Portal Berita Ekonomi Senin, 18 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:50 WIB. Ikan - Dinas Kelautan Sangihe minta nelayan jaga mutu ikan.
  • 18:49 WIB. Sagu - Pemerintah perlu dorong pengembangan mesin rekayasa pengolahan sagu.
  • 18:48 WIB. Ekspor - Bupati Rejang Lebong mengatakan daerah itu berencana ekspor sayuran ke Malaysia.
  • 18:47 WIB. Ekspor - BPS: ekspor Sumbar sepanjang 2018 capai US$1,5 miliar.
  • 18:47 WIB. Energi - RUU energi terbarukan upaya atasi kekosongan regulasi.
  • 18:46 WIB. Ekspor - Jokowi lepas kontainer ekspor kopi ke-250.000 dari Tangerang.
  • 18:45 WIB. Industri - Pemprov Jabar arahkan industri ke wilayah timur.
  • 18:44 WIB. Debat - Debat Capres belum perlihatkan strategi jitu hadapi impor.
  • 18:44 WIB. Industri - Qatar Petroleum tanda tangani kesepakatan awal tingkatkan industri energi lokal.
  • 18:42 WIB. Perikanan - DPR: optimalisasi budi daya perikanan beri nilai tambah.
  • 18:41 WIB. Impor - Jokowi: impor beras sangat diperlukan.
  • 18:41 WIB. Otomotif - Industri kaca dalam negeri pasok 90% produk otomotif.
  • 18:39 WIB. Rendang - Payakumbuh ekspor rendang ke Arab Saudi.
  • 18:39 WIB. Parepare - Pemprov Sulsel kucurkan Rp75 miliar bantu pembangunan Parepare.
  • 18:38 WIB. APDESI - APDESI inginkan pelestarian alam dikelola bersama Pemerintah Desa.

Tanggapi Urun Iuran BPJS, Politisi NasDem Minta Sosialisasi Digencarkan

Foto Berita Tanggapi Urun Iuran BPJS, Politisi NasDem Minta Sosialisasi Digencarkan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati memberikan tanggapannya soal pelaksanaan Permenkes Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurut dia, penerbitan Permenkes tersebut telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Sehingga, dia menyarankan pemerintah untuk lebih intensif mensosialisasikan peraturan tersebut secara detail dan komprehensif agar dipahami oleh publik dengan baik.

"Penjelasan yang setengah-setengah akan menimbulkan distorsi informasi. Sejak muncul Permenkes ini, Kementerian Kesehatan belum secara paripurna menyampaikan informasinya ke publik," kata dia melalui keterangan tertulisnya, Kamis (24/1/2019).

Dia juga meminta jika sistem urun iuran ini merupakan pilihan terakhir untuk menyelamatkan keuangan BPJS, maka pelaksanaan pelayanan JKN kepada peserta harus lebih ditingkatkan.

"Perlu digarisbawahi, Permenkes ini kan tidak diberlakukan kepada peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Artinya, warga miskin tidak dikenai urun iuran ini, warga miskin akan ditanggung 100% oleh pemerintah," tegas Okky.

Meski Permenkes ini telah diundangkan, penerapan di lapangan belum bisa dilaksanakan. Sehingga, politisi Partai NasDem ini menyarankan untuk menunggu penetapan Menteri Kesehatan terkait jenis pelayanan kesehatan yang bisa menimbulkan penyalahgunaan pelayanan JKN.

Penetapan Menkes akan merujuk pada usulan BPJS Kesehatan, organisasi profesi, serta asosiasi fasilitas kesehatan yang disertai data dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 4 ayat 2 & 3 Permenkes No 51 Tahun 2018).

"Penetapan jenis pelayanan kesehatan yang menimbulkan penyalahgunaan atau jenis penyakit apa saja yang menuntut urun iuran peserta BPJS harus dilakukan dengan uji publik, sosialisasi, dan menyerap masukan dari stakeholder. Dengan kata lain, pemerintah tidak sekonyong-konyong menetapkan tanpa melibatkan publik," kata dia mempertegas.

Oleh karenanya, menurut Okky, terkait tingkat kejangkitan (epidemiologi) terhadap penyakit menular dan tidak menular di setiap daerah perlu dilakukan pengecekan langsung ke lapangan. Besar kemungkinan jenis penyakit yang menular atau tidak, berbeda di setiap daerah.

"Bisa saja terdapat situasi di daerah tertentu berbeda dengan daerah lainnya terkait dengan jenis penyakit yang menular dan tidak. Artinya, tidak bisa disamaratakan terkait jenis penyakit di seluruh daerah di Indonesia terkait dengan penerapan urun iuran ini," tukasnya.

Tag: Okky Asokawati, BPJS Kesehatan

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,780.63 3,741.87
British Pound GBP 1.00 18,315.27 18,130.41
China Yuan CNY 1.00 2,095.36 2,074.37
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,177.00 14,035.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,143.64 10,040.64
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,806.54 1,788.42
Dolar Singapura SGD 1.00 10,463.50 10,352.59
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,046.95 15,884.81
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,479.02 3,440.79
Yen Jepang JPY 100.00 12,826.38 12,696.76

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6497.815 108.730 627
2 Agriculture 1603.040 10.690 21
3 Mining 1866.565 32.272 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.209 10.651 71
5 Miscellanous Industry 1368.528 38.950 46
6 Consumer Goods 2658.479 53.843 51
7 Cons., Property & Real Estate 452.148 1.591 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1214.982 29.177 71
9 Finance 1235.748 18.977 91
10 Trade & Service 820.986 9.595 155
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,625 2,020 395 24.31
2 KONI 398 486 88 22.11
3 PUDP 338 406 68 20.12
4 KOIN 268 318 50 18.66
5 TRUS 300 340 40 13.33
6 RDTX 6,075 6,875 800 13.17
7 FREN 264 298 34 12.88
8 PSDN 220 246 26 11.82
9 YULE 196 218 22 11.22
10 SKBM 414 460 46 11.11
No Code Prev Close Change %
1 INCF 380 306 -74 -19.47
2 PANI 135 109 -26 -19.26
3 LMAS 69 58 -11 -15.94
4 ARTA 1,100 935 -165 -15.00
5 ALKA 408 350 -58 -14.22
6 LPLI 147 129 -18 -12.24
7 RODA 430 380 -50 -11.63
8 HDTX 125 111 -14 -11.20
9 ETWA 89 81 -8 -8.99
10 JMAS 900 820 -80 -8.89
No Code Prev Close Change %
1 FREN 264 298 34 12.88
2 EXCL 2,340 2,530 190 8.12
3 TLKM 3,790 3,900 110 2.90
4 TINS 1,425 1,520 95 6.67
5 JPFA 2,700 2,500 -200 -7.41
6 ANTM 950 995 45 4.74
7 MEDC 950 1,020 70 7.37
8 BMTR 420 434 14 3.33
9 WSKT 1,765 1,750 -15 -0.85
10 ASII 7,600 7,875 275 3.62