Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:57 WIB. Mitra - Indonesia-Korea Selatan aktifkan kembali kemitraan ekonomi.
  • 19:56 WIB. Kementan - Kementan memfasilitasi kerja sama petani jagung-peternak ayam di Kab.Blora.
  • 19:55 WIB. Jernang - Pengusaha pembibitan tanaman jernang asal Aceh mulai kembangkan komoditas "Dragon Blood".
  • 19:53 WIB. Migas - Defisit migas pada tahun 2050 akan semakin besar, yakni 3,82 juta BOPD minyak dan 24.398 MMSCFD.
  • 19:52 WIB. Ekspor - Produk kerajinan mozaik asal Bantul tahun ini akan diekspor ke Eropa.
  • 19:51 WIB. Migas - Pemerintah siap kucurkan $1,1 miliar atasi defisit migas.
  • 19:50 WIB. UMKM - Produk UMKM Sulut dipamerkan secara online.
  • 19:49 WIB. UKM - DPR mengatakan BUMN perbankan perlu lebih membantu kinerja UKM.
  • 19:48 WIB. Ekspor - NTT ekspor 75 ton rumput laut ke China.
  • 19:47 WIB. Kebun - Direktur Eksekutif PASPI: pembangunan perkebunan perlu kebijakan jangka panjang.
  • 19:24 WIB. BNI - BNI menargetkan penyaluran kredit ke BUMN tumbuh 12%-15% tahun ini.
  • 19:24 WIB. BRI - BRI membidik penyaluran kredit ke BUMN tumbuh hingga 6% di tahun 2019.
  • 19:21 WIB. BRI - BRI ingin menyalurkan menjadi 77% kredit ke UMKM.
  • 19:19 WIB. Finraya - Saham Finraya dimiliki Mandiri, BRI dan BNI masing-masing 20%.
  • 19:19 WIB. BTN - BTN dipastikan akan menjadi salah satu pemegang saham Finraya.

Mendagri Harus Tegur dan Panggil Wali Kota Batam

Foto Berita Mendagri Harus Tegur dan Panggil Wali Kota Batam
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengklarifikasi dan teguran kepada wali kota Batam terkait surat edaran yang meminta PNS urunan membantu terpidana korupsi, Abd Samad.

"Mendagri harus memanggil wali kotanya untuk ditegur sekaligus memerintahkan untuk mencabut surat edaran," ujarnya di Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Menurutnya, surat edaran yang dikeluarkan oleh wali kota Batam tersebut, merupakan bentuk gagal paham. Bagaimana memahami pelaku korupsi dan bukan korban.

"Saya pikir ini bentuk gagal paham memahami korupsi Pelaku korupsi bukanlah korban. Ia pelaku kejahatan yang tidak layak disawer ramai ramai agar cepat keluar penjara. apalagi dengan dalih jiwa korsa. Jiwa korsa itu digunakan untuk melakukan kebaikan bukan malah membantu membayarkan denda pelaku korupsi," terangnya.

Diketahui, dalam surat edaran tertanggal 26 Desember 2018 yang ditandatangani Sekda Kota Batam, H. Jefridin, Pemkot meminta organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kota Batam untuk 'meringankan beban hukuman' Abd Samad, mantan Kasubbag Bantuan Sosial bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), M Sahir, membenarkan isi surat tersebut. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk membantu meringankan beban denda yang harus ditanggung terpidana korupsi itu.

Sahir menjelaskan, PNS diminta untuk memberikan bantuan atau sumbangan sebesar minimal Rp50.000 per-PNS, setelah istri Samad mengirimkan surat permohonan bantuan kepada pemerintah kota Batam.

Dari putusan Mahkamah Agung, Samad dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda sebesar Rp626,36 juta. Kasus itu terkait hibah bantuan sosial.

Tag: Tjahjo Kumolo, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Indonesia Corruption Watch (ICW)

Penulis/Editor: Irfan Mualim

Foto: Antara/Irsan Mulyadi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,784.10 3,745.33
British Pound GBP 1.00 18,313.61 18,124.73
China Yuan CNY 1.00 2,097.81 2,076.82
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,190.00 14,048.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,108.96 10,004.99
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,808.13 1,789.92
Dolar Singapura SGD 1.00 10,455.35 10,349.20
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,041.80 15,878.45
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,471.98 3,433.88
Yen Jepang JPY 100.00 12,841.63 12,709.67

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6494.667 -3.148 627
2 Agriculture 1612.273 9.233 21
3 Mining 1894.930 28.365 47
4 Basic Industry and Chemicals 879.497 -9.712 71
5 Miscellanous Industry 1359.758 -8.770 46
6 Consumer Goods 2656.426 -2.053 51
7 Cons., Property & Real Estate 454.123 1.975 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.559 1.577 71
9 Finance 1233.741 -2.007 91
10 Trade & Service 822.920 1.934 155
No Code Prev Close Change %
1 BNII 258 322 64 24.81
2 ALDO 2,020 2,510 490 24.26
3 MINA 615 725 110 17.89
4 MPPA 260 306 46 17.69
5 INCF 306 360 54 17.65
6 BABP 51 58 7 13.73
7 MLPL 137 155 18 13.14
8 CSIS 137 154 17 12.41
9 GIAA 426 474 48 11.27
10 KARW 87 96 9 10.34
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 400 300 -100 -25.00
2 NAGA 332 294 -38 -11.45
3 KONI 486 438 -48 -9.88
4 PSDN 246 222 -24 -9.76
5 AKSI 388 352 -36 -9.28
6 LION 665 615 -50 -7.52
7 FISH 3,670 3,400 -270 -7.36
8 TARA 840 780 -60 -7.14
9 SOTS 322 300 -22 -6.83
10 INAI 468 440 -28 -5.98
No Code Prev Close Change %
1 FREN 298 288 -10 -3.36
2 JPFA 2,500 2,440 -60 -2.40
3 ANTM 995 1,025 30 3.02
4 BBRI 3,840 3,910 70 1.82
5 BMRI 7,275 7,200 -75 -1.03
6 EXCL 2,530 2,610 80 3.16
7 INDY 1,785 1,925 140 7.84
8 BUMI 153 154 1 0.65
9 FILM 795 785 -10 -1.26
10 ADRO 1,245 1,295 50 4.02