Portal Berita Ekonomi Minggu, 25 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 14:01 WIB. Rusia - Permintaan Kedubes AS soal pembebasan mata-mata yang diduga Paul Whelan dikritik Kemenlu Rusia
  • 13:40 WIB. GoPay - GoPay akan ganti QR code transaksi pembayaran secara bertahap.
  • 13:38 WIB. Inggris - Pemogokan pilot  British Airways membuat maskapai batal/tunda terbang pada 9,10 dan 27 September
  • 12:08 WIB. BNI Syariah - BNI Syariah mendorong kedaulatan pangan melalui ekonomi syariah.
  • 11:55 WIB. G7 - Presiden UE Tusk: Negara G7 makin sukar mencari kepentingan bersama.
  • 11:45 WIB. Cuaca - BMKG: Kemarau Agustus-September, hujan bisa awal Oktober atau pertengahan November.
  • 11:23 WIB. AS - Chief Fed Jerome Powell: Ketidakpastian kebijakan perdagangan lemahkan manufaktur dan belanja modal di AS
  • 09:41 WIB. Mesir - Ekspor Mesir ke G7 naik jadi USD3,8 M pada H1-2019 dibanding H1-2018 sebesar USD3,5 M
  • 09:13 WIB. Hong Kong - RRJ Capital (Richard Ong) akan investasi US$4 miliar di Ingram (milik HNA).
  • 08:01 WIB. Washington - General Dynamics Corp mendapatkan kontrak US$1.1 miliar  dari Pentagon untuk kapal laut.
  • 07:18 WIB. Karhutla - LAPAN mendeteksi 820 titik  di seluruh Indonesia.
  • 06:17 WIB. Papua - Amien Rais: Free West Papua Movement sudah minta diagendakan referendum di PBB.
  • 05:53 WIB. G7 - Polisi Prancis melepaskan gas air mata buat demonstran.

BI Keluarkan Aturan Penarikan Utang Luar Negeri

BI Keluarkan Aturan Penarikan Utang Luar Negeri - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Bank Indonesia mengeluarkan peraturan terkait penarikan utang luar negeri dan kewajiban berdenominasi valuta asing lainnya oleh perbankan, termasuk transaksi partisipasi risiko (TPR) yang mulai marak dilakukan.

Aturan baru tersebut adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/1/PBI/2019 Tentang Utang Luar Negeri (ULN) Bank Dan Kewajiban Bank Lainnya Dalam Valuta Asing yang akan resmi berlaku pada 1 Maret 2019.

Deputi Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Riza Tyas di Jakarta, Kamis, mengatakan pembaruan peraturan ini diperlukan untuk mengawasi dan mencegah risiko yang timbul dari produk dan inovasi terbaru dari industri keuangan, seperti transaksi partisipasi risiko (TPR).

"Transaksi partisipasi risiko adalah transaksi pengalihan risiko atas individual kredit atau fasilitas lainnya yang dilakukan berdasarkan perjanjian induk," kata Riza.

TPR merupakan bagian dari kewajiban valas perbankan di dalam negeri terhadap afiliasi atau mitranya di luar negeri. Di Indonesia, TPR baru mulai dilakukan oleh perbankan sejak akhir 2016.

Riza mengatakan BI ingin mengatur TPR sejak dini meskipun nilai transkasinya masih kecil karena kegiatan TPR ini melibatkan aliran dana dari luar negeri yang masuk ke pasar keuangan di Indonesia. Hal ini untuk memperkuat upaya mitigasi risiko dan kehati-hatian di pasar keuangan domestik.

"TPR melibatkan dana dari bank di luar negeri atau afiliasinya ke bank di dalam negeri sehingga ada potensi resiko eksternal bagi Indonesia," ujar dia.

TPR di Indonesia biasanya dilakukan bank untuk membiayai kredit korporasi. "Nominalnya memang masih kecil tapi perlu ada pengawasan sejak awal," kata Riza.

