Portal Berita Ekonomi Minggu, 24 Maret 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:43 WIB. Kuasa Hukum Rommy - Tak ada yang salah dengan bantahan Khofifah.
  • 06:51 WIB. Tim Prabowo - Kampanye terbuka tolak ukur menguji elektabilitas Prabowo-Sandi.
  • 06:51 WIB. Tim Prabowo - Kampanye terbuka tak ada pegerahan massa.
  • 06:40 WIB.

    Cawapres 01 – Banten daerah kampanye terbuka pertama, diharapkan ada dampak positif.

  • 06:33 WIB. Cawapres 02 - Sandi menyebut kampanyenya paket hemat.
  • 06:33 WIB. Cawapres 02 - Sandi tak menghadirikan publik figur di kampanye terbuka.
  • 06:33 WIB. Cawapres 02 - Bagi Sandi  semua daerah sangat dewasa dalam bersikap politik.
  • 06:33 WIB. Cawapres 02 - Pada kampanye terbuka, Prabowo-Sandi bakal temui seluruh daerah.
  • 06:33 WIB. Cawapres 02 - Perolehan suara ditiap daerah bisa berubah-ubah.
  • 06:32 WIB. Cawapres 02 - Menurut Sandi, semua daerah pemilihan tak ada yang aman.
  • 06:14 WIB. Presiden - Setelah berhasil mengambilalih Freeport, Jokowi masih saja dituduh antek asing.
  • 00:00 WIB. Presiden - Jokowi sebut pengambilalihan Freeport tidak mudah.
  • 05:51 WIB. Kualifikasi Euro Grup J - Liechtenstein 0 vs 2 Yunani

MK Tolak Gugatan Ambang Batas Pencalonan Presiden

MK Tolak Gugatan Ambang Batas Pencalonan Presiden - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui amar putusannya menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang diatur dalam Pasal 222 UU No. 7/2017.

"Amar putusan mengadili, menyatakan tidak dapat menerima permohonan pemohon," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Mahkamah menyatakan bila pemohon menghendaki pengujian Pasal 222 UU Pemilu, seharusnya pemohon meminta ketentuan yang diuji untuk dinyatakan inkonstitusional.

Namun, pemohon sebenarnya mengajukan uji formil, karena meminta Mahkamah untuk menilai pembentukan Pasal 222 UU Pemilu.

"Andaipun kemudian pemohon menghendaki pengujian formil, maka sesungguhnya tidak dapat dilakukan hanya untuk membatalkan pasal-pasal tertentu saja," jelas Palguna.

Lebih lanjut Palguna menjelaskan bahwa pengujian formil harus tunduk pada syarat batas waktu pengajuan permohonan, yaitu 45 hari sejak undang-undang yang dimohonkan pengujian diundangkan.

Artinya, lanjut Palguna, pengujian formil terhadap UU Pemilu tidak dapat diajukan lagi.

"Berdasarkan pertimbangan tersebut, telah nyata bahwa permohonan pemohon kabur," tukas Palguna. 

Sebelumnya Deri Darmawansyah selaku pemohon menyatakan Pasal 222 UU Pemilu telah menghalangi dirinya untuk mengajukan diri sebagai presiden dari calon mandiri, karena calon presiden harus diangkat oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Sedangkan dalam pemilihan kepala daerah, terdapat calon mandiri dengan pengumpulan suara tanpa melalui partai atau gabungan partai politik, yang tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Tag: Mahkamah Konstitusi, Pemilu Presiden (Pilpres)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,794.23 3,755.47
British Pound GBP 1.00 18,692.75 18,500.55
China Yuan CNY 1.00 2,125.36 2,104.15
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,228.00 14,086.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,103.30 10,001.06
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,813.38 1,795.26
Dolar Singapura SGD 1.00 10,546.29 10,439.49
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,182.93 16,018.60
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,506.16 3,466.90
Yen Jepang JPY 100.00 12,850.43 12,718.74

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6525.274 23.498 629
2 Agriculture 1490.781 9.164 21
3 Mining 1887.862 3.129 47
4 Basic Industry and Chemicals 910.367 -5.244 71
5 Miscellanous Industry 1284.891 0.529 46
6 Consumer Goods 2663.462 4.407 52
7 Cons., Property & Real Estate 465.570 -1.138 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1170.915 5.940 72
9 Finance 1263.236 12.361 91
10 Trade & Service 828.467 0.865 155
No Code Prev Close Change %
1 COCO 420 525 105 25.00
2 GLOB 352 440 88 25.00
3 CAKK 270 326 56 20.74
4 ECII 825 990 165 20.00
5 SMMA 7,700 9,000 1,300 16.88
6 TGKA 3,010 3,500 490 16.28
7 ANDI 1,605 1,805 200 12.46
8 FISH 3,400 3,760 360 10.59
9 LPLI 135 149 14 10.37
10 BKSW 175 193 18 10.29
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 224 168 -56 -25.00
2 KICI 310 260 -50 -16.13
3 IDPR 735 640 -95 -12.93
4 PYFA 198 177 -21 -10.61
5 ATIC 990 895 -95 -9.60
6 JMAS 895 810 -85 -9.50
7 LAND 1,085 1,010 -75 -6.91
8 MTSM 240 224 -16 -6.67
9 UNIT 242 226 -16 -6.61
10 AKSI 400 374 -26 -6.50
No Code Prev Close Change %
1 NUSA 101 97 -4 -3.96
2 HOME 102 102 0 0.00
3 GGRM 88,000 85,900 -2,100 -2.39
4 BBRI 3,980 4,060 80 2.01
5 TLKM 3,800 3,820 20 0.53
6 INKP 10,200 9,800 -400 -3.92
7 FREN 308 328 20 6.49
8 CTRA 975 1,030 55 5.64
9 UNTR 27,800 28,000 200 0.72
10 GIAA 555 555 0 0.00