Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kapolda: Awasi Penyaluran Bansos PKH Jabar!

Kapolda: Awasi Penyaluran Bansos PKH Jabar! Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Warta Ekonomi, Bandung -

Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengumpulkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan para Kepala Dinas Sosial Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat.                      

Diadakan pertemuan tersebut dalam rangka Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Provinsi Jawa Barat. 

Kapolda Jabar, Agung mengatakan  kegiatan ini merupakan kerjasama antara Polri dan Dinas Sosial guna kelancaran distribusi pangan bagi warga miskin, sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata,  dalam rangka mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. 

"Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kapolri dan Menteri Sosial yang dilakukan 11 Januari 2019 lalu. Maka tugas kepolisian bersinergi, pertama kita harus membantu agar tepat sasaran dan mengawal program tersebut jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan," kata Agung kepada wartawan di Mapolda Jabar, Bandung, Senin (21/1/2019).

Selain itu, sebagai wujud nyata kemitraan antara Polda Jabar dan Dinas Sosial Provinsi Jabar dalam bekerjasama, koordinasi dan komunikasi yang lebih optimal untuk mewujudkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sesuai prinsip 6 T, yakni Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat kualitas, Tepat waktu, Tepat harga dan Tepat administrasi, sehingga dapat berjalan lancar dan tertib.

"Program ini sangat baik sehingga program yang bagus dari kementerian sosial tepat, tepat waktu tepat sasaran, dan lain-lain. Nanti akan ditindak lanjuti oleh Kapolres, Bupati dan walikota sampai ketingkat kecamatan," ungkap Agung.

Kapolda Jabar menambahkan, sampai saat ini belum ada laporan terkait penyaluran maupun penyalahgunaan PKH ke masyarakat. Pihaknya siap membantu dalam proses pengawasan pendistribusian PKH.

"Kita hanya membantu, kewenangan, pada tataran yang berbeda, yang ditugaskan mendata itu siapa, tapi dengan di dampingi kepolisian agar datanya objektif," pungkasnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: