Portal Berita Ekonomi Kamis, 17 Oktober 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:45 WIB. Bursa - Indeks Nasdaq dibuka melemah 0,23% pada level 8.130
  • 21:43 WIB. Bursa - Indeks S&P 500 dibuka melemah 0,15% pada level 2.991
  • 21:41 WIB. Bursa - Indeks Dow Jones dibuka melemah 0,08% pada level 27.003
  • 20:16 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 58,75 USD/barel
  • 20:15 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 52,82 USD/barel
  • 20:14 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.488 USD/troy ounce
  • 20:13 WIB. Valas - Dollar melemah 0,19% terhadap Yen pada level 108,65 Yen/USD
  • 20:10 WIB. Valas - Dollar menguat 0,06% terhadap Poundsterling pada level 1,2781 USD/Pound
  • 20:08 WIB. Valas - Dollar melemah 0,08% terhadap Euro pada level 1,1042 USD/Euro
  • 16:13 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup positif 0,61% pada level 26.664
  • 16:12 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup positif 0,65% pada level 3.136
  • 16:11 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup negatif 0,41% pada level 2.978
  • 16:06 WIB. Valas - Yuan ditutup positif 0,30% terhadap USD pada level 7,1028 Yuan/USD
  • 16:01 WIB. Valas - Rupiah ditutup positif 0,05% terhadap USD pada level Rp. 14.173/USD
  • 14:19 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup positif 1,20% pada level 22.472

Mantan Wantimpres Minta Batam Jadi Daerah Khusus Ekonomi dan Bisnis

Mantan Wantimpres Minta Batam Jadi Daerah Khusus Ekonomi dan Bisnis - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pakar Hukum Tata Negara yang juga Mantan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jimly Asshiddiqie, menuturkan jika Indonesia ingin punya daerah kawasan industri yang berdaya saing dan kompetitif dengan negara lain. Maka, harus ada daerah yang diberikan wewenang khusus untuk mengakomodir itu semua  dan saat ini Batam daerah yang paling punya potensi itu.

“Sudah sepatutunya Batam diberikanan wewenang penuh untuk menjadi daerah khusus ekonomi dan bisnis untuk menyaingi negara-negara lain seperti Singapura,” tutur Jimly, di Jakarta, Senin (21/01/2019).

Caranya, sambung Jimly dengan menerapkan kekhususan daerah Batam untuk mengelola kawasan tersebut. Bentuk kekhususan itu antara lain dengan melebur Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Pengelola (BP) Batam menjadi satu, sehingga tidak terjadi dualisme. Dengan catatan pimpinan yang dipilih bukan lewat pilkada melainkan dipimpin oleh profesional dari praktisi atau eksekutif bisnis di bawah langsung oleh pusat.

“Pucuk pimpinannya jangan dari  orang-orang politik yang dipilih lewat Pilkada. Karena jika dari Partai Politik (Parpol) kebijakan yang diambil menyesuaikan kebutuhan bukan berdasarkan kepentingan ekonomi,” sambungnya.

Untuk itu, sambungnya, dibutuhkan payung hukum yang kuat berupa Undang-Undang (UU), bukan Peraturan Presiden (Perpres), maupun Peraturan Pemerintah (PP).

“Saya pengin Pemerintah dan DPR duduk bersama, membahas Batam secara komperehensif. Jangan memutuskan sesuatu secara instan.” ujarnya.

Pada kesempatan berbeda, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, meminta agar pemerintah mau duduk bersama membahas pengelolaan Batam.

“Ayo kita duduk bersama, kita cari solusi yang baik demi kemajuan ekonomi bangsa,” katanya.

Bambang mengingatkan rencana pemerintah melebur BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam berpotensi menabrak sejumlah peraturan perundang-undangan. Perlu pengkajian lebih dalam sebelum rencana tersebut diputuskan pemerintah. Aturan yang berpotensi dilanggar antara lain UU. No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU. No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU. No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah serta PP. No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

"Sebagai mitra kerja, fokus DPR RI adalah jangan sampai dalam menyelesaikan sebuah masalah, pemerintah justru menabrak berbagai peraturan perundangan," ujar Bamsoet sapaan akrabnya.

Politis Partai Golkar ini menjelaskan, dalam pasal 76 ayat 1 huruf C UU. No 23 tahun 2004, disebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan di bidang apapun.

