Portal Berita Ekonomi Selasa, 19 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:00 WIB. KPK - KPK geledah rumah mantan Direktur Waskita Karya, Desi Arryani. 
  • 15:00 WIB. BTPN - Aset BTPN sampai dengan Desember 2018 mencapai Rp101,9 triliun. 
  • 14:59 WIB. Dividen - BTPN sepakt tak bagikan dividen kepada para pemegang saham.
  • 14:58 WIB. BNI - BNI mempertimbangkan untuk mengakuisisi perusahaan modal ventura.
  • 14:58 WIB. BNI - BNI memiliki wacana untuk mendirikan perusahaan teknologi berbasis fintech.
  • 14:58 WIB. PGN - PGN menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan Santos Pty Ltd.
  • 14:57 WIB. PGN - PGN mendapat pasokan gas dari Santos 20,3 BBTUD sampai 2023.
  • 14:57 WIB. Laba - Elnusa bukukan laba tahun 2018 sebesar Rp276 miliar. 
  • 14:56 WIB. Elnusa - Di tahun 2018, Elnusa bukukan pendapatan naik 33%. 
  • 14:55 WIB. Jaringan Gas - Hingga tahun 2025, pemerintah targetkan bangun 4,7 juta sambungan jaringan gas rumah tangga. 
  • 14:54 WIB. Investasi - PGN siapkan dana investasi sebesar Rp12 triliun untuk bangun 1,2 juta jaringan gas rumah tangga. 
  • 14:53 WIB. Phapros - Pascaakuisisi, tidak ada perubahan pengendali dalam Phapros.
  • 14:51 WIB. Akuisisi - Proses akuisisi Phapros oleh Kimia Farma diproyeksikan selesai pada 15 Maret 2019. 
  • 14:51 WIB. Akuisisi - Proses akuisisi Phapros oleh Kimia Farma diproyeksikan selesai pada 15 Maret 2019. 
  • 14:50 WIB. Komisaris - Komisaris Independen PT Sarana Menara Nusantara, Alexander Rusli, resmi mengundurkan diri.

DPRD Bima Temukan Indikasi Korupsi Pengadaan Bibit Jagung

Foto Berita DPRD Bima Temukan Indikasi Korupsi Pengadaan Bibit Jagung
Warta Ekonomi.co.id, Mataram -

Komisi II DPRD Bima, menemukan indikasi korupsi dalam program pengadaan bibit jagung yang didistribusikan pemerintah pusat untuk masyarakat petani di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Bima Edi Muhlis, ketika dihubungi wartawan di Bima, Jumat (18/1/2019), mengatakan, munculnya indikasi korupsi dalam program swasembada pangan di tahun anggaran 2018 ini berdasarkan hasil penelusuran lapangan.

"Jadi bukan lagi ada penyimpangan, tapi sudah ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan munculnya kerugian negara," kata Edi.

Menurutnya, akar permasalahan dalam program ini ada pada perbedaan varietas bibit jagung yang diusulkan dengan yang diterima masyarakat petani.

Pada umumnya, masyarakat petani telah mengusulkan varietas bibit jagung yang sesuai dengan mutu dan kualitas lahan pertanian di Kabupaten Bima, yakni jenis BISI 18. Usulan itu telah disampaikan masyarakat petani ketika pemerintah melakukan identifikasi lapangan.

Namun pada saat pendistribusiannya, masyarakat petani malah menerima varietas bibit jagung yang berbeda dari yang diusulkan, seperti jenis Premium 919, Biosed, BISI 2, Bima Uri dan Bima Super.

Setelah ditelusuri kembali oleh Tim Komisi II DPRD Bima, banyak masyarakat petani di lapangan yang menolak untuk melakukan penanaman. Bahkan ada juga yang mengembalikan jatah bibit jagung tersebut kepada pemerintah.

"Kami sudah melakukan evaluasi dan monitoring ke beberapa wilayah, di situ memang masyarakat tidak tanam (bibit jagung pemerintah) dan hanya disimpan, yang ada malah mereka tanam bibit yang dibeli," ujarnya.

Selain berbicara kualitas dari varietas bibit jagung yang tidak cocok dengan kondisi lahan pertanian, Tim Komisi II DPRD Bima juga menelusurinya dari segi harga pasar.

Diketahuinya bahwa harga pasar untuk varietas bibit jagung BISI 18 usulan masyarakat petani, jauh lebih mahal dibandingkan yang telah didistribusikan pemerintah.

