Jokowi Akui Penegakkan HAM Masih Banyak Kendala

Warta Ekonomi, Jakarta -

Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo mengakui menemukan banyak hambatan dalam penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Hal itu dikatakan Jokowi dalam debat pertama calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat perdana ini meliputi hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

"Memang kita masih memiliki beban pelanggaran HAM berat masa lalu. Tidak mudah menyelesaikannya karena masalah kompleksitas hukum, masalah pembuktian dan waktu yang terlalu jauh. Seharusnya ini selesai ketika peristiwa itu terjadi," kata Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Meski demikian, Jokowi menegaskan, pemerintahannya ke depan akan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah HAM ini. Dan untuk menjamin hak-hak tersebut, negara harus didukung oleh sistem hukum yang adil dan penegakan supremasi hukum yang baik.

"Kita harus terus melakukan reformasi kelembagaan dan penguatan sistem manajemen hukum yang baik dan budaya taat hukum yang harus kita terus perbaiki," ujarnya.

Jokowi meyakini semakin maju dan semakin demokratis, bahkan modern sebuah negara, maka penegakan hukum dan HAM akan semakin baik.

"Bukan hanya hak sipil dan politik yang penting, tapi pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan Indonesia, seperti akses terhadap pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, akses terhadap permodalan, dan hak atas pembangunan merupakan cara pemenuhan hak asasi manusia yang paling dasar," ujarnya.