Karena itu, menurut Bamsoet, adanya rencana Walikota Batam sebagai Ex-Officio Kepala BP Batam perlu ditinjau lebih jauh lagi. Pasalnya, BP Batam merupakan lembaga yang mengikuti ketentuan APBN dan mengelola barang milik negara.

"Selain itu, melihat UU. No.1 tahun 2004, jika Walikota Batam menjadi Ex-Officio Kepala BP Batam, akan terjadi kerancuan dalam pelaksanaan UU Perbendaharaan dan Pengelolaan Keuangan Negara. Konsisten pemerintah pusat dalam menjalankan peraturan perundangan sangat diperlukan. Sehingga, tidak menjadi preseden buruk dikemudian hari," jelasnya.

Kritik pedas pun pernah dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menurutnya  keinginan pemerintahan Jokowi untuk melebur operasional BP  Batam dan Pemerintah Kota Batam, sangat berhaya sekali. Apalagi dengan penggabungan tersebut menyebabkan Wali Kota Batam merangkap exofficio sekaligus sebagai kepala otorita.

"Kita tadi sudah membahas cukup mendalam, baik dari aspek politk, hukum, juga ekonomi tentunya, dan hasilnya keputusan dilebur ini berbahaya sekali," tegasnya.

Fahri mengingatkan pemerintah bahwa pembentukan awal Batam adalah untuk membangun otonomi khusus yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan industri dan perdagangan nasional

"Kawasan Batam yang secara geografis masuk dalam Provinsi Kepulauan Riau dan berbatasan dengan Singapura, diharapkan akan dapat menyaingi Singapura dalam perdagangan dan industri," tandasnya.

Baca Juga

Tag: Batam, Jimly Asshiddiqie

Penulis: Yosi Winosa

Editor: Kumairoh

Foto: Antara/Reno Esnir

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,801.71 3,763.08
British Pound GBP 1.00 18,180.29 17,996.58
China Yuan CNY 1.00 2,009.72 1,989.64
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,257.93 14,116.07
Dolar Australia AUD 1.00 9,604.14 9,505.76
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,817.73 1,799.53
Dolar Singapura SGD 1.00 10,394.35 10,289.43
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,722.22 15,564.38
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,402.04 3,365.78
Yen Jepang JPY 100.00 13,120.39 12,988.65

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6169.592 11.426 658
2 Agriculture 1338.501 -6.170 20
3 Mining 1597.382 -11.011 48
4 Basic Industry and Chemicals 890.797 2.829 74
5 Miscellanous Industry 1143.334 -2.361 50
6 Consumer Goods 2176.766 2.655 54
7 Cons., Property & Real Estate 504.293 2.836 82
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1207.767 -5.181 75
9 Finance 1245.416 7.684 90
10 Trade & Service 801.521 -0.469 165
No Code Prev Close Change %
1 SLIS 785 980 195 24.84
2 YPAS 420 500 80 19.05
3 PURE 535 625 90 16.82
4 POOL 1,735 2,000 265 15.27
5 BBLD 434 496 62 14.29
6 CCSI 282 318 36 12.77
7 CMNP 1,930 2,130 200 10.36
8 DEAL 1,635 1,790 155 9.48
9 FILM 238 260 22 9.24
10 IMAS 1,455 1,580 125 8.59
No Code Prev Close Change %
1 KRAH 1,495 1,125 -370 -24.75
2 SSTM 530 402 -128 -24.15
3 PBSA 360 306 -54 -15.00
4 FREN 180 159 -21 -11.67
5 BLUE 545 490 -55 -10.09
6 KONI 720 655 -65 -9.03
7 IRRA 560 510 -50 -8.93
8 MREI 4,550 4,190 -360 -7.91
9 HRME 1,080 995 -85 -7.87
10 TIRA 250 232 -18 -7.20
No Code Prev Close Change %
1 FREN 180 159 -21 -11.67
2 ESTI 98 100 2 2.04
3 TCPI 6,400 6,175 -225 -3.52
4 MAMI 216 220 4 1.85
5 PURE 535 625 90 16.82
6 BHIT 72 74 2 2.78
7 KPIG 138 139 1 0.72
8 INKP 7,000 6,975 -25 -0.36
9 MNCN 1,310 1,320 10 0.76
10 IPTV 515 510 -5 -0.97