Portal Berita Ekonomi Minggu, 15 September 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 20:46 WIB. Serangan Aramco - Aramco akan berikan kompensasi kepada klien yang kekurangan cadangan (Bloomberg)
  • 20:17 WIB. China - Industri logistik sedang kontraksi dengan imdeks kinerja logistik 50,9% pada Agustus
  • 18:31 WIB. Polusi - Kementerian Ekologi : Emisi polutan di China turun 11,1% pada 2013-2018, jumlah kendaraan naik 32,7%
  • 16:52 WIB. Arab Saudi - Pasokan minyak dunia berkurang sekitar 5% karena kebakaran di Aramco (Reuters) 
  • 15:44 WIB. India - Baru 11 perusahaan IPO dengan nilai 10 ribu crore rupee sampai September,  tahun lalu 24 perusahaan
  • 14:49 WIB. India - Merger Bank of India,  Punjab National Bank dan Oriental Bank of Commerce akan jadi bank no 2 setelah State Bank Of India
  • 14:01 WIB. India - Merger 3 bank,  Bank of India,  Punjab National Bank dan Oriental Bank of Commerce efektif April 2020
  • 13:51 WIB. Karet - Myanmar ekspor 192.980 ton karet senilai US$247,56 juta dalam 11 bulan pertama

DPRD Jabar Minta Gubernur Segera Revisi AD/ART Bank BJB

DPRD Jabar Minta Gubernur Segera Revisi AD/ART Bank BJB - Warta Ekonomi
WE Online, Bandung -

Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Provinsi Jawa Barat meminta panitia pendaftaran calon direksi Bank BJB memberi kesempatan bagi semua pendaftar untuk mengikuti proses seleksi yang akan dimulai pada Selasa (29/1/2019) besok. Kandidat yang terjegal syarat pendaftar harus tetap diberi kesempatan untuk mengikuti tes selama memiliki kualifikasi perbankan yang kompeten.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Barat, Eryani Sulam mengatakan, persyaratan pendaftar calon direksi tidak transparan karena melarang mantan direksi dan mantan pimpinan eksekutif Bank BJB untuk kembali berkarir di bank pelat merah tersebut. 

"Hal ini tidak boleh terjadi karena memberi keistimewaan kepada sebagian pendaftar. Seharusnya semua kandidat memiliki peluang yang sama," katanya kepada wartawan di Bandung, Senin (27/1/2019).

Selama memenuhi kualifikasi perbankan yang baik, mantan direksi dan mantan pimpinan eksekutif Bank BJB tidak boleh dilarang untuk mengikuti tes karena bisa jadi mampu membawa perubahan positif untuk BUMD tersebut. 

"Logikanya, yang dari luar saja boleh mendaftar, masa yang dari dalam (mantan direksi dan pimpinan eksekutif) tidak boleh mendaftar. Kan aneh," ujarnya.

Bahkan, jika kandidat tersebut memiliki keunggulan seperti lebih memahami situasi dan kondisi Bank BJB karena pernah berada di dalamnya. "Jadi tidak tepat kalau dalam AD/ART ada aturan itu di point tiga)," tegasnya.

Dengan begitu, Eryani pun meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) selaku pemegang saham pengendali Bank BJB tidak tergesa-gesa melakukan RUPSLB untuk memilih jajaran direksi yang baru. Selain itu, ia juga meminta agar Emil segera mengusulkan perubahan AD/ART agar point tiga tersebut dihilangkan.

"Gubernur jangan terburu-buru RUPS milih direksi. Harusnya RUPS dulu untuk mengubah aturan itu. Luruskan dulu AD/ART ini, jangan ada aturan yang diskriminasi," katanya.

Eryani menegaskan, perubahan AD/ART lazim dilakukan selama disetujui oleh mayoritas pemegang saham. Bahkan. Hal ini pun pernah dilakukan pada 2011 oleh gubernur Jawa Barat saat itu, Ahmad Heryawan.

"Selama disetujui mayoritas pemegang saham, itu hal yang wajar. Apalagi perubahan AD/ART itu demi perbaikan dan kemajuan Bank BJB," katanya.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat yang salah satunya menangani BUMD ini pun menilai, pemberian kesempatan bagi semua pendaftar untuk ikut seleksi bisa dilakukan terlebih dahulu tanpa harus menunggu perubahan AD/ART. 

"Bisa, semua kandidat diberi kesempatan dulu untuk ikut proses seleksi, baru nanti menyusul perubahan AD/ART-nya,. Apalagi perubahan AD ART pernah dilakukan," jelasnya.

Seperti diketahui, perubahan AD/ART bisa dilakukan. Sehingga para mantan direksi pun bisa masuk seleksi. Seperti halnya dalam beberapa perusahaan nasional yang berstatus sebagai BUMN yaitu Direktur Utama Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo adalah mantan Group Head di Divisi Strategy and Performance, yang kemudian keluar dan menjadi Managing Director di Mandiri Sekuritas CEO di Indonesia Infrastructure Finance (2011-2013). Bahkan kemudian sebagai CEO di Lembaga Penjamin Simpanan (2014-2015), dan saat ini menjadi Direktur Utama Bank Mandiri.

Selain Bank Mandiri, Bank BNI pun mempunyai sejarah yang sama dengan beberapa Direksinya yang saat ini menjabat, Achmad Baiquni yang menjadi Direktur Utama Bank BNI saat ini, sebelumnya sebagai Direktur Keