Prabowo Perlu Belajar Kembali Peta Buta di SD

Warta Ekonomi, Jakarta -

PKPI mengkritik pernyataan Capres Prabowo Subianto menyebut Jawa Tengah lebih besar dari Malaysia dalam debat Pilpres sesi pertama tadi malam.

Ketum PKPI, Diaz Hendropriyono, mengatakan sebaiknya Prabowo perlu belajar lagi mengenai peta buta yang diajarkan di Sekolah Dasar.

"Pernyataan bahwa Jawa Tengah lebih besar daripada Malaysia sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Malaysia memiliki luas 10 kali lipat dibandingkan Jawa Tengah," ujarnya di Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Ia menambahkan, isu perempuan yang jadi perdebatan antara Joko Widodo dan Prabowo dalam debat capres 2019 perdana. Menurutnya, Prabowo tak sensitif dengan isu tersebut. Apalagi Partai Gerindra yang telah aktif di panggung politik Indonesia selama 10 tahun terakhir belum memberikan kesempatan pada perempuan untuk menduduki posisi-posisi strategis di partai. Lantas menyinggung soal isu glass ceiling.

"Hal ini mencerminkan isu glass ceiling yang dihadapi kaum perempuan di seluruh dunia, begitu banyak perempuan dengan kemampuan dan kecakapan besar tidak mencapai posisi terdepan di bidang yang mereka pilih karena terhalang organisasi yang berkutat dengan lelaki saja. Hal ini kontras dengan pemerintahan Jokowi yang terlihat memiliki komitmen terhadap perempuan dengan memberikan kesempatan representasi secara signifikan dalam kabinet Jokowi," jelasnya.

Bagi Prabowo menaikkan gaji birokrat bisa menghilangkan korupsi. Menurut Diaz, hal tersebut merupakan kesalahan dan menyesatkan. Sebab kenaikan gaji tidak berbanding lurus dengan hilangnya korupsi.

"Denmark merupakan negara dengan index korupsi terkecil berdasarkan data Transparency International, sedangkan Singapura ada di peringkat ke 7. Namun, gaji dari pemimpin birokrasi (kepala pemerintahan) di Singapura justru jauh lebih besar daripada Denmark," katanya.

Ia menjelaskan, gaji merupakan elemen penting dalam pemberantasan korupsi, namun tetap harus diikuti dengan kontrol demokratis dan peningkatan transparansi pemerintahan, perbaikan sistem manajemen pemerintahan, dan individu-individu yang memiliki integritas.

"Hal ini telah dilakukan Pak Jokowi," imbuhnya.