Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:57 WIB. Mitra - Indonesia-Korea Selatan aktifkan kembali kemitraan ekonomi.
  • 19:56 WIB. Kementan - Kementan memfasilitasi kerja sama petani jagung-peternak ayam di Kab.Blora.
  • 19:55 WIB. Jernang - Pengusaha pembibitan tanaman jernang asal Aceh mulai kembangkan komoditas "Dragon Blood".
  • 19:53 WIB. Migas - Defisit migas pada tahun 2050 akan semakin besar, yakni 3,82 juta BOPD minyak dan 24.398 MMSCFD.
  • 19:52 WIB. Ekspor - Produk kerajinan mozaik asal Bantul tahun ini akan diekspor ke Eropa.
  • 19:51 WIB. Migas - Pemerintah siap kucurkan $1,1 miliar atasi defisit migas.
  • 19:50 WIB. UMKM - Produk UMKM Sulut dipamerkan secara online.
  • 19:49 WIB. UKM - DPR mengatakan BUMN perbankan perlu lebih membantu kinerja UKM.
  • 19:48 WIB. Ekspor - NTT ekspor 75 ton rumput laut ke China.
  • 19:47 WIB. Kebun - Direktur Eksekutif PASPI: pembangunan perkebunan perlu kebijakan jangka panjang.
  • 19:24 WIB. BNI - BNI menargetkan penyaluran kredit ke BUMN tumbuh 12%-15% tahun ini.
  • 19:24 WIB. BRI - BRI membidik penyaluran kredit ke BUMN tumbuh hingga 6% di tahun 2019.
  • 19:21 WIB. BRI - BRI ingin menyalurkan menjadi 77% kredit ke UMKM.
  • 19:19 WIB. Finraya - Saham Finraya dimiliki Mandiri, BRI dan BNI masing-masing 20%.
  • 19:19 WIB. BTN - BTN dipastikan akan menjadi salah satu pemegang saham Finraya.

Menghormati HAM Melalui Studi Pemeringkatan Penghormatan

Foto Berita Menghormati HAM Melalui Studi Pemeringkatan Penghormatan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pada 6 Juni 2011, Dewan HAM PBB mengesahkan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGP). Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB ikut serta mengesahkan UNGP tersebut.

Sejak disahkan, UNGP telah menjadi standar yang diakui secara internasional tentang bisnis dan HAM bagi negara dan perusahan. Berdasarkan UNGP, negara berkewajiban melindungi para pihak dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan. Telah lewat tujuh tahun sejak Dewan HAM PBB mengesahkan UNGP tersebut, namun hingga saat ini, penerapan prinsip-prinsip panduan tersebut masih berjalan lambat di tingkat global maupun nasional.

Sebuah penilaian yang dilakukan Corporate Human Rights Benchmark (CHRB) terhadap 98 perusahaan yang bergerak di industri pertanian, pakaian jadi, dan ekstraktif dengan kapitalisasi pasar dan pendapatan terbesar di dunia, pada 2017 menemukan bahwa tiga perusahaan dengan nilai tertinggi hanya mampu memenuhi 60–69% indikator yang disusun berdasarkan UNGP.

Selain itu, terdapat 15 perusahaan yang hanya mampu memenuhi 40-59% indikator penilaian, sementara 80 perusahaan lainnya memiliki nilai kurang dari 40% atas pemenuhan indikator yang disusun berdasarkan UNGP tersebut.

Di Indonesia, studi serupa yang dilakukan terhadap perusahaan, khususnya perusahaan publik dalam jumlah besar belum pernah dilakukan, sehingga ketaatan perusahaan terhadap kewajiban dalam menghormati HAM belum teridentifikasi.

Namun, terdapat indikasi tentang rendahnya ketaatan perusahaan terhadap kewajiban penghormatan HAM dilihat dari masih terbatasnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memiliki kebijakan HAM dan melaporkan pelaksanaan komitmen atas HAM pada laporan keberlanjutan atau website perusahaan. Selain itu, perusahaan selalu menempati posisi kedua sebagai institusi yang paling banyak diadukan kepada Komnas HAM sebagai pelaku pelanggaran HAM.

Sebagai wujud komitmen The Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) untuk mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia memenuhi tanggung jawab penghormatan HAM, FIHRRST telah memulai studi untuk menilai pemahaman perusahaan-perusahaan publik di Indonesia atas tanggung jawab penghormatan HAM terkait dengan kegiatan bisnis perusahaan. Studi ini dilaksanakan pada 100 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang termasuk dalam indeks Kompas 100 untuk periode Februari–Juli 2018.

