Portal Berita Ekonomi Rabu, 20 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 15:11 WIB. IHSG - Gerak IHSG terbayangi aksi profit taking
  • 15:06 WIB. Suspensi - BEI cabut suspensi atas saham PT Atlas Resources Tbk (ARII). 
  • 15:03 WIB. Lahan - PTPP dan PGN tanda tangani perjanjian pengelolaan tanah. 
  • 15:00 WIB. Divestasi - Pelindo II akan divestasi 30% saham PT Pelabuhan Tanjung Priok melalui IPO. 
  • 15:00 WIB. Otomatisasi - Pelindo II targetkan otomatisasi terminal 2 dan 3 akan selesai pada tahun 2023. 
  • 14:59 WIB. Sukuk Ijarah - BEI catatkan sukuk ijarah PLN sejumlah Rp863 miliar. 
  • 14:58 WIB. Obligasi - Hari ini, PLN catatkan obligasi senilai Rp2,39 triliun. 
  • 14:57 WIB. Akuisisi - Bank BCA dikabarkan akan segera akuisisi Bank Royal Indonesia. 
  • 14:56 WIB. Produksi - Asahmias targetkan kapasitas produksi kaca lembaran meningkat jadi 720 ton per tahun. 
  • 14:55 WIB. Investasi - Pabrik kaca lembaran milik Asahimas punyai nilai investasi hingga 17.250 juta yen. 
  • 14:54 WIB. Asahimas - PT Asahimas resmikan pabrik kaca lembaran yang berlokasi di Cikampek, Jawa Barat. 
  • 14:51 WIB. Dividen - PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen bukukan dividen 2018 sebesar Rp17,09 miliar.

     

  • 14:17 WIB. Milenial - Kemenperin andalkan ASN milenial untuk menyongsong industri digital.
  • 14:16 WIB. Bekraf - Bekraf gelar pelatihan pengetahuan manajemen keuangan untuk pelaku ekonomi kreatif Cirebon.
  • 14:14 WIB. Ekonomi - CEO Standard Chartered Bank optimis pertumbuhan ekonomi 2019 terjaga.

Prabowo: Menteri Keuangan Harusnya Ganti Nama Jadi Menteri Pencetak Utang

Foto Berita Prabowo: Menteri Keuangan Harusnya Ganti Nama Jadi Menteri Pencetak Utang
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menanggapi pernyataan Calon Presiden No.02 Prabowo Subianto yang menyebutkan menteri keuangan sebaiknya diganti dengan nama menteri pencetak utang. Ia mengatakan, seorang calon presiden tidak sepantasnya mengolok-olok nama sebuah institusi negara.

Hal tersebut disampaikan Nufransa dalam laman media sosial di Jakarta, Minggu (27/1/2019), 

"Kementerian Keuangan adalah sebuah institusi negara yang penamaan, tugas dan fungsinya diatur oleh Undang-Undang. Siapapun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh Undang-Undang, apalagi seorang calon presiden," ujar Nufransa.

Nufransa menuturkan, pengelolaan utang diatur dalam undang-undang dan pengajuannya harus melalui persetujuan DPR, dibahas secara mendalam dan teliti. Utang adalah bagian dari pembiayaan yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal dan APBN. Kebijakan fiskal dan APBN adalah alat untuk menjaga perekonomian dan alat untuk memakmurkan rakyat dan mencapai tujuan bernegara. APBN dituangkan dalam Undang-Undang yang merupakan produk bersama antara pemerintah dan semua partai yang berada di DPR. Pelaksanaan UU APBN dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen BPK dan dibahas dengan DPR. Semua urusan negara ini ditur oleh Undang-Undang.

Pengelolaan dan kredibilitas APBN dan utang juga dinilai oleh lembaga rating dunia yang membandingkan utang dan kualitas kesehatan keuangan negara secara konsisten. Indonesia termasuk dalam kategori "investment grade" oleh lembaga rating Moodys, Fitch, S&P, RNI dan Japan Credit Rating Agency "Dengan peringkat tersebut adalah salah menyatakan utang negara sudah dalam stadium lanjut. Yang benar adalah kondisi keuangan negara dalam keadaan sehat dan bugar. Seharusnya semua calon presiden menyampaikan informasi yang benar pada rakyat, bukan ucapan menyesatkan dan bahkan bertujuan menakut-naluri rakyatnya," kata Nufransa.

