Portal Berita Ekonomi Senin, 16 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 19:04 WIB. Thailand - Federasi Industri Thailand sarankan ke otoritas moneter untuk lakukan pemotongan suku bunga agar Baht jinak
  • 18:32 WIB. Brunei - Ekspor Brunei turun 9% (y on y) pada Juni 2019, menjadi 634,4 juta dolar Brunei
  • 16:18 WIB. Korea - Transaksi online produk kosmetik di Korsel naik 20% (y on y) periode Januari-Juli, menjadi US$5,6 M 
  • 16:14 WIB. Valas - Poundsterling melemah 0,51% terhadap dollar pada posisi 1,24 $/Pound
  • 16:13 WIB. Valas - Euro melemah 0,07% terhadap dollar pada posisi 1,11 $/Euro
  • 16:12 WIB. Valas - Yuan menguat 0,17% terhadap dollar pada posisi 7,07 Yuan/$
  • 16:11 WIB. Valas - Yen menguat 0,31% terhadap dollar pada posisi 107,76 Yen/$
  • 16:08 WIB. Bursa - Shanghai Composite Index ditutup melemah 0,02% pada posisi 3.030
  • 16:06 WIB. Valas - Rupiah ditutup melemah 0,54% terhadap dollar pada posisi Rp 14.042 
  • 16:04 WIB. Bursa - Indeks FTSE 100 dibuka melemah 0,13% pada posisi 7.358
  • 15:53 WIB. Bursa - Indeks Hang Seng hong Kong ditutup melemah 0,83% pada posisi 27.124
  • 15:44 WIB. Bursa - Indeks KOSPI ditutup menguat 0,64% pada posisi 2.062
  • 13:48 WIB. Serangan Aramco - SK Innovation Co Korsel: Kilang telah mendiversikasi sumber impor minyak mentah, tidak signifikan pengaruhnya
  • 13:40 WIB. Serangan Aramco - S-Oil Corp Korea: Gangguan pasokan tidak mungkin terjadi karena cadangan dari Aramco ada juga di Belanda dan Jepang
  • 13:16 WIB. China - Penjualan eceran barang konsumsi di China naik 7,5% (y on y) pada Agustus (US$479,78 M)

Pemerintahan Jokowi Tuai Kritik dari Majalah "The Economist", Staf Presiden: Data Tidak Akurat

Pemerintahan Jokowi Tuai Kritik dari Majalah
WE Online, Jakarta -

Staf Khusus Presiden, Ahmad Erani Yustika menilai kritik yang disampaikan oleh majalah berbahasa Inggris "The Economist" terhadap kinerja pemerintah Indonesia tidak berdasarkan data yang akurat.

"Kami mengapresiasi atas kritik yang disampaikan oleh The Economist, namun banyak dari kritik itu yang perlu diklarifikasi karena tidak didasarkan kepada data yang akurat dan peta komprehensif atas kemajuan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu," kata Ahmad Erani Yustika dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, pada Minggu (27/1/2019).

Menurut Erani, The Economist mengkritik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla karena menekankan pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mengedepankan geliat investasi menarik investor.

Majalah tersebut pada pekan lalu membuat tulisan tentang kritik janji kampanye Presiden Joko Widodo untuk memberikan pertumbuhan PDB sebesar 7 persen per tahun pada akhir masa jabatan pertamanya. Namun, realisasinya hanya sekitar 5 persen. Prospek untuk 2019 juga terlihat tidak lebih baik, terutama karena Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga enam kali dalam sembilan bulan terakhir untuk menahan penurunan rupiah.

Kritikan kedua adalah soal rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia yang memiliki kualifikasi yang baik. Hal ini dikeluhkan oleh para pebisnis tentang kurangnya pekerja Indonesia yang terampil. Meski 20 persen anggaran APBN untuk pendidikan, namun standar pendidikan di Indonesia masih rendah.

The Economist juga melihat tingginya upah tenaga kerja Indonesia. Upah pekerja manufaktur Indonesia 45 persen lebih tinggi dari Vietnam karena kebijakan populis Pemerintah Daerah (Pemda) yang sebagian besar merupakan politikus untuk mengangkat suara mereka.

Kritikan lainnya adalah dalam hal belanja anggaran karena pada awalnya pemerintahan Jokowi-JK. Awalnya Jokowi fokus untuk pembangunan infrastruktur namun dalam anggaran 2018, The Economist melihat modal untuk infrastruktur justru menurun, digantikan dengan belanja subsidi.

Menanggapi kritikan itu, Erani mengatakan indikator-indikator makroekonomi Indonesia tetap solid dan cenderung membaik. Beberapa indikator yang dimaksud adalah tren pertumbuhan ekonomi Indonesia justru naik dari 5,01 persen pada 2014 menjadi 5,17 persen pada 2018 (Triwulan III).

Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan penurunan sejak 2011 hingga 2015. Pada 2011, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,4 persen dan turun menjadi 4,9 persen pada 2015; setelah itu pertumbuhan ekonomi menanjak kembali secara perlahan di saat negara lain pertumbuhan ekonomi makin turun, termasuk China.

"Kualitas pertumbuhan ekonomi membaik. Untuk pertama kalinya sejak 2016 pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan secara bersamaan. Seperti diketahui, pada periode 2005-2014 ketimpangan pendapatan terus meningkat," tambah Erani.

Kemiskinan turun dari 11 persen (2014) menjadi 9,6 persen (2018). Pengangguran turun dari 5,94 persen (2014) menjadi 5,3 persen (2018). Ketimpangan pendapatan turun dari 0,4 (2014) menjadi 0,38 (2018).