"Harga pasar dari Bima Uri atau varietas lain lebih murah dibandingkan BISI 18," ucap Edi.

Karena itu, dia menyimpulkan bahwa biang permasalahannya ini ada pada pihak rekanan pemenang tender pengadaan yang membeli varietas bibit jagung hanya berdasarkan usulan dari dinas pertanian bukan berdasarkan usulan masyarakat petani.

"Makanya hasil produksi Bima Super dan Uri tidak mau dibeli pengusaha, karena kurang berkualitas," ucap politisi Partai Nasdem ini.

Sementara, Kabid Ketahanan Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Bima Mansur yang dihubungi wartawan, mengaku belum menerima laporan dugaan penyimpangan dalam pengadaan bibit jagung.

Terkait dengan hal tersebut, Mansur kembali mempertanyakan daerah yang dituding pihak DPRD Kabupaten Bima terdapat penyimpangan.

"Mohon maaf, daerah mana yang ada penyimpangan. Karena belum saya dengar," kata Mansur.

Begitu juga dengan adanya laporan terkait varietas bibit jagung yang tidak sesuai dengan usulan masyarakat petani.

"Tidak ada varietas bibit jagung yang tidak sesuai dengan BAST (Berita Acara Serah Terima)," ujarnya.

Dalam kesempatan itu dia menjelaskan bahwa pelaksanaan dari pengadaan bibit jagung bukan di Dinas Pertanian Bima, melainkan kewenangan tersebut ada pada Dinas Pertanian NTB.

Meski demikian, Mansur memastikan bahwa pendistribusian bibit jagung di Kabupaten Bima berjalan lancar. Bibit yang diterima para petani sudah sesuai dengan BAST.

"Alhamdulillah aman (penyaluran benih jagung). Kalau benih pasti sama dengan BAST yang dikirimkan dari provinsi," ucapnya.

Tag: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), korupsi

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Fajar Sulaiman

Foto: Antara/Aditya Pradana Putra

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,784.10 3,745.33
British Pound GBP 1.00 18,313.61 18,124.73
China Yuan CNY 1.00 2,097.81 2,076.82
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,190.00 14,048.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,108.96 10,004.99
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,808.13 1,789.92
Dolar Singapura SGD 1.00 10,455.35 10,349.20
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,041.80 15,878.45
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,471.98 3,433.88
Yen Jepang JPY 100.00 12,841.63 12,709.67

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6497.815 108.730 627
2 Agriculture 1603.040 10.690 21
3 Mining 1866.565 32.272 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.209 10.651 71
5 Miscellanous Industry 1368.528 38.950 46
6 Consumer Goods 2658.479 53.843 51
7 Cons., Property & Real Estate 452.148 1.591 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1214.982 29.177 71
9 Finance 1235.748 18.977 91
10 Trade & Service 820.986 9.595 155
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,625 2,020 395 24.31
2 KONI 398 486 88 22.11
3 PUDP 338 406 68 20.12
4 KOIN 268 318 50 18.66
5 TRUS 300 340 40 13.33
6 RDTX 6,075 6,875 800 13.17
7 FREN 264 298 34 12.88
8 PSDN 220 246 26 11.82
9 YULE 196 218 22 11.22
10 SKBM 414 460 46 11.11
No Code Prev Close Change %
1 INCF 380 306 -74 -19.47
2 PANI 135 109 -26 -19.26
3 LMAS 69 58 -11 -15.94
4 ARTA 1,100 935 -165 -15.00
5 ALKA 408 350 -58 -14.22
6 LPLI 147 129 -18 -12.24
7 RODA 430 380 -50 -11.63
8 HDTX 125 111 -14 -11.20
9 ETWA 89 81 -8 -8.99
10 JMAS 900 820 -80 -8.89
No Code Prev Close Change %
1 FREN 264 298 34 12.88
2 EXCL 2,340 2,530 190 8.12
3 TLKM 3,790 3,900 110 2.90
4 TINS 1,425 1,520 95 6.67
5 JPFA 2,700 2,500 -200 -7.41
6 ANTM 950 995 45 4.74
7 MEDC 950 1,020 70 7.37
8 BMTR 420 434 14 3.33
9 WSKT 1,765 1,750 -15 -0.85
10 ASII 7,600 7,875 275 3.62