Menurutnya, rakyat membutuhkan kontestasi program yang kredibel, bukan propaganda untuk menciptakan ketakutan dan penyesatan. Itu menjadi tugas kenegarawanan para elit dan yang mencalonkan menjadi pemimpin bangsa, yang bertanggung jawab membawa negara dan bangsa Indonesia menjadi negara maju, adil dan makmur, adil dan dihormati serta disegani didunia.

Ia menambahkan, utang sendiri sudah ada sejak 1946, dimana pemerintah sudah mengeluarkan surat utang negara yang disebut Pinjaman Nasional.

Dari masa ke masa, setiap pemerintahan akan menggunakan APBN untuk menyejahterakan rakyat dan menjalankan program pembangunan. Nufransa menegaskan, ia dan jajaran pegawai di kementerian keuangan, yang mayoritas adalah generasi milenial, bekerja dan bertanggung jawab secara profesional dan selalu menjaga integritas.

"Kami bangga menjalankan tugas negara menjaga dan mengelola APBN dan Keuangan Negara - dari penerimaan, belanja, transfer ke daerah dan pembiayaan termasuk utang, untuk membangun Indonesia menjadi negara yang bermartabat. Jangan hina dan cederai profesi kami," ujar Nufransa.

Tag: Prabowo Subianto Djojohadikusumo, Pilpres 2019, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Clara Aprilia Sukandar

Foto: Antara/Adeng Bustomi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,766.77 3,728.54
British Pound GBP 1.00 18,468.44 18,283.99
China Yuan CNY 1.00 2,090.80 2,070.07
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,125.00 13,985.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,136.10 10,034.24
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,799.66 1,781.76
Dolar Singapura SGD 1.00 10,456.77 10,349.29
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,040.35 15,877.17
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,474.78 3,436.12
Yen Jepang JPY 100.00 12,744.74 12,615.01

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6494.667 -3.148 627
2 Agriculture 1612.273 9.233 21
3 Mining 1894.930 28.365 47
4 Basic Industry and Chemicals 879.497 -9.712 71
5 Miscellanous Industry 1359.758 -8.770 46
6 Consumer Goods 2656.426 -2.053 51
7 Cons., Property & Real Estate 454.123 1.975 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.559 1.577 71
9 Finance 1233.741 -2.007 91
10 Trade & Service 822.920 1.934 155
No Code Prev Close Change %
1 BNII 258 322 64 24.81
2 ALDO 2,020 2,510 490 24.26
3 MINA 615 725 110 17.89
4 MPPA 260 306 46 17.69
5 INCF 306 360 54 17.65
6 BABP 51 58 7 13.73
7 MLPL 137 155 18 13.14
8 CSIS 137 154 17 12.41
9 GIAA 426 474 48 11.27
10 KARW 87 96 9 10.34
No Code Prev Close Change %
1 SIMA 400 300 -100 -25.00
2 NAGA 332 294 -38 -11.45
3 KONI 486 438 -48 -9.88
4 PSDN 246 222 -24 -9.76
5 AKSI 388 352 -36 -9.28
6 LION 665 615 -50 -7.52
7 FISH 3,670 3,400 -270 -7.36
8 TARA 840 780 -60 -7.14
9 SOTS 322 300 -22 -6.83
10 INAI 468 440 -28 -5.98
No Code Prev Close Change %
1 FREN 298 288 -10 -3.36
2 JPFA 2,500 2,440 -60 -2.40
3 ANTM 995 1,025 30 3.02
4 BBRI 3,840 3,910 70 1.82
5 BMRI 7,275 7,200 -75 -1.03
6 EXCL 2,530 2,610 80 3.16
7 INDY 1,785 1,925 140 7.84
8 BUMI 153 154 1 0.65
9 FILM 795 785 -10 -1.26
10 ADRO 1,245 1,295 50 4.02