Facebook Luncurkan Fitur Petisi, Jadi Masalah atau Solusi?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Facebook meluncurkan fitur petisi bernama Aksi Komunitas (Community Actions), Senin (21/1/2019). Fitur itu dapat digunakan untuk menyampaikan kritik dan saran konstruktif kepada pemerintah, sekaligus memberikan kesempatan kepada kelompok kepentingan yang ingin menekan birokrat dengan agenda pribadi mereka.

Fitur Aksi Komunitas diluncurkan ke Amerika Serikat lebih dulu, setelah uji coba dilakukan beberapa minggu sebelumnya. Pengguna dapat menambahkan judul, deskripsi, dan gambar ke Aksi Komunitas. Pengguna pun bisa menandai pejabat pemerintah untuk menginformasikan petisi yang mereka buat. Tujuannya, membuat Aksi Komunitas menjadi viral sehingga mendapat banyak dukungan dari pengguna lainnya.

Facebook mengatakan, fitur Aksi Komunitas adalah cara lain bagi orang untuk mengadvokasi perubahan di komunitas mereka dan bermitra dengan pejabat terpilih dan lembaga pemerintah tentang solusi.

"Melalui fitur ini dan fitur lainnya, kami telah melihat orang-orang mendapatkan hasil untuk masalah yang penting bagi mereka," ujar Facebook dilansir dari Techcrunch, Senin (21/1/2019).

Peluncuran ini juga dilengkapi fitur Facebook berbasis pikiran sipil lainnya, seperti Town Hall dan Candidate Info untuk menilai politisi, Community Help untuk mencari bantuan setelah bencana, dan berita lokal dari Today In.

Aksi Komunitas juga memiliki ruang diskusi untuk meninggalkan komentar, membuat penggalangan dana, dan mengatur acara dalam Facebook. Pihak Facebook akan menampilkan jumlah pendukung Aksi Komunitas, tetapi hanya pembuatnya yang dapat mengakses nama-nama pendukung itu.

Facebook sengaja memfokuskan Aksi Komunitas kepada kebijakan pemerintah, bukan pada penyebab acak. Jadi, meskipun mirip dengan change.org, fitur ini memiliki perbedaan di sana. Sebab melalui change.org, Anda dapat membuat petisi dari tujuan sipil hingga tujuan absurd.

Beberapa contoh Aksi Komunitas, antara lain: Komunitas Colorado Rising yang menyerukan pemberlakukan moratorium pengeboran minyak dan gas kepada gubernur setempat, warga yang meminta walikota dan pejabat negara bagian Florida membangun pusat seni pertunjukan, serta Asosiasi Lingkungan Philadelphia yang meminta penyeberangan dan perpustakaan.

Masalahnya, keanggotaan Facebook yang membengkak membuat platform itu rentan terhadap target polarisasi (perpecahan) serta tempat untuk menyebarkan informasi keliru. Buktinya, berbagai fitur yang didesain Facebook dengan tujuan positif, banyak disalahgunakan pengguna yang tak bertanggung jawab.

Dapatkah Anda membayangkan petisi berjudul, "Hancurkan (Kelompok Minoritas)" atau judul-judul mengandung ujaran kebencian, tetapi dianggap sah oleh beberapa orang? Apakah pihak Facebook mempertimbangkan hal itu dengan kebijakan dan moderasi yang tepat?

Facebook menggunakan kombinasi penandaan pengguna, deteksi algoritmik proaktif, dan penegak manusia untuk mengelola fitur ini. Namun, hal yang dianggap pelecehan oleh kelompok A, bisa saja disebut sebagai kebebasan berekspresi oleh kelompok B. Seperti disinformasi yang menyebar di Facebook, fitur ini bisa menjadi pisau bermata 2 di jejaring sosial.

Juru bicara Facebook mengatakan, tes awal tak memunculkan banyak masalah. Perusahaan sedang mencoba menyeimbangkan keselamatan efisiensi dan akan mempertimbangkan cara mengembangkan fitur dalam menanggapi perilaku yang muncul.

Yang menjadi masalah, akses terbuka dapat menarik para oknum yang mencoba memecah-belah masyarakat. Facebook harus memikul tanggung jawab untuk menggiring produk menuju kebenaran dan mendefinisikan artinya. Jika berhasil, ada peluang bersatunya warga negara untuk memberikan konsensus kepada pemerintah.