Portal Berita Ekonomi Selasa, 19 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:01 WIB. IHSG - Selasa sore, IHSG ditutup melemah 0,05% ke level 6.494,67. 
  • 14:58 WIB. BNI - BNI mempertimbangkan untuk mengakuisisi perusahaan modal ventura.
  • 14:58 WIB. BNI - BNI memiliki wacana untuk mendirikan perusahaan teknologi berbasis fintech.
  • 14:58 WIB. PGN - PGN menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan Santos Pty Ltd.
  • 14:57 WIB. PGN - PGN mendapat pasokan gas dari Santos 20,3 BBTUD sampai 2023.
  • 13:49 WIB. Huawei - Huawei rilis P30 pada 26 Maret mendatang.
  • 13:47 WIB. Sleman - Disperindag sebutkan ajang "Sleman Hebat" guna pemantik pariwisata dan ekonomi masyarakat.
  • 13:46 WIB. Dagang - Putaran baru perundingan perdagangan AS-China berlangsung di Washington Selasa waktu setempat.
  • 13:44 WIB. UKM - Yogyakarta beri bantuan UKM untuk menyewa toko di mal.
  • 13:43 WIB. Minyak - IOC tandatangani kesepakatan tahunan pertama pembelian minyak AS.
  • 13:42 WIB. Honda - Honda akan tutup pabrik mobil di Inggris pada 2022 dengan kehilangan 3.500 pekerja.
  • 13:41 WIB. Katibung - Pemkab Lampung Selatan anggarkan Rp47,7 miliar bangun Kecamatan Katibung.
  • 13:40 WIB. OPEC - Minyak dunia naik karena investor kian optimis atas kesepakatan produksi OPEC.
  • 13:39 WIB. GAPMMI - GAPMMI harap pemerintah bentuk tim negosiasi khusus hambatan tarif.
  • 13:37 WIB. Ekspor - Afrika akan jadi fokus ekspansi ekspor Mayora Group.

Ini Skema Biaya Urunan BPJS Kesehatan

Foto Berita Ini Skema Biaya Urunan BPJS Kesehatan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kementerian Kesehatan menekankan skema urun biaya pada beberapa jenis tindakan medis tertentu dari BPJS Kesehatan yang belum berlaku. Pengenaan urun biaya belum berlaku bagi peserta JKN, karena Permenkes Nomor 51 tahun 2018 tentang Pengenaaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan baru mengatur tentang prosedur dan besaran urun biaya, kata Karo Hukum dan Organisasi Kemenkes Sundoyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan urun biaya harus ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah dikaji oleh Tim yang unsurnya terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Akademisi dan Kementerian Kesehatan. Sementara Jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan urun biaya harus diusulkan terlebih dahulu oleh Asosiasi Perumahsakitan, BPJS Kesehatan, atau Organisasi Profesi.

Sundoyo mengatakan Sampai dengan saat ini Tim Pengkaji terhadap jenis pelayanan kesehatan belum melakukan kajian terhadap jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan urun biaya.

Hal tersebut dikarenakan jenis pelayanan yang dapat dikenakan urun biaya belum ada usulan dari Asosiasi Perumahsakitan, BPJS Kesehatan, dan Organisasi Profesi.

Sehubungan dengan hal tersebut Menteri Kesehatan juga belum menetapkan jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan urun biaya tersebut.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 tahun 2018 merupakan amanat Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, berdasarkan Pasal 104 Peraturan Presiden tersebut harus sudah ditetapkan 3 bulan sejak Peraturan Presiden 82 tahun 2018 tersebut diundangkan.

Secara umum Peraturan Menteri tersebut mengatur dua hal yaitu urun biaya dan selisih biaya. Urun biaya dan selisih biaya tidak berlaku bagi Peserta Bantuan iuran (PBI), peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dan Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pengenaan urun biaya dan selisih biaya tersebut telah diatur dalam Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang SJSN, yaitu Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (4), yang ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Presiden.

Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang didalamnya mengatur tentang urun biaya dan selisih biaya merupakan pelaksanaan dari UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN.

Untuk rawat jalan, terhadap jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan urun biaya juga belum berlaku karena masih menunggu penetapan dari Menteri Kesehatan.

Pengenaan urun biaya terhadap jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, dimaksudkan untuk kendali mutu dan kendali biaya serta mencegah moral hazard karena jenis pelayanan kesehatan tersebut dipengaruhi oleh perilaku dan selera peserta. Contohnya seperti pemakaian obat-obat suplemen, pemeriksaan diagnosa dan tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan medis atas permintaan peserta. 

Tag: Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPJS Kesehatan

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,784.10 3,745.33
British Pound GBP 1.00 18,313.61 18,124.73
China Yuan CNY 1.00 2,097.81 2,076.82
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,190.00 14,048.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,108.96 10,004.99
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,808.13 1,789.92
Dolar Singapura SGD 1.00 10,455.35 10,349.20
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,041.80 15,878.45
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,471.98 3,433.88
Yen Jepang JPY 100.00 12,841.63 12,709.67

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6494.667 -3.148 627
2 Agriculture 1612.273 9.233 21
3 Mining 1894.930 28.365 47
4 Basic Industry and Chemicals 879.497 -9.712 71
5 Miscellanous Industry 1359.758 -8.770 46
6 Consumer Goods 2656.426 -2.053 51
7 Cons., Property & Real Estate 454.123 1.975 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.559 1.577 71
9 Finance 1233.741 -2.007 91
10 Trade & Service 822.920 1.934 155
No Code Prev Close Change %
1 BNII 258 322 64 24.81
2 ALDO 2,020 2,510 490 24.26
3 MINA 615 725 110 17.89
4 MPPA 260 306 46 17.69
5 INCF 306 360 54 17.65
6 BABP 51 58 7 13.73
7 MLPL 137 155 18 13.14
8 CSIS 137 154 17 12.41
9 GIAA 426 474 48 11.27
10 KARW 87 96 9 10.34
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 400 300 -100 -25.00
2 NAGA 332 294 -38 -11.45
3 KONI 486 438 -48 -9.88
4 PSDN 246 222 -24 -9.76
5 AKSI 388 352 -36 -9.28
6 LION 665 615 -50 -7.52
7 FISH 3,670 3,400 -270 -7.36
8 TARA 840 780 -60 -7.14
9 SOTS 322 300 -22 -6.83
10 INAI 468 440 -28 -5.98
No Code Prev Close Change %
1 FREN 298 288 -10 -3.36
2 JPFA 2,500 2,440 -60 -2.40
3 ANTM 995 1,025 30 3.02
4 BBRI 3,840 3,910 70 1.82
5 BMRI 7,275 7,200 -75 -1.03
6 EXCL 2,530 2,610 80 3.16
7 INDY 1,785 1,925 140 7.84
8 BUMI 153 154 1 0.65
9 FILM 795 785 -10 -1.26
10 ADRO 1,245 1,295 50 4.02