Portal Berita Ekonomi Selasa, 19 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 22:37 WIB. BRIS - BRI Syariah mengincar peningkatan penyaluran pembiayaan UMKM dengan menggandeng kaum milenial.
  • 21:22 WIB. Pelindo - Sub-Holding Peralatan Pelindo Incorporated kini terbentuk.
  • 22:36 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah membangun fasilitas HASANAH Spot di Pasar Modern Bintaro.
  • 22:36 WIB. PLN - PLN siap memasok kebutuhan listrik untuk mendukung pengembangan budidaya udang di dalam negeri.
  • 22:22 WIB. PHE - PHE melaksanakan penandatanganan KBH atas WK Maratua, Kaltim.
  • 22:22 WIB. WSKT - Waskita Karya berencana menerbitkan obligasi tahun ini.
  • 22:21 WIB. WSBP - Februari 2019, utang Waskita Beton Precast turun menjadi Rp4,7 triliun.
  • 22:21 WIB. Migas - Repsol membuka peluang untuk mengintegrasikan fasilitas yang ada di WK Sakakemang dan South Sakakemang.
  • 22:21 WIB. BNI - BNI meluncurkan fitur pengajuan KPR secara online yang ditujukan untuk kalangan milenial.
  • 22:20 WIB. BNI - BNI mengakui transaksi kartu kredit terdongkrak transaksi travel.
  • 22:20 WIB. PNM - PNM menargetkan laba bersih tahun ini tembus Rp126 miliar.
  • 22:17 WIB. Pertamina - Pertamina siap meladeni tantangan dari pendatang baru PT AKR Corporindo.
  • 21:46 WIB. Pertamina - Pertamina siap menyambut masuknya badan usaha ataupun swasta dalam bisnis avtur.
  • 18:50 WIB. Ikan - Dinas Kelautan Sangihe minta nelayan jaga mutu ikan.
  • 18:49 WIB. Sagu - Pemerintah perlu dorong pengembangan mesin rekayasa pengolahan sagu.

Difinalisasi, Perpres Satu Data Tak Akan Ganggu Kewenangan BPS dan BIG

Foto Berita Difinalisasi, Perpres Satu Data Tak Akan Ganggu Kewenangan BPS dan BIG
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Rencana Peraturan Presiden (Perpres) Satu Data Indonesia yang difinalisasi hari ini (22/1/2019) diklaim tidak akan mereduksi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Sebaliknya, kedua pihak itu justru akan berperan sebagai pembina dalam penerapan satu data Indonesia.

Deputi Kepala Staf Kepresidenan Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Ekologi, dan Budaya Strategis, Yanuar Nugroho, mengatakan, bila kementerian/lembaga (K/L) ingin memproduksi data, BPS akan memetakan datanya. Begitu pula jika K/L akan membuat peta, standarnya akan dibina oleh BIG.

“Perpres Satu Data ini sebenarnya tidak akan mengkompromikan peran BPS, justru memperkuat peran BPS dan BIG karena mereka akan menjadi pembina data,” ujar Yanuar kepda Warta Ekonomi di Jakarta, Senin (22/1/2019).

Menurut Yanuar, data yang akan dibina oleh mereka tak hanya berbentuk statistik. Ada pula data geospasial hingga data administrasi.

“Ini yang perlu diketahui oleh publik secara lebih lanjut, yang akan diatur adalah tata kelolanya,” ujar Yanuar.

Yanuar menyatakan, rencana Perpres itu sudah memasuki proses drafting sejak 2017 dan dikaji sejak awal 2016. Akhir November lalu (26/11/2018), Kemensetneg telah mengedarkan permintaan paraf kepada para menteri dan kepala lembaga.

"Karena stake holders-nya banyak, harus dipahami kalau semua ingin terlibat. Jadi semua konsideran akan dipertimbangkan. Namun, memang perlu ada deadline. Harapannya kuartal 1 ini sudah bisa ditandatangani," Yanuar menegaskan.

Ada 7 bab yang dimuat dalam Rencana Perpres Satu Data, yakni ketentuan umum; prinsip; penyelenggaraan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota; perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data; pendanaan; partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik; ketentuan peralihan; serta penutup.

Tag: Perpres Satu Data Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi Geospasial (BIG)

Penulis: Tanayastri Dini Isna

Editor: Kumairoh

Foto: Tanayastri Dini Isna

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,780.63 3,741.87
British Pound GBP 1.00 18,315.27 18,130.41
China Yuan CNY 1.00 2,095.36 2,074.37
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,177.00 14,035.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,143.64 10,040.64
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,806.54 1,788.42
Dolar Singapura SGD 1.00 10,463.50 10,352.59
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,046.95 15,884.81
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,479.02 3,440.79
Yen Jepang JPY 100.00 12,826.38 12,696.76

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6497.815 108.730 627
2 Agriculture 1603.040 10.690 21
3 Mining 1866.565 32.272 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.209 10.651 71
5 Miscellanous Industry 1368.528 38.950 46
6 Consumer Goods 2658.479 53.843 51
7 Cons., Property & Real Estate 452.148 1.591 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1214.982 29.177 71
9 Finance 1235.748 18.977 91
10 Trade & Service 820.986 9.595 155
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,625 2,020 395 24.31
2 KONI 398 486 88 22.11
3 PUDP 338 406 68 20.12
4 KOIN 268 318 50 18.66
5 TRUS 300 340 40 13.33
6 RDTX 6,075 6,875 800 13.17
7 FREN 264 298 34 12.88
8 PSDN 220 246 26 11.82
9 YULE 196 218 22 11.22
10 SKBM 414 460 46 11.11
No Code Prev Close Change %
1 INCF 380 306 -74 -19.47
2 PANI 135 109 -26 -19.26
3 LMAS 69 58 -11 -15.94
4 ARTA 1,100 935 -165 -15.00
5 ALKA 408 350 -58 -14.22
6 LPLI 147 129 -18 -12.24
7 RODA 430 380 -50 -11.63
8 HDTX 125 111 -14 -11.20
9 ETWA 89 81 -8 -8.99
10 JMAS 900 820 -80 -8.89
No Code Prev Close Change %
1 FREN 264 298 34 12.88
2 EXCL 2,340 2,530 190 8.12
3 TLKM 3,790 3,900 110 2.90
4 TINS 1,425 1,520 95 6.67
5 JPFA 2,700 2,500 -200 -7.41
6 ANTM 950 995 45 4.74
7 MEDC 950 1,020 70 7.37
8 BMTR 420 434 14 3.33
9 WSKT 1,765 1,750 -15 -0.85
10 ASII 7,600 7,875 275 3.62