Perbedaaan Perhitungan Lahan Baku Sawah Sudah Lama Terjadi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Menteri Pertanian (Menhan), Bungaran Saragih mengatakan, data luas lahan sawah memang sejak dulu jadi masalah karena perbedaan persepsi. Padahal, data itu penting untuk menjadi landasan untuk kebijakan dan anggaran.

Ia menuturkan hal tersebut terkait pilihan pemerintah, yang menggunakan lahan baku sawah versi lama seluas 8,1 juta hektare untuk penentuan anggaran subsidi pupuk. Hitungan itu jauh lebih besar dari hasil penghitungan Biro Pusat Statistik (BPS) bersama lembaga terkait, bahwa lahan baku sawah pada 2018 kemarin hanya 7,1 juta hektare.

“Sebenarnya tidak ada prevalensi benar salah. Tidak bisa dikatakan data BPS paling benar, data BPN paling benar, atau data Kementan paling benar, karena tidak pernah dibuka secara jelas ke publik soal definisi dan metodologi pengumpulan datanya,” ujar Bungaran dalam keterangan tertulis yang diterima.

Menurut Bungaran, saat dirinya menjadi menteri, ia juga merasakan data yang digunakan selalu over estimate, atau dibesarkan.

“Kalau saya dulu, daripada mengumpulkan data dan makan waktu, kita kerja dulu, waktu itu pakai data yang tersedia, merumuskan kebijakan dengan data harga, karena data harga lebih akurat dan bisa dipercaya daripada data fisik, semisal area tanam dan area produktif,” tuturnya.

Ia berharap BPS, BPN, dan Kementan bisa duduk bersama merumuskan data-data ini dan membukanya ke publik, dan melibatkan akademisi. Ia mengakui area tanam di Indonesia terus berubah, terutama terkait konversi lahan tanam.

“Jangankan dibandingkan 1990-an, dibanding tahun 2000-an saja sudah jauh berbeda. Jadi semua informasi terkait luasan pertanian, harus dicek ricek lagi dengan tentunya keterbukaan definisi dan metodologi, sehingga masalah data bisa selesai,” jelasnya.

Pihak terkait, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, meskipun belum terverifikasi semua, total luas lahan baku sawah terbaru pada 2018 kemarin sudah menunjukkan hampir keseluruhan data. Dikarenakan 14 provinsi yang telah terverifikasi memiliki sekitar 86% dari total luasan lahan baku sawah yang dihitung.

“Sisanya yang 16 provinsi itu bukan sentra produksi padi. Itu kan kayak adanya di timur Indonesia, terus beberapa di Sulawesi, terus di Kalimantan. Provinsi-provinsi itu bukan sentra produksi,” kata Kepala Subdirektorat Statistik Tanaman Pangan BPS, Kadarmanto di Jakarta, Kamis (24/1).

Mengenai tidak dipakainya lahan baku sawah terbaru yang digagas oleh BPS, BIG, BPN, dan berbagai instansi terkait lainnya dalam penentuan anggaran Kementan, Kadarmanto menyatakan, pihaknya tidak bisa mencegah hal tersebut. BPS hanya menerbitkan data.

“Kami bukan polisi yang bisa melarang. Hanya saja penghitungan ini kan sudah lama. Kalau yang 8,1 juta hektare itu kan data tahun kapan,” ujar Kardarmanto.