Ferry Batara: Berantas Korupsi dari Hulu ke Hilir 

Berdasarkan data sejak 2004 hingga September 2018, KPK telah menetapkan 911 tersangka korupsi yang mayoritas berasal dari anggota legislatif baik tingkat pusat maupun daerah. Jumlah kerugian negara dari kasus korupsi yang terungkap medio 2015-2018 mencapai angka Rp9,9 triliun.

Menanggapi fakta tersebut, Ferry Batara, Calon Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat VI, menyebutkan praktek korupsi bisa subur di legislatif karena lemahnya sistem pengawasan perumusan anggaran. Baginya ini harus diatasi untuk mengontrol fungsi kuasa anggaran di ranah legislatif yang membuatnya rawan menjadi ladang basah.  

"Kita harus mendukung terus langkah KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi pada dasarnya juga harus dilakukan dari hulu ke hilir. Namun tidak hanya pada pemberantasan saja, tapi juga membangun sistem pencegahan," ujar Ferry Batara kepada wartawan, Kamis (24/1/2019).

Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Depok tersebut menambahkan, perumusan anggaran merupakan salah satu proses yang rawan korupsi. Karenanya jika sungguh-sungguh berkomitmen memberantas korupsi, membangun sarana administrasi yang terbuka menjadi agenda mendesak lembaga legislatif Indonesia.

"Ini merupakan agenda mendesak jika kita memang penuh kesungguhan bekerja demi rakyat. Karena itu saya bersama PSI berkomitmen membangun sistem anggaran yang terbuka sebagai langkah pencegahan korupsi di ranah legislatif," tegas Caleg yang juga berprofesi sebagai pengusaha tersebut.