Erani mengakui bahwa kondisi ekonomi dunia tidak berada dalam kondisi bugar selama 2018, sehingga memaksa sebagian besar negara menggunakan kebijakan yang cenderung ketat agar stabilitas ekonomi terjaga.

Menurut data Bank Indonesia, suku bunga acuan di Turki naik dari 8,25 persen pada Januari 2018 menjadi 24 persen pada Desember 2018. Korea Selatan naik dari 1,5 persen menjadi 1,75 persen; Hong Kong naik dari 1,75 persen menjadi 2,75 persen. India naik dari 6 persen menjadi 6,5 persen; Filipina naik dari 3 persen menjadi 4,75 persen; Argentina naik dari 26,28 persen menjadi 60,31 persen; dan Meksiko naik dari 7,25 peren menjadi 8,25 persen. Selain lewat kebijakan moneter, pemerintah juga mengeluarkan beberapa langkah untuk mengurangi tekanan pada neraca transaksi berjalan, seperti menaikkan PPh barang impor, penggunaan B20 untuk mengurangi impor BBM.

Menanggapi kritik soal infrastruktur, Erani mengatakan dalam beberapa tahun masa jabatannya, Jokowi bisa menyelesaikan pembangunan yang tertunda bertahun-tahun lamanya dan membangun apa yang belum ada.

Berdasarkan rilis World Economic Forum (WEF) 2017-2018, infrastruktur bukan lagi menjadi tiga masalah utama daya saing di Indonesia. Pembangunan infrastruktur pun telah menempatkan Indonesia menjadi negara yang berdaya saing. Tanggapan berikutnya berkaitan dengan ketenagakerjaan di Indonesia yang disebut The Economist masih belum terampil, bahkan menuntut upah yang tinggi, Erani mengatakan porsi tenaga kerja formal justru meningkat.

Pada Agustus 2014, porsi pekerja formal mencapai 40 persen dan meningkat menjadi 43 persen pada Agustus 2018. "Hal ini menggambarkan kualitas tenaga kerja semakin membaik," ungkap Erani. Produktivitas tenaga kerja Indonesia pada kenyataannya terus meningkat. Data ILO menunjukkan produktivitas pekerja pada periode 2014-2018 tumbuh sebesar 1.408 dolar AS atau 18 persen. Peningkatan itu masih lebih baik dari periode 2009-2013 yang hanya naik sebesar 1.122 dolar AS atau 17 persen.

Pemerintah, menurut Erani, tidak hanya menitikberatkan pada aspek produktivitas semata, namun juga fokus pada peningkatan kualitas SDM agar dalam jangka panjang produktivitas tenaga kerja semakin baik.

"Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan upah minimum sebagai komitmen mendorong produktivitas yang disesuaikan dengan kemampuan pelaku industri. Rata-rata upah minimum provinsi (UMP) secara nasional sepanjang 2014-2019 naik 60 persen," tegas Erani.

Tag: Ekonomi Indonesia, Produk Domestik Bruto (PDB), Bank Indonesia (BI), Joko Widodo (Jokowi)

Penulis: Redaksi WE Online/Ant

Editor: Clara Aprilia Sukandar

Foto: Antara/Afriadi Hikmal

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,756.53 3,719.01
British Pound GBP 1.00 17,582.91 17,401.23
China Yuan CNY 1.00 1,994.14 1,974.33
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,090.00 13,950.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,681.24 9,582.26
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,800.39 1,782.38
Dolar Singapura SGD 1.00 10,251.00 10,145.45
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,606.08 15,449.63
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,384.58 3,348.54
Yen Jepang JPY 100.00 13,077.78 12,946.64

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6219.435 -115.408 652
2 Agriculture 1361.119 -4.695 21
3 Mining 1679.100 9.097 49
4 Basic Industry and Chemicals 894.538 -4.674 72
5 Miscellanous Industry 1188.637 -9.828 49
6 Consumer Goods 2222.625 -143.391 53
7 Cons., Property & Real Estate 496.194 -2.638 81
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1196.711 -0.304 75
9 Finance 1248.458 -20.517 90
10 Trade & Service 806.205 -6.008 162
No Code Prev Close Change %
1 SKYB 67 90 23 34.33
2 LPLI 125 158 33 26.40
3 ITIC 800 1,000 200 25.00
4 MYTX 63 77 14 22.22
5 TALF 312 360 48 15.38
6 APEX 530 580 50 9.43
7 AHAP 57 62 5 8.77
8 POLL 4,630 5,025 395 8.53
9 SHID 3,350 3,600 250 7.46
10 ARTA 364 390 26 7.14
No Code Prev Close Change %
1 GGRM 68,800 54,600 -14,200 -20.64
2 OMRE 1,740 1,400 -340 -19.54
3 HMSP 2,800 2,290 -510 -18.21
4 JAWA 150 124 -26 -17.33
5 BMSR 120 100 -20 -16.67
6 AKSI 580 486 -94 -16.21
7 BRAM 7,400 6,225 -1,175 -15.88
8 OKAS 224 193 -31 -13.84
9 BCAP 199 172 -27 -13.57
10 BAPI 150 130 -20 -13.33
No Code Prev Close Change %
1 HMSP 2,800 2,290 -510 -18.21
2 MNCN 1,305 1,285 -20 -1.53
3 GGRM 68,800 54,600 -14,200 -20.64
4 IPTV 555 540 -15 -2.70
5 BBRI 4,310 4,190 -120 -2.78
6 MAMI 129 130 1 0.78
7 BAPI 150 130 -20 -13.33
8 IATA 50 50 0 0.00
9 BMTR 376 364 -12 -3.19
10 ADRO 1,375 1,430 55 4.00