Kemendagri Naikkan Gaji Kepala Daerah, Tim Prabowo Setuju

Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) rasional terkait wacana meningkatkan gaji para kepala daerah.

Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, mengatakan sudah seharusnya para kepala daerah diberi gaji tinggi agar meminimalisir penyebab korupsi.

"Kami dari awal sudah menyampaikan bahwa gaji kepala daerah, gaji ASN, gaji jaksa, hakim, polisi, TNI, harus naik. Bagaimana kita mau membangun bangsa kalau gaji para pemangku kebijakannya rendah. Kan tidak adil," ujarnya di Jakarta, Kamis (24/1/2019).

Ia menjelaskasn, gaji para kepala daerah saat ini tegolong kecil karena tanggung jawab para kepala daerah, seperti APBD yang harus dikelola sangat besar. Juga menyinggung kembali pernyataan Prabowo saat debat pilpres soal meningkatkan gaji kepala daerah agar mencegah korupsi.

"Pak Prabowo ingin membenahi struktur gaji, meningkatkan gaji para pejabat, PNS, kepala daerah, tentara, hakim, jaksa, semua dinaikin. Caranya bagaimana? Ya negara harus menyediakan uang sejak awal. Makanya, Pak Prabowo bilang masalah kita uang nggak ada. Makanya, Prabowo-Sandiaga hadir dengan program ekonomi agar uang ada, bisa bayar utang, termasuk menggaji kepala daerah," jelasnya.

Menurut Andre, ide Prabowo itu ditolak Jokowi yang merupakan capres petahana. Namun, memuji Kemendagri yang dianggap tetap rasional karena menjadikan peningkatan gaji para kepala daerah sebagai prioritas ke depan.

"Kalau Kapuspen Kemendagri mungkin rasional ya bahwa gaji nggak cukup. Kalau Pak Jokowi jawabannya pencitraan," imbuhnya.

Sebelumnya, Kemendagri menyebut persoalan penghasilan menjadi salah satu penyebab kepala daerah terlibat korupsi. Sebagai pencegahan, Kemendagri menyatakan peningkatan gaji kepala daerah menjadi prioritas.