Portal Berita Ekonomi Kamis, 22 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:43 WIB. Israel - Korsel dan Israel sepakati perdagangan bebas untuk hadapi peningkatan proteksionisme di banyak negara
  • 23:29 WIB. James Bond - 'No Time to Die' akan jadi judul film James Bond ke-25.
  • 23:17 WIB. Hyderabad - Amazon membangun kampus terbesarnya di India.
  • 23:10 WIB. Beijing - China akan memberi sanksi bagi perusahaan yang terlibat penjualan F-16 ke Taiwan.
  • 22:12 WIB. Jakarta  - Revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) ditarget selesai 2020.
  • 21:51 WIB. Gojek - Kabinet Malaysia beri lampu hijau Gojek bisa mengaspal di sana.
  • 21:28 WIB. Kabinet - Meski tak ditawari menteri, PAN janji tetap dukung Jokowi.
  • 19:03 WIB. Xiaomi - Laba Xiaomi di kuartal II 2019 anjlok 87%.
  • 18:49 WIB. China - Ritel asal AS Costco akan masuk pertama kali di China dengan buka gerai di Shanghai pada 27 Agustus 
  • 18:36 WIB. EV - Beijing Taxi Association: Beijing akan operasikan sekitar 20 ribu taksi listrik pada akhir 2020
  • 18:30 WIB. Korea - DMC Media: Konsumen online di Korsel masih melihat toko offline sebagai bagian penting dari belanja

DPR Setuju BP Batam Dibubarkan?

DPR Setuju BP Batam Dibubarkan? - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Komisi II DPR RI mengkritik rencana pemerintah yang akan membubarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan akan dileburkan dengan Kota Batam.

"Ada beberapa hal yang menjadi persoalan di Batam ini, ada aspek yang menjadi sorotan kami karena terkait rencana ditunjukannya Walik Kota Batam sebagai 'Ex Officio Kepala BP Batam'," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron di ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Dia mengatakan kalau rencana ditunjukannya Wali Kota Batam sebagai Ex Officio Kepala BP Batam benar-benar dilakukan pemerintah, maka itu bentuk rangkap jabatan publik dan diduga melanggar UU Pemerintahan Daerah (Pemda).

Menurut dia, pemerintah harus menjelaskan terkait aturan menggabungkan antara regulator dengan operator.

"Apa dengan dijadikan Ex Officio itu, aspek bisnis akan efektif? kalau dulu batam bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi batam sampai 10-12 persen lalu anjlok 2-5 persen, persoalannya bukan BP Batam dirangkap dengan wali kota," ujarnya.

Menurut dia, wali kota adalah pejabat politik dan dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

"BP Batam harus dijauhkan dari kepentingan politik, wali kota berasal dari partai politik," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam rapat tersebut menegaskan bahwa BP Batam dan Dewan Kawasan Batam saat ini masih ada, belum diubah.

Namun, dia mengakui ada arahan dari Presiden Jokowi untuk mengurai dualisme dan Dewan Kawasan Batam menyiapkan regulasi menginventarisir untuk mengurai masalah tersebut.

"Jadi ini belum ada keputusan, sedang menyiapkan, semua mengecek semua dengan benar," ucapnya.

Dia tidak sepakat kalau dikatakan pemerintah melanggar UU atas rencana pembubaran BP Batam karena Presiden menugaskan Menko Perekonomian dan Dewan Kawasan Batam untuk mengecek regulasinya.

Tag: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Herman Khaeron

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Muhamad Ihsan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,820.93 3,782.86
British Pound GBP 1.00 17,441.04 17,266.80
China Yuan CNY 1.00 2,034.56 2,014.40
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,330.00 14,188.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,718.61 9,620.88
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,827.15 1,808.98
Dolar Singapura SGD 1.00 10,354.05 10,249.96
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,904.87 15,745.84
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,435.63 3,398.32
Yen Jepang JPY 100.00 13,462.98 13,325.82

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6252.967 -42.771 651
2 Agriculture 1352.538 3.379 21
3 Mining 1594.204 -6.101 49
4 Basic Industry and Chemicals 839.668 -9.022 72
5 Miscellanous Industry 1141.967 -9.977 49
6 Consumer Goods 2401.664 -24.300 53
7 Cons., Property & Real Estate 504.990 0.189 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1224.736 -5.147 74
9 Finance 1248.608 -11.827 91
10 Trade & Service 790.366 1.634 162
No Code Prev Close Change %
1 ARTO 665 830 165 24.81
2 KOTA 404 490 86 21.29
3 JIHD 525 630 105 20.00
4 KONI 500 595 95 19.00
5 MKNT 53 62 9 16.98
6 POLY 69 78 9 13.04
7 TFCO 620 695 75 12.10
8 ARKA 1,280 1,425 145 11.33
9 MTPS 1,500 1,655 155 10.33
10 PDES 1,000 1,100 100 10.00
No Code Prev Close Change %
1 FMII 560 424 -136 -24.29
2 PCAR 1,665 1,500 -165 -9.91
3 POLI 850 775 -75 -8.82
4 VINS 109 101 -8 -7.34
5 MEGA 6,200 5,775 -425 -6.85
6 PAMG 193 181 -12 -6.22
7 TBMS 810 760 -50 -6.17
8 ERTX 120 113 -7 -5.83
9 MTRA 350 330 -20 -5.71
10 EAST 212 200 -12 -5.66
No Code Prev Close Change %
1 KPIG 134 143 9 6.72
2 IPTV 224 224 0 0.00
3 BBRI 4,100 4,050 -50 -1.22
4 MNCN 1,260 1,295 35 2.78
5 ERAA 1,875 1,835 -40 -2.13
6 MDKA 5,975 6,100 125 2.09
7 TLKM 4,470 4,410 -60 -1.34
8 ANTM 1,050 1,070 20 1.90
9 PGAS 1,920 1,870 -50 -2.60
10 ASII 6,425 6,350 -75 -1.17