Sebagai bagian dari studi ini, FIHRRST telah mengadakan seminar sosialisasi studi kepada 100 perusahaan publik, Kamis (17/1/19). Pada kesempatan tersebut, Ketua FIHRRST Marzuki Darusman memaparkan bahwa studi ini menampilkan fenomena sudah sejauh mana perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia melakukan penegakkan HAM dalam kegiatan bisnis mereka.

"Melakukan penghormatan HAM akan menjadi sebuah keuntungan bagi perusahaan karena akan meningkatkan daya kompetisi bagi perusahaan-perusahaan Indonesia, baik dalam pasar nasional maupun internasional," ujar Marzuki.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menambahkan, inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil sering menjadi koridor yang membuka pemajuan penegakkan bisnis dan HAM di Indonesia. Negara harus menyadari pentingnya peran organisasi masyarakat sipil dalam pemajuan isu ini, diharapkan negara dapat memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih luas kepada organisasi masyarakat sipil untuk melakukan pengarusutamaan bisnis dan HAM.

Sementara dua perwakilan perusahaan publik, PT Sumber Sawitmas Sarana Tbk dan PT Bumi Resources Tbk diundang untuk berbagi pengalaman bagaimana perusahaan melaksanakan penghormatan HAM pada seminar tersebut.

Ketua Tim Koordinator HAM PT Bumi Resources, Mahmud Samuri mengatakan, untuk memastikan implementasi penghormatan HAM oleh mitra kerjanya, perusahaan mewajibkan klausa penghormatan HAM berdasarkan UNGP dan DUHAM dimasukkan pada seluruh bentuk penjanjian kerja sama dan mitra kerja harus menyetujui itu.

"Tidak hanya itu, tim pengadaan kami pun melakukan survei terhadap profil mitra kerja, termasuk ada tidaknya tuduhan-tuduhan mengenai pelanggaran HAM, seperti pelanggaran hak karyawan dan tuduhan perusakan lingkungan," ujar Mahmud.

Tag: Hak Asasi Manusia (HAM), Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST)

Penulis: Agus Aryanto

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,784.10 3,745.33
British Pound GBP 1.00 18,313.61 18,124.73
China Yuan CNY 1.00 2,097.81 2,076.82
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,190.00 14,048.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,108.96 10,004.99
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,808.13 1,789.92
Dolar Singapura SGD 1.00 10,455.35 10,349.20
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,041.80 15,878.45
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,471.98 3,433.88
Yen Jepang JPY 100.00 12,841.63 12,709.67

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6494.667 -3.148 627
2 Agriculture 1612.273 9.233 21
3 Mining 1894.930 28.365 47
4 Basic Industry and Chemicals 879.497 -9.712 71
5 Miscellanous Industry 1359.758 -8.770 46
6 Consumer Goods 2656.426 -2.053 51
7 Cons., Property & Real Estate 454.123 1.975 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.559 1.577 71
9 Finance 1233.741 -2.007 91
10 Trade & Service 822.920 1.934 155
No Code Prev Close Change %
1 BNII 258 322 64 24.81
2 ALDO 2,020 2,510 490 24.26
3 MINA 615 725 110 17.89
4 MPPA 260 306 46 17.69
5 INCF 306 360 54 17.65
6 BABP 51 58 7 13.73
7 MLPL 137 155 18 13.14
8 CSIS 137 154 17 12.41
9 GIAA 426 474 48 11.27
10 KARW 87 96 9 10.34
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 400 300 -100 -25.00
2 NAGA 332 294 -38 -11.45
3 KONI 486 438 -48 -9.88
4 PSDN 246 222 -24 -9.76
5 AKSI 388 352 -36 -9.28
6 LION 665 615 -50 -7.52
7 FISH 3,670 3,400 -270 -7.36
8 TARA 840 780 -60 -7.14
9 SOTS 322 300 -22 -6.83
10 INAI 468 440 -28 -5.98
No Code Prev Close Change %
1 FREN 298 288 -10 -3.36
2 JPFA 2,500 2,440 -60 -2.40
3 ANTM 995 1,025 30 3.02
4 BBRI 3,840 3,910 70 1.82
5 BMRI 7,275 7,200 -75 -1.03
6 EXCL 2,530 2,610 80 3.16
7 INDY 1,785 1,925 140 7.84
8 BUMI 153 154 1 0.65
9 FILM 795 785 -10 -1.26
10 ADRO 1,245 1,295 50 4.02