Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 16:20 WIB. IHSG - IHSG ditutup hijau 0,83% di akhir sesi II.
  • 15:01 WIB. BUMN - Ekonom menilai perombakan direksi BUMN tidak lazim.
  • 13:44 WIB. Impor - Jepang minta penghapusan pembatasan impor saat pertemuan WTO 
  • 13:48 WIB. Jepang - Unicorn Mercari rugi sebesar US$110 juta
  • 14:01 WIB. Iran - Iran menyita kapal tanker asing yang diduga selundupkan bahan bakar 
  • 14:03 WIB. Perancis - Pajak perusahaan digital jadi fokus bahasan Menteri Keuangan Negara G7
  • 14:03 WIB. Jepang - 33 orang tewas terbakar di Studi Anime Kyoto
  • 13:43 WIB. Ebola - WHO umumkan darurat ebola di Republik Demokratik Kongo
  • 13:27 WIB. Drone - Pemerintah Iran membantah drone-nya ditembak AL AS.

Harga Melambung Tinggi, DPRD Minta KPPU Investigasi Monopoli Tiket Pesawat Garuda dan Lion Air

Harga Melambung Tinggi, DPRD Minta KPPU Investigasi Monopoli Tiket Pesawat Garuda dan Lion Air - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha menginvestigasi monopoli tiket pesawat udara guna menurunkan tarif angkutan udara di daerah itu.

"Harga tiket pesawat udara di daerah ini sangat tinggi sekali, sehingga berdampak terhadap melesunya industri pariwisata, UMKM dan usaha transportasi lokal," kata Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Babel Didit Srigusjaya di Pangkalpinang, Sabtu (26/1/2019).

Oleh karena itu, DPRD dalam waktu dekat ini akan mendatangi KPPU dan meminta untuk melakukan investigasi dugaan monopoli ritel tiket pesawat tinggi yang telah berdampak terhadap perekonomian masyarakat di daerah ini.

"Di daerah ini didominasi Garuda dan Lion Air dan jika ini tidak terselesaikan, maka mengganggu perekonomian Bangka Belitung," ujarnya.

Ia mengatakan, dalam menurunkan harga tiket pesawat udara yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain, DPRD Provinsi Kepulauan Babel pada Rabu (23/1/2019) mendatangi Kementerian Perhubungan dan meminta pemerintah untuk merevisi ulang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formula Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

"Kami kemarin bertemu dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub dan meminta peraturan menteri tersebut untuk dapat direvisi karena sangat memengaruhi perkembangan sektor pariwisata, UMKM, dan transportasi lokal yang semakin melesu," ujarnya.

Ia berharap Kemenhub untuk mengkaji ulang peraturan penetapan tarif pesawat dan KKPU untuk melakukan dugaan monopoli tiket pesawat di daerah ini.

"Saat ini wisatawan domestik yang berkunjung ke daerah ini sepi karena harga tiket pesawat tinggi," ujarnya.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Bangka Belitung, Bambang Patijaya mengatakan industri pariwisata melesu karena kunjungan wisatawan domestik berkurang sejak harga tiket angkutan udara yang melambung tinggi.

"Kondisi industri pariwisata pada akhir 2018 dan awal 2019 lesu karena tidak adanya wisatawan yang datang," katanya.

Tag: Pesawat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Rosmayanti

Foto: File/Southern Cross Travel Insurance

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,728.00 3,690.58
British Pound GBP 1.00 17,543.07 17,366.04
China Yuan CNY 1.00 2,037.30 2,016.90
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 13,983.00 13,843.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,884.58 9,784.23
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,789.94 1,771.79
Dolar Singapura SGD 1.00 10,307.39 10,202.68
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,750.45 15,588.60
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,403.02 3,366.49
Yen Jepang JPY 100.00 13,003.81 12,872.42

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6456.539 53.245 652
2 Agriculture 1359.948 0.169 21
3 Mining 1656.555 1.125 49
4 Basic Industry and Chemicals 836.222 20.201 72
5 Miscellanous Industry 1262.035 -2.850 49
6 Consumer Goods 2419.754 33.936 53
7 Cons., Property & Real Estate 497.831 2.310 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1241.954 8.326 74
9 Finance 1325.581 8.757 91
10 Trade & Service 819.503 2.647 163
No Code Prev Close Change %
1 POLU 1,260 1,575 315 25.00
2 PAMG 416 520 104 25.00
3 GLOB 505 630 125 24.75
4 PICO 486 605 119 24.49
5 KIOS 520 630 110 21.15
6 FUJI 123 143 20 16.26
7 ASBI 340 384 44 12.94
8 ARKA 1,035 1,165 130 12.56
9 TMPO 162 180 18 11.11
10 IKBI 274 298 24 8.76
No Code Prev Close Change %
1 KBLV 436 390 -46 -10.55
2 KAYU 498 448 -50 -10.04
3 IIKP 62 57 -5 -8.06
4 SRAJ 310 286 -24 -7.74
5 SAPX 745 690 -55 -7.38
6 MINA 1,400 1,300 -100 -7.14
7 NICK 266 248 -18 -6.77
8 PBSA 760 710 -50 -6.58
9 TNCA 324 304 -20 -6.17
10 DSFI 135 127 -8 -5.93
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 350 352 2 0.57
2 BHIT 81 85 4 4.94
3 MNCN 1,365 1,435 70 5.13
4 IPTV 242 248 6 2.48
5 BPTR 97 104 7 7.22
6 POSA 214 204 -10 -4.67
7 BDMN 4,840 5,100 260 5.37
8 ANTM 950 940 -10 -1.05
9 LPKR 278 284 6 2.16
10 BBRI 4,450 4,480 30 0.67