Portal Berita Ekonomi Rabu, 21 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:31 WIB. Jepang - Pemerintah Jepang cabut status izin tinggal 832 WNA pada tahun 2018 (naik 2x lipat)
  • 16:24 WIB. AS - Uber akan investasikan USD75 juta di negara bagian Texas
  • 16:11 WIB. China - Pasar robot China bakal mencapai USD8,68 M pada 2019
  • 16:00 WIB. IHSG - IHSG ditutup merah 0,68% di akhir sesi II.
  • 15:26 WIB. WhatsApp Pay - BI belum tahu WhatsApp Pay akan masuk Indonesia. 
  • 14:36 WIB. Kabinet - PDIP: Risma berpeluang jadi menteri Jokowi.
  • 14:13 WIB. Korea- Mercedes-Benz telah investasikan 87 miliar Won di pusat logistik Korsel dalam 5 tahun terakhir
  • 11:40 WIB. Kripto - Rakuten Wallet luncurkan layanan perdagangan aset kripto di apps smartphone
  • 11:18 WIB. Greenland - Trump menunda pertemuan dengan pemimpin Denmark terkait penolakan penjualan Greenland.
  • 11:04 WIB. UAS - MUI akan memanggil Ustad Abdul Somad terkait pernyataan soal salib.

Tanggapi Urun Iuran BPJS, Politisi NasDem Minta Sosialisasi Digencarkan

Tanggapi Urun Iuran BPJS, Politisi NasDem Minta Sosialisasi Digencarkan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati memberikan tanggapannya soal pelaksanaan Permenkes Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurut dia, penerbitan Permenkes tersebut telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Sehingga, dia menyarankan pemerintah untuk lebih intensif mensosialisasikan peraturan tersebut secara detail dan komprehensif agar dipahami oleh publik dengan baik.

"Penjelasan yang setengah-setengah akan menimbulkan distorsi informasi. Sejak muncul Permenkes ini, Kementerian Kesehatan belum secara paripurna menyampaikan informasinya ke publik," kata dia melalui keterangan tertulisnya, Kamis (24/1/2019).

Dia juga meminta jika sistem urun iuran ini merupakan pilihan terakhir untuk menyelamatkan keuangan BPJS, maka pelaksanaan pelayanan JKN kepada peserta harus lebih ditingkatkan.

"Perlu digarisbawahi, Permenkes ini kan tidak diberlakukan kepada peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Artinya, warga miskin tidak dikenai urun iuran ini, warga miskin akan ditanggung 100% oleh pemerintah," tegas Okky.

Meski Permenkes ini telah diundangkan, penerapan di lapangan belum bisa dilaksanakan. Sehingga, politisi Partai NasDem ini menyarankan untuk menunggu penetapan Menteri Kesehatan terkait jenis pelayanan kesehatan yang bisa menimbulkan penyalahgunaan pelayanan JKN.

Penetapan Menkes akan merujuk pada usulan BPJS Kesehatan, organisasi profesi, serta asosiasi fasilitas kesehatan yang disertai data dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 4 ayat 2 & 3 Permenkes No 51 Tahun 2018).

"Penetapan jenis pelayanan kesehatan yang menimbulkan penyalahgunaan atau jenis penyakit apa saja yang menuntut urun iuran peserta BPJS harus dilakukan dengan uji publik, sosialisasi, dan menyerap masukan dari stakeholder. Dengan kata lain, pemerintah tidak sekonyong-konyong menetapkan tanpa melibatkan publik," kata dia mempertegas.

Oleh karenanya, menurut Okky, terkait tingkat kejangkitan (epidemiologi) terhadap penyakit menular dan tidak menular di setiap daerah perlu dilakukan pengecekan langsung ke lapangan. Besar kemungkinan jenis penyakit yang menular atau tidak, berbeda di setiap daerah.

"Bisa saja terdapat situasi di daerah tertentu berbeda dengan daerah lainnya terkait dengan jenis penyakit yang menular dan tidak. Artinya, tidak bisa disamaratakan terkait jenis penyakit di seluruh daerah di Indonesia terkait dengan penerapan urun iuran ini," tukasnya.

Tag: Okky Asokawati, BPJS Kesehatan

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,820.93 3,782.86
British Pound GBP 1.00 17,441.04 17,266.80
China Yuan CNY 1.00 2,034.56 2,014.40
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,330.00 14,188.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,718.61 9,620.88
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,827.15 1,808.98
Dolar Singapura SGD 1.00 10,354.05 10,249.96
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,904.87 15,745.84
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,435.63 3,398.32
Yen Jepang JPY 100.00 13,462.98 13,325.82

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6295.738 -0.977 651
2 Agriculture 1349.159 -17.863 21
3 Mining 1600.305 -2.201 49
4 Basic Industry and Chemicals 848.690 -0.631 72
5 Miscellanous Industry 1151.944 -0.538 49
6 Consumer Goods 2425.964 18.526 53
7 Cons., Property & Real Estate 504.801 0.125 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1229.883 12.971 74
9 Finance 1260.435 -9.035 91
10 Trade & Service 788.732 -1.689 162
No Code Prev Close Change %
1 DIGI 1,685 2,000 315 18.69
2 DAYA 304 360 56 18.42
3 ARTA 340 390 50 14.71
4 VINS 96 109 13 13.54
5 JKON 478 540 62 12.97
6 FORU 89 100 11 12.36
7 COWL 200 220 20 10.00
8 CCSI 266 292 26 9.77
9 DWGL 172 188 16 9.30
10 PSDN 154 168 14 9.09
No Code Prev Close Change %
1 PDES 1,330 1,000 -330 -24.81
2 BLUE 740 635 -105 -14.19
3 FISH 2,890 2,500 -390 -13.49
4 ITIC 875 780 -95 -10.86
5 IBFN 222 202 -20 -9.01
6 APEX 575 525 -50 -8.70
7 ICON 108 99 -9 -8.33
8 ARMY 232 214 -18 -7.76
9 MKNT 57 53 -4 -7.02
10 KBLM 338 316 -22 -6.51
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 4,180 4,100 -80 -1.91
2 MDKA 5,750 5,975 225 3.91
3 MCOR 174 174 0 0.00
4 PGAS 1,995 1,920 -75 -3.76
5 TLKM 4,340 4,470 130 3.00
6 MNCN 1,275 1,260 -15 -1.18
7 ERAA 1,930 1,875 -55 -2.85
8 BTPS 3,350 3,200 -150 -4.48
9 MAMI 89 90 1 1.12
10 BMRI 7,350 7,375 25 0.34