Portal Berita Ekonomi Senin, 26 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:45 WIB. Huawei - Huawei siap rilis prosesor Kirin 5G.
  • 14:14 WIB. Ibukota - Jokowi: Ibukota baru yang ideal di Kab Penajam Paser Utara dan Kab Kutai Kartanegara
  • 13:28 WIB. Korsel - Korsel naikkan anggaran 2020 menjadi 513 triliun won setara US$ 423,5 miliar atau naik 9% dari 2019
  • 13:27 WIB. YouTube - YouTube bakal hapus fitur pesan langsung.
  • 12:36 WIB. Korsel - Renault Samsung Motors Corp akan kurangi pekerjaan menjadi salah satu opsi karena penurunan volume produksi
  • 12:24 WIB. Santiago - Head hunter: Executive asal Argentina mulai mencari kerja di  Brazil, Chile dan Colombia.
  • 12:00 WIB. IHSG - IHSG ditutup merah 0,99% di akhir sesi I.
  • 11:31 WIB. Nissan - Divisi premium Infiniti Nissan Motor Co menunjuk Taisuke Nakamura chief desain yang baru.
  • 11:10 WIB. Minyak - Harga minyak terus turun akibat perang dagang AS-China, Brent US$58,2 dan WTI US$52,9 pada Senin pagi (25/8).
  • 10:25 WIB. G7 - Menlu Iran secara mengejutkan mumcul di Biarritz, untuk bertemu dengan Prancis.
  • 07:52 WIB. Biarritz - Gedung Putih: Trump menyesal tidak menaikan tarif lebih tinggi terhadap China.
  • 07:26 WIB. Fintech - China mengeluarkan rencana pengembangan Fintech untuk 3 tahun.
  • 06:52 WIB. China - Xiaomi, Vivo, dan Oppo membuat 'Air Drop' yang bersifat cross-platform.

Ini Skema Biaya Urunan BPJS Kesehatan

Ini Skema Biaya Urunan BPJS Kesehatan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Kementerian Kesehatan menekankan skema urun biaya pada beberapa jenis tindakan medis tertentu dari BPJS Kesehatan yang belum berlaku. Pengenaan urun biaya belum berlaku bagi peserta JKN, karena Permenkes Nomor 51 tahun 2018 tentang Pengenaaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan baru mengatur tentang prosedur dan besaran urun biaya, kata Karo Hukum dan Organisasi Kemenkes Sundoyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan urun biaya harus ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah dikaji oleh Tim yang unsurnya terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Akademisi dan Kementerian Kesehatan. Sementara Jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan urun biaya harus diusulkan terlebih dahulu oleh Asosiasi Perumahsakitan, BPJS Kesehatan, atau Organisasi Profesi.

Sundoyo mengatakan Sampai dengan saat ini Tim Pengkaji terhadap jenis pelayanan kesehatan belum melakukan kajian terhadap jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan urun biaya.

Hal tersebut dikarenakan jenis pelayanan yang dapat dikenakan urun biaya belum ada usulan dari Asosiasi Perumahsakitan, BPJS Kesehatan, dan Organisasi Profesi.

Sehubungan dengan hal tersebut Menteri Kesehatan juga belum menetapkan jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan urun biaya tersebut.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 tahun 2018 merupakan amanat Pasal 8 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, berdasarkan Pasal 104 Peraturan Presiden tersebut harus sudah ditetapkan 3 bulan sejak Peraturan Presiden 82 tahun 2018 tersebut diundangkan.

Secara umum Peraturan Menteri tersebut mengatur dua hal yaitu urun biaya dan selisih biaya. Urun biaya dan selisih biaya tidak berlaku bagi Peserta Bantuan iuran (PBI), peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dan Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pengenaan urun biaya dan selisih biaya tersebut telah diatur dalam Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang SJSN, yaitu Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (4), yang ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Presiden.

Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang didalamnya mengatur tentang urun biaya dan selisih biaya merupakan pelaksanaan dari UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN.

Untuk rawat jalan, terhadap jenis pelayanan kesehatan yang dapat dikenakan urun biaya juga belum berlaku karena masih menunggu penetapan dari Menteri Kesehatan.

Pengenaan urun biaya terhadap jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, dimaksudkan untuk kendali mutu dan kendali biaya serta mencegah moral hazard karena jenis pelayanan kesehatan tersebut dipengaruhi oleh perilaku dan selera peserta. Contohnya seperti pemakaian obat-obat suplemen, pemeriksaan diagnosa dan tindakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan medis atas permintaan peserta. 

Tag: Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPJS Kesehatan

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,822.07 3,783.29
British Pound GBP 1.00 17,585.36 17,405.45
China Yuan CNY 1.00 2,030.89 2,010.77
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,332.00 14,190.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,651.17 9,552.71
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,827.36 1,809.19
Dolar Singapura SGD 1.00 10,318.96 10,213.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,980.18 15,816.17
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,408.32 3,371.35
Yen Jepang JPY 100.00 13,619.69 13,480.90

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6255.597 16.352 650
2 Agriculture 1368.973 -5.285 21
3 Mining 1590.040 13.201 49
4 Basic Industry and Chemicals 841.616 6.098 72
5 Miscellanous Industry 1172.077 33.290 49
6 Consumer Goods 2403.300 9.451 53
7 Cons., Property & Real Estate 498.204 1.562 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.314 -8.753 74
9 Finance 1252.950 0.692 90
10 Trade & Service 785.361 -0.724 162
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 366 456 90 24.59
2 FIRE 2,100 2,440 340 16.19
3 ANDI 1,950 2,250 300 15.38
4 AKPI 412 472 60 14.56
5 POLL 3,560 4,000 440 12.36
6 KBLM 310 348 38 12.26
7 ALKA 434 486 52 11.98
8 PORT 565 630 65 11.50
9 LPLI 119 132 13 10.92
10 CCSI 292 322 30 10.27
No Code Prev Close Change %
1 AGRS 330 248 -82 -24.85
2 APEX 640 530 -110 -17.19
3 CANI 190 161 -29 -15.26
4 SSTM 500 426 -74 -14.80
5 ARTA 380 330 -50 -13.16
6 FOOD 170 151 -19 -11.18
7 NELY 155 138 -17 -10.97
8 OKAS 104 93 -11 -10.58
9 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
10 GTBO 177 159 -18 -10.17
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
2 ADRO 1,020 1,085 65 6.37
3 BBRI 4,070 4,080 10 0.25
4 MNCN 1,260 1,255 -5 -0.40
5 ASII 6,325 6,575 250 3.95
6 UNTR 19,975 20,500 525 2.63
7 TLKM 4,450 4,380 -70 -1.57
8 MAMI 89 89 0 0.00
9 BBCA 30,000 29,975 -25 -0.08
10 PGAS 1,805 1,830 25 1.39