Adapun pokok pengaturan lainnya yaitu berupa penyempurnaan definisi dan cakupan ULN dan kewajiban bank lainnya dalam valas. Cakupan ULN bank meliputi utang bank kepada bukan penduduk dalam valas atau rupiah, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

BI juga mewajibkan bank menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap kewajiban jangka pendek, di antaranya, membatasi posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek paling tinggi 30 persen dari modal bank.

Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di LN wajib menginformasikan hasil penetapan dan perubahan dana usaha yang dinyatakan (declared dana usaha) kepada Bank Indonesia dan memelihara posisi harian dana usaha paling rendah 90 persen dari dana usaha yang dinyatakan.

Posisi dana usaha yang melebihi 100 persen dari "declared dana usaha" akan diperhitungkan sebagai Kewajiban Jangka Pendek.

Sedangkan, prinsip kehati-hatian yang wajib diterapkan bank terhadap kewajiban jangka panjang, di antaranya, adalah terlebih dahulu memperoleh persetujuan rencana masuk pasar dari Bank Indonesia sebelum bank masuk pasar untuk memperoleh Kewajiban Jangka Panjang.

Rencana masuk pasar bank harus terlebih dahulu tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) terkecuali beberapa hal yang diatur dalam PBI tersebut.

Jika bank melanggar ketentuan tersebut, yakni masuk pasar terlebih dahulu tanpa memperoleh persetujuan BI, terdapat beberapa sanksi yang diantaranya adalah bank akan dikenakan sanksi berupa administratif maupun denda.

Sanksi selanjutnya adalah BI akan membatasi keikutsertaan bank dalam operasi moneter.

Tag: Bank Indonesia (BI), Utang Luar Negeri (ULN)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Ferry Hidayat

Foto: Antara/Galih Pradipta

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,818.36 3,780.40
British Pound GBP 1.00 17,524.82 17,349.62
China Yuan CNY 1.00 2,029.13 2,009.01
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,320.00 14,178.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,680.32 9,581.49
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,826.86 1,808.70
Dolar Singapura SGD 1.00 10,334.13 10,225.75
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,859.40 15,699.30
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,420.11 3,382.16
Yen Jepang JPY 100.00 13,444.75 13,307.68

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6255.597 16.352 650
2 Agriculture 1368.973 -5.285 21
3 Mining 1590.040 13.201 49
4 Basic Industry and Chemicals 841.616 6.098 72
5 Miscellanous Industry 1172.077 33.290 49
6 Consumer Goods 2403.300 9.451 53
7 Cons., Property & Real Estate 498.204 1.562 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.314 -8.753 74
9 Finance 1252.950 0.692 90
10 Trade & Service 785.361 -0.724 162
No Code Prev Close Change %
1 YPAS 366 456 90 24.59
2 FIRE 2,100 2,440 340 16.19
3 ANDI 1,950 2,250 300 15.38
4 AKPI 412 472 60 14.56
5 POLL 3,560 4,000 440 12.36
6 KBLM 310 348 38 12.26
7 ALKA 434 486 52 11.98
8 PORT 565 630 65 11.50
9 LPLI 119 132 13 10.92
10 CCSI 292 322 30 10.27
No Code Prev Close Change %
1 AGRS 330 248 -82 -24.85
2 APEX 640 530 -110 -17.19
3 CANI 190 161 -29 -15.26
4 SSTM 500 426 -74 -14.80
5 ARTA 380 330 -50 -13.16
6 FOOD 170 151 -19 -11.18
7 NELY 155 138 -17 -10.97
8 OKAS 104 93 -11 -10.58
9 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
10 GTBO 177 159 -18 -10.17
No Code Prev Close Change %
1 ERAA 1,655 1,480 -175 -10.57
2 ADRO 1,020 1,085 65 6.37
3 BBRI 4,070 4,080 10 0.25
4 MNCN 1,260 1,255 -5 -0.40
5 ASII 6,325 6,575 250 3.95
6 UNTR 19,975 20,500 525 2.63
7 TLKM 4,450 4,380 -70 -1.57
8 MAMI 89 89 0 0.00
9 BBCA 30,000 29,975 -25 -0.08
10 PGAS 1,805 1,830 25 1.39