Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Juru bicara Direktorat Advokasi BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Habiburokhman, mengatakan pihaknya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengevaluasi moderator debat. Bahkan meminta moderator harus lebih tanggap ketika ada kandidat yang memberi pertanyaan tak sesuai konteks.
"Moderator juga perlu dievaluasi. Moderator harus tanggap ketika salah satu paslon mengajukan pertanyaan yang cenderung menyimpang dari kesepakatan," ujarnya di Jakarta, Sabtu (19/1/2019).
Ia mencontohkan, saat capres Joko Widodo (Jokowi) bertanya soal pencalegan Gerindra kepada Prabowo. Menurutnya, pertanyaan itu bersifat personal dan harusnya ditegur oleh moderator.
"Jokowi bertanya soal tanda tangan Pak Prabowo di berkas pencalegan Gerindra itu pertanyaan personal yang seharusnya ditegur moderator," katanya.
Selain itu, Habiburokhman mengapresiasi KPU yang tak akan memberi kisi-kisi pertanyaan dari panelis kepada para paslon saat debat kedua nanti. Ia menganggap debat perdana pada Kamis (17/1/2019) lalu terasa hambar karena pertanyaan sudah lebih dulu diberi KPU.
"Debat kemarin terasa hambar karena sepertinya yang diberikan KPU ke paslon bukan lagi kisi-kisi tapi pertanyaan yang utuh karena redaksinya terdengar sama," terangnya.
KPU sendiri menyatakan telah melakukan evaluasi dari penyelenggaraan debat perdana dan bakal melakukan sejumlah perubahan di debat-debat berikutnya. Salah satu yang bakal ditiadakan adalah pemberian kisi-kisi kepada capres-cawapres.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim
