Portal Berita Ekonomi Senin, 09 Desember 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:11 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,08% terhadap Yen pada level 108,49 JPY/USD.
  • 20:10 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,09% terhadap Poundsterling pada level 1,3152 USD/GBP.
  • 20:09 WIB. Valas - Dollar AS melemah 0,14% terhadap Euro pada level 1,1076 USD/EUR.
  • 20:08 WIB. OIL - Harga acuan Brent diperdagangkan pada level 63,66 USD/barel.
  • 20:07 WIB. OIL - Harga acuan WTI diperdagangkan pada level 58,51 USD/barel.
  • 20:06 WIB. Gold - Spot price emas diperdagangkan pada level 1.464 USD/troy ounce.
  • 15:58 WIB. Valas - Yuan ditutup positif 0,12% terhadap Dollar AS pada level 7,04 CNY/USD.
  • 15:57 WIB. Valas - Rupiah ditutup negatif 0,20% terhadap Dollar AS pada level Rp.14.010/USD.
  • 15:56 WIB. Bursa - Indeks Straits Times ditutup negatif 0,37% pada level 3.182.
  • 15:55 WIB. Bursa - Indeks Shanghai ditutup positif 0,08% pada level 2.914.
  • 15:54 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng ditutup negatif 0,01% pada level 26.494.
  • 15:33 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka negatif 0,20% pada level 7.225.
  • 13:59 WIB. Bursa - Indeks Nikkei ditutup positif 0,33% pada level 23.430.
  • 13:58 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup positif 0,33% pada level 2.088.

MK Tolak Gugatan Ambang Batas Pencalonan Presiden

MK Tolak Gugatan Ambang Batas Pencalonan Presiden - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui amar putusannya menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang diatur dalam Pasal 222 UU No. 7/2017.

"Amar putusan mengadili, menyatakan tidak dapat menerima permohonan pemohon," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Mahkamah menyatakan bila pemohon menghendaki pengujian Pasal 222 UU Pemilu, seharusnya pemohon meminta ketentuan yang diuji untuk dinyatakan inkonstitusional.

Namun, pemohon sebenarnya mengajukan uji formil, karena meminta Mahkamah untuk menilai pembentukan Pasal 222 UU Pemilu.

"Andaipun kemudian pemohon menghendaki pengujian formil, maka sesungguhnya tidak dapat dilakukan hanya untuk membatalkan pasal-pasal tertentu saja," jelas Palguna.

Lebih lanjut Palguna menjelaskan bahwa pengujian formil harus tunduk pada syarat batas waktu pengajuan permohonan, yaitu 45 hari sejak undang-undang yang dimohonkan pengujian diundangkan.

Artinya, lanjut Palguna, pengujian formil terhadap UU Pemilu tidak dapat diajukan lagi.

"Berdasarkan pertimbangan tersebut, telah nyata bahwa permohonan pemohon kabur," tukas Palguna. 

Sebelumnya Deri Darmawansyah selaku pemohon menyatakan Pasal 222 UU Pemilu telah menghalangi dirinya untuk mengajukan diri sebagai presiden dari calon mandiri, karena calon presiden harus diangkat oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Sedangkan dalam pemilihan kepala daerah, terdapat calon mandiri dengan pengumpulan suara tanpa melalui partai atau gabungan partai politik, yang tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Baca Juga

Tag: Mahkamah Konstitusi, Pemilu Presiden (Pilpres)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Sufri Yuliardi

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,757.83 3,720.04
British Pound GBP 1.00 18,524.17 18,338.46
China Yuan CNY 1.00 2,004.08 1,983.30
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,091.11 13,950.90
Dolar Australia AUD 1.00 9,631.27 9,528.46
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,799.88 1,781.93
Dolar Singapura SGD 1.00 10,358.83 10,255.00
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,580.54 15,421.32
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,384.85 3,349.56
Yen Jepang JPY 100.00 12,976.43 12,843.77

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6193.791 6.923 667
2 Agriculture 1443.038 8.692 20
3 Mining 1476.026 1.626 50
4 Basic Industry and Chemicals 977.472 -2.356 76
5 Miscellanous Industry 1189.164 -11.910 50
6 Consumer Goods 2061.454 6.260 56
7 Cons., Property & Real Estate 518.354 8.147 83
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1126.422 -11.329 76
9 Finance 1301.830 3.637 90
10 Trade & Service 768.878 2.683 166
No Code Prev Close Change %
1 REAL 170 228 58 34.12
2 MSKY 1,250 1,560 310 24.80
3 PICO 3,500 4,310 810 23.14
4 PDES 615 735 120 19.51
5 ARKA 1,785 2,060 275 15.41
6 PCAR 1,995 2,290 295 14.79
7 POLY 60 68 8 13.33
8 BKSW 135 151 16 11.85
9 BKSL 68 76 8 11.76
10 TALF 262 292 30 11.45
No Code Prev Close Change %
1 TGRA 160 120 -40 -25.00
2 MAMI 246 185 -61 -24.80
3 DEAL 210 158 -52 -24.76
4 BIPP 65 50 -15 -23.08
5 PAMG 62 50 -12 -19.35
6 KARW 79 64 -15 -18.99
7 FORZ 59 50 -9 -15.25
8 SHID 2,950 2,500 -450 -15.25
9 NIKL 428 364 -64 -14.95
10 ESIP 370 318 -52 -14.05
No Code Prev Close Change %
1 MNCN 1,395 1,505 110 7.89
2 IPTV 525 525 0 0.00
3 TOWR 745 735 -10 -1.34
4 TCPI 5,700 5,500 -200 -3.51
5 BKSL 68 76 8 11.76
6 WSKT 1,420 1,470 50 3.52
7 TLKM 4,100 4,070 -30 -0.73
8 PSAB 240 220 -20 -8.33
9 PPRO 67 74 7 10.45
10 ESIP 370 318 -52 -14.05