Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:05 WIB. Huawei - Huawei bakal rilis P30 pada 29 Maret.
  • 13:03 WIB. WhatsApp - WhatsApp Business bakal bisa dipakai di iPhone.
  • 12:09 WIB. Xiaomi - Xiaomi Mi 9 rencananya meluncur hari ini di Beijing.
  • 12:00 WIB. IHSG - Jeda siang, IHSG berbalik melemah 0,08% ke level 6.489,42. 
  • 11:44 WIB. XL - XL Axiata pastikan kemampuan datanya meningkat.
  • 11:43 WIB. Oppo - Oppo F11 usung kamera selfie pop-up.
  • 11:24 WIB. Vivo - Vivo rilis ponsel baterai jumbo, harga mulai Rp1 jutaan.
  • 10:46 WIB. JSMR - Jasa Marga tengah mengkaji penerbitan cross border securitization.
  • 10:46 WIB. Tol - PP Infrastruktur tengah menunggu lelang pengusahaan jalan tol ruas Semanan-Balaraja.
  • 10:45 WIB. PLN - PLN menerbitkan obligasi dan sukuk total Rp3,26 triliun.
  • 10:45 WIB. Pelindo I - Pelindo I menyelesaikan modernisasi pelabuhan Tanjung Balai Asahan.
  • 10:44 WIB. BRI - BRI mengincar pembiayaan sejumlah proyek jalan tol tahun ini.
  • 10:44 WIB. BRI - BRI mencatatkan penyaluran kredit infrastruktur senilai Rp125,6 triliun pada 2018.
  • 10:25 WIB. Xiaomi - Xiaomi bocorkan Mi 9 punya tombol khusus untuk Google Assistant di samping bodi.
  • 08:12 WIB. Oppo - Oppo rilis A7 RAM 3 GB seharga Rp2,69 juta. 

Mantan Wantimpres Minta Batam Jadi Daerah Khusus Ekonomi dan Bisnis

Foto Berita Mantan Wantimpres Minta Batam Jadi Daerah Khusus Ekonomi dan Bisnis
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pakar Hukum Tata Negara yang juga Mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jimly Asshiddiqie, menuturkan jika Indonesia ingin punya daerah kawasan industri yang berdaya saing dan kompetitif dengan negara lain. Maka, harus ada daerah yang diberikan wewenang khusus untuk mengakomodir itu semua  dan saat ini Batam daerah yang paling punya potensi itu.

“Sudah sepatutunya Batam diberikanan wewenang penuh untuk menjadi daerah khusus ekonomi dan bisnis untuk menyaingi negara-negara lain seperti Singapura,” tutur Jimly, di Jakarta, Senin (21/01/2019).

Caranya, sambung Jimly dengan menerapkan kekhususan daerah Batam untuk mengelola kawasan tersebut. Bentuk kekhususan itu antara lain dengan melebur Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Pengelola (BP) Batam menjadi satu, sehingga tidak terjadi dualisme. Dengan catatan pimpinan yang dipilih bukan lewat pilkada melainkan dipimpin oleh profesional dari praktisi atau eksekutif bisnis di bawah langsung oleh pusat.

“Pucuk pimpinannya jangan dari  orang-orang politik yang dipilih lewat Pilkada. Karena jika dari Partai Politik (Parpol) kebijakan yang diambil menyesuaikan kebutuhan bukan berdasarkan kepentingan ekonomi,” sambungnya.

Untuk itu, sambungnya, dibutuhkan payung hukum yang kuat berupa Undang-Undang (UU), bukan Peraturan Presiden (Perpres), maupun Peraturan Pemerintah (PP).

“Saya pengin Pemerintah dan DPR duduk bersama, membahas Batam secara komperehensif. Jangan memutuskan sesuatu secara instan.” ujarnya.

Pada kesempatan berbeda, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, meminta agar pemerintah mau duduk bersama membahas pengelolaan Batam.

“Ayo kita duduk bersama, kita cari solusi yang baik demi kemajuan ekonomi bangsa,” katanya.

Bambang mengingatkan rencana pemerintah melebur BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam berpotensi menabrak sejumlah peraturan perundang-undangan. Perlu pengkajian lebih dalam sebelum rencana tersebut diputuskan pemerintah. Aturan yang berpotensi dilanggar antara lain UU. No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU. No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU. No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah serta PP. No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

"Sebagai mitra kerja, fokus DPR RI adalah jangan sampai dalam menyelesaikan sebuah masalah, pemerintah justru menabrak berbagai peraturan perundangan," ujar Bamsoet sapaan akrabnya.

Politis Partai Golkar ini menjelaskan, dalam pasal 76 ayat 1 huruf C UU. No 23 tahun 2004, disebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan di bidang apapun.

Karena itu, menurut Bamsoet, adanya rencana Walikota Batam sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam perlu ditinjau lebih jauh lagi. Pasalnya, BP Batam merupakan lembaga yang mengikuti ketentuan APBN dan mengelola barang milik negara.

"Selain itu, melihat UU. No.1 tahun 2004, jika Walikota Batam menjadi Ex-Officio Kepala BP Batam, akan terjadi kerancuan dalam pelaksanaan UU Perbendaharaan dan Pengelolaan Keuangan Negara. Konsisten pemerintah pusat dalam menjalankan peraturan perundangan sangat diperlukan. Sehingga, tidak menjadi preseden buruk dikemudian hari," jelasnya.

Kritik pedas pun pernah dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menurutnya  keinginan pemerintahan Jokowi untuk melebur operasional BP  Batam dan Pemerintah Kota Batam, sangat berhaya sekali. Apalagi dengan penggabungan tersebut menyebabkan Wali Kota Batam merangkap exofficio sekaligus sebagai kepala otorita.

"Kita tadi sudah membahas cukup mendalam, baik dari aspek politk, hukum, juga ekonomi tentunya, dan hasilnya keputusan dilebur ini berbahaya sekali," tegasnya.

Fahri mengingatkan pemerintah bahwa pembentukan awal Batam adalah untuk membangun otonomi khusus yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan industri dan perdagangan nasional

"Kawasan Batam yang secara geografis masuk dalam Provinsi Kepulauan Riau dan berbatasan dengan Singapura, diharapkan akan dapat menyaingi Singapura dalam perdagangan dan industri," tandasnya.

Tag: Batam, Jimly Asshiddiqie

Penulis: Yosi Winosa

Editor: Kumairoh

Foto: Antara/Reno Esnir

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,766.77 3,728.54
British Pound GBP 18,468.44 18,283.99
China Yuan CNY 2,090.80 2,070.07
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,125.00 13,985.00
Dolar Australia AUD 10,136.10 10,034.24
Dolar Hong Kong HKD 1,799.66 1,781.76
Dolar Singapura SGD 1.00 10,456.77 10,349.29
EURO Spot Rate EUR 16,040.35 15,877.17
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,474.78 3,436.12
Yen Jepang JPY 12,744.74 12,615.01

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6494.667 -3.148 627
2 Agriculture 1612.273 9.233 21
3 Mining 1894.930 28.365 47
4 Basic Industry and Chemicals 879.497 -9.712 71
5 Miscellanous Industry 1359.758 -8.770 46
6 Consumer Goods 2656.426 -2.053 51
7 Cons., Property & Real Estate 454.123 1.975 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.559 1.577 71
9 Finance 1233.741 -2.007 91
10 Trade & Service 822.920 1.934 155
No Code Prev Close Change %
1 BNII 258 322 64 24.81
2 ALDO 2,020 2,510 490 24.26
3 MINA 615 725 110 17.89
4 MPPA 260 306 46 17.69
5 INCF 306 360 54 17.65
6 BABP 51 58 7 13.73
7 MLPL 137 155 18 13.14
8 CSIS 137 154 17 12.41
9 GIAA 426 474 48 11.27
10 KARW 87 96 9 10.34
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 400 300 -100 -25.00
2 NAGA 332 294 -38 -11.45
3 KONI 486 438 -48 -9.88
4 PSDN 246 222 -24 -9.76
5 AKSI 388 352 -36 -9.28
6 LION 665 615 -50 -7.52
7 FISH 3,670 3,400 -270 -7.36
8 TARA 840 780 -60 -7.14
9 SOTS 322 300 -22 -6.83
10 INAI 468 440 -28 -5.98
No Code Prev Close Change %
1 FREN 298 288 -10 -3.36
2 JPFA 2,500 2,440 -60 -2.40
3 ANTM 995 1,025 30 3.02
4 BBRI 3,840 3,910 70 1.82
5 BMRI 7,275 7,200 -75 -1.03
6 EXCL 2,530 2,610 80 3.16
7 INDY 1,785 1,925 140 7.84
8 BUMI 153 154 1 0.65
9 FILM 795 785 -10 -1.26
10 ADRO 1,245 1,295 50 4.02