan satu suara. Jika suara tidak berimbang, tentu bisa mengganggu kepentingan pengembang.

"Padahal, kepentingan kami adalah produk yang kami bikin itu menjadi produk yang baik, nyaman, dan aman," kata Mualim.

Ketua P3SRI, Adjit Lauhatta menambahkan bahwa saat ini pembangunan properti, khususnya apartemen di kota-kota besar semakin masif, seiring meningkatnya permintaan dari kaum urban. Jika aturan yang ada saat ini tidak mendukung, maka tidak ada pengembang yang mau berinvestasi di pembangunan apartemen atau rusun.

Wakil Ketua Umum Bidang Perundang-undangan dan Regulasi Properti DPP REI, Ignesjz Kemalawarta juga meminta agar pemerintah mendengar masukan dari para pengembang. Sehingga, timbul keadilan yang sama-sama menguntungkan guna tercipta iklim usaha yang kondusif.

Terkait dengan keberatan atas Permen tersebut, REI dan P3RSI menunjuk Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra untuk mengajukan gugatan judicial review. Yusril pun menilai Permen yang diterbitkan Menteri PUPR pada Oktober 2018 lalu, menimbulkan ketidakpastian hukum. Khususnya, bagi para pemilik unit-unit satuan rusun, termasuk keresahan dan gangguan kerja pada pengembang apartemen, rumah susun terkait hak dan kewajiban dari tiap-tiap pemilik.

Menurut Yusril, ada enam kejanggalan dalam Permen PUPR itu, misalnya pada pasal 19 ayat 3 terkait pemilihan pengurus PPPSRS bertentangan dengan UU karena UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun pasal 75 tidak mengatur hak suara dalam pembentukan PPPSRS. Demikian juga keputusan MK No.35/PUU-XIII/2015 tentang pemilihan pengurus PPPSRS.

"Kejanggalan lain, dalam lampiran Permen Nomor 23 Tahun 2018, dalam anggaran dasar menyalahi UU karena terdapat penambahan hak yang tidak sesuai. Kemudian, pembatasan kuasa dalam pasal 15 ayat 3 membatasi hak seseorang maupun badan hukum dalam pengambilan suara, bertentangan dengan KUH Perdata maupun UU Perseroan Terbatas," ungkap Yusril dalam konferensi pers di kantornya, Ihza & Ihza Law Firm, Office Tower 88, Kota Kasablanka, Kuningan, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Menurut Yusril, Permen yang dikeluarkan tidak melalui pembahasan dengan pelaku pembangunan, dan diterbitkan dengan tidak mengacu pada pasal-pasal acuan dalam yang lebih tinggi, yakni UU Nomor 20 Tahun 2011, khususnya pasal 78 UU Nomor 20 Tahun 2011, yang mendelegasikan kewenanganan pengaturan terkait dengan PPPSRS melalul PP bukan Permen.

"Hingga saat ini, rancangan terhadap PP tersebut masih dalam pembahasan secara rinci dan intensif. Permen diterbitkan mendahului diterbitkannya PP, sehingga secara hukum Permen tersebut tidak mempunyai payung hukum baik secara delegatif maupun atributif," jelas Yusril.

Tag: Real Estate Indonesia (REI)

Penulis: Agus Aryanto

Editor: Rosmayanti

Foto: Agus Aryanto

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,833.29 3,794.69
British Pound GBP 1.00 18,221.58 18,037.64
China Yuan CNY 1.00 2,085.38 2,064.49
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,376.00 14,232.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,919.44 9,818.66
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,836.30 1,817.72
Dolar Singapura SGD 1.00 10,514.92 10,408.07
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,217.57 16,049.43
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,450.79 3,412.95
Yen Jepang JPY 100.00 13,273.01 13,136.42

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6250.265 -22.817 634
2 Agriculture 1381.568 2.869 21
3 Mining 1615.278 -7.605 47
4 Basic Industry and Chemicals 754.477 -6.774 71
5 Miscellanous Industry 1288.864 -12.078 46
6 Consumer Goods 2447.202 -13.399 52
7 Cons., Property & Real Estate 471.828 -7.072 76
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1172.323 -2.911 74
9 Finance 1268.081 -0.098 90
10 Trade & Service 809.462 0.526 157
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 83 112 29 34.94
2 LUCK 1,200 1,500 300 25.00
3 KPAL 210 262 52 24.76
4 GOLD 402 496 94 23.38
5 SDRA 710 850 140 19.72
6 MAYA 6,250 7,475 1,225 19.60
7 KONI 284 338 54 19.01
8 ABMM 1,695 1,950 255 15.04
9 SKBM 412 464 52 12.62
10 APLN 171 191 20 11.70
No Code Prev Close Change %
1 FITT 290 230 -60 -20.69
2 MPMX 1,090 890 -200 -18.35
3 MKPI 16,500 13,500 -3,000 -18.18
4 HELI 202 167 -35 -17.33
5 MIDI 1,200 1,020 -180 -15.00
6 MEGA 5,950 5,100 -850 -14.29
7 DNAR 292 252 -40 -13.70
8 TALF 410 358 -52 -12.68
9 PYFA 193 170 -23 -11.92
10 RELI 216 191 -25 -11.57
No Code Prev Close Change %
1 SMBR 925 1,030 105 11.35
2 FITT 290 230 -60 -20.69
3 MNCN 1,235 1,300 65 5.26
4 JAYA 135 129 -6 -4.44
5 BTPS 2,950 3,080 130 4.41
6 BBRI 4,200 4,230 30 0.71
7 MPMX 1,090 890 -200 -18.35
8 CPIN 4,950 4,700 -250 -5.05
9 TLKM 3,990 3,990 0 0.00
10 BDMN 4,720 4,510 -210 -4.45