Portal Berita Ekonomi Sabtu, 16 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:15 WIB. Huawei - Huawei bikin iPhone tak berdaya di China.
  • 18:23 WIB. Samsung - Samsung mau rilis ponsel tiap bulan.
  • 18:21 WIB. WhatsApp - WhatsApp Business segera hadir di iPhone.
  • 18:20 WIB. Twitter - Fitur mirip Insta Story bakal hadir di Twitter.¬†
  • 18:19 WIB. Samsung - Samsung kenalkan Galaxy Tab paling ringan dan tipis.
  • 17:43 WIB. Suzuki - MPV 'murah' Suzuki dipermak, harga naik Rp3 juta.
  • 17:41 WIB. Bukalapak - Rating¬†Bukalapak terjun bebas di App Store.
  • 18:42 WIB. Jokowi - Usai Bukalapak, #UninstallJokowi kian menggema.

Aturan Baru, Peserta BPJS Kesehatan Dikenai Urun Biaya untuk Masuk RS

Foto Berita Aturan Baru, Peserta BPJS Kesehatan Dikenai Urun Biaya untuk Masuk RS
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengundangkan regulasi soal ketentuan urun dan selisih biaya JKN-KIS, yang ditetapkan untuk menekan potensi penyalahgunaan pelayanan di fasilitas kesehatan. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, dalam aturan tersebut, jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan dalam JKN-KIS tersebut ditetapkan oleh Kemenkes. Penetapannya berdasarkan usulan dari BPJS Kesehatan, organisasi profesi, dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan.

"Saat ini urun biaya memang belum diberlakukan karena masih dalam proses pembahasan jenis pelayanan apa saja yang akan dikenakan urun biaya. Tentu usulan itu harus disertai data dan analisis pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya Kemenkes membentuk tim yang terdiri atas pengusul tersebut, serta akademisi dan pihak terkait lainnya untuk melaksanakan kajian, uji publik, dan membuat rekomendasi," ucap Iqbal dalam Diskusi Media di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jumat (18/1/2019).

Iqbal mengatakan, fasilitas kesehatan wajib menginformasikan jenis pelayanan yang dikenai urun biaya dan estimasi besarannya kepada peserta. Ke depan, peserta atau keluarganya harus memberikan persetujuan kesediaan membayar urun biaya sebelum mendapatkan pelayanan. Aturan besaran urun biaya tersebut berbeda antara rawat jalan dengan rawat inap.

"Nantinya untuk rawat jalan, besarannya Rp20.000 untuk setiap kali kunjungan di RS kelas A dan kelas B, Rp10.000 untuk setiap kali kunjungan di RS kelas C, kelas D, dan klinik utama, serta paling tinggi Rp350.000 untuk paling banyak 20 kali kunjungan dalam waktu tiga bulan. Perlu diperhatikan, nominal ini terbilang kecil daripada total biaya pelayanan yang diperoleh peserta," jelas Iqbal.

Sedangkan untuk rawat inap, besaran urun biayanya 10% dari biaya pelayanan, dihitung dari total tarif INA CBG's setiap kali melakukan rawat inap, atau paling tinggi Rp30 juta. Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan membayar klaim RS dikurangi besaran urun biaya tersebut. Urun biaya dibayarkan peserta kepada fasilitas kesehatan setelah pelayanan kesehatan diberikan.

"Ketentuan urun biaya ini tidak berlaku bagi peserta JKN-KIS dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah," tegas Iqbal.

Pada kesempatan yang sama, Iqbal menerangkan soal aturan bagi peserta yang hendak meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya, termasuk rawat jalan eksekutif. Iqbal mengatakan, Permenkes tersebut tidak melarang peningkatan hak kelas rawat di rumah sakit. Meski demikian, ada konsekuensi pembayaran selisih biaya yang harus ditanggung peserta JKN-KIS yang bersangkutan.

"Peningkatan kelas perawatan tersebut hanya dapat dilakukan satu tingkat lebih tinggi dari kelas yang menjadi hak kelas peserta. Pembayaran selisih biayanya dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta, pemberi kerja, atau melalui asuransi kesehatan tambahan," terang Iqbal.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk peningkatan kelas rawat inap dari kelas 3 ke kelas 2, dan dari kelas 2 ke kelas 1, maka peserta harus membayar selisih biaya antara tarif INA CBG's antarkelas. Sementara untuk peningkatan kelas rawat inap dari kelas 1 ke kelas di atasnya, seperti VIP, maka peserta harus membayar selisih biaya paling banyak 75% dari tarif INA CBG's kelas 1. Sedangkan untuk rawat jalan, peserta harus membayar biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak Rp400.000 untuk setiap episode rawat jalan.

"Sama halnya dengan aturan tentang urun biaya tadi, fasilitas kesehatan juga harus memberi informasi kepada peserta atau keluarganya tentang biaya pelayanan yang ditanggung BPJS Kesehatan dan berapa selisih biaya yang harus ditanggung peserta. Baik peserta atau pun keluarganya harus menyatakan kesediaannya membayar selisih biaya sebelum mendapatkan pelayanan," kata Iqbal.

Tag: BPJS Kesehatan

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Rosmayanti

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,783.30 3,744.53
British Pound GBP 1.00 18,150.85 17,967.77
China Yuan CNY 1.00 2,097.95 2,076.96
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,187.00 14,045.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,058.58 9,952.29
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.88 1,789.76
Dolar Singapura SGD 1.00 10,440.06 10,334.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,015.70 15,848.38
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,472.95 3,433.99
Yen Jepang JPY 100.00 12,861.03 12,731.15

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6389.085 -30.933 627
2 Agriculture 1592.350 -13.090 21
3 Mining 1834.293 -25.732 47
4 Basic Industry and Chemicals 878.558 -9.993 71
5 Miscellanous Industry 1329.578 -2.798 46
6 Consumer Goods 2604.636 -24.378 51
7 Cons., Property & Real Estate 450.557 -6.160 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1185.805 7.307 71
9 Finance 1216.771 -0.391 91
10 Trade & Service 811.391 -5.665 155
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,300 1,625 325 25.00
2 PEHA 2,110 2,630 520 24.64
3 SIMA 330 400 70 21.21
4 LMAS 58 69 11 18.97
5 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
6 LUCK 585 660 75 12.82
7 CASS 640 720 80 12.50
8 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
9 BHIT 84 94 10 11.90
10 DWGL 101 113 12 11.88
No Code Prev Close Change %
1 OCAP 81 54 -27 -33.33
2 HDFA 165 130 -35 -21.21
3 KONI 498 398 -100 -20.08
4 BALI 1,060 860 -200 -18.87
5 PUDP 410 338 -72 -17.56
6 CANI 218 180 -38 -17.43
7 KBLV 585 484 -101 -17.26
8 GLOB 448 372 -76 -16.96
9 JIHD 585 490 -95 -16.24
10 NATO 585 505 -80 -13.68
No Code Prev Close Change %
1 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
2 BMTR 398 420 22 5.53
3 BHIT 84 94 10 11.90
4 WSKT 1,865 1,765 -100 -5.36
5 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
6 ERAA 1,950 1,955 5 0.26
7 MNCN 855 910 55 6.43
8 TLKM 3,740 3,790 50 1.34
9 ANTM 1,000 950 -50 -5.00
10 BUMI 153 151 -2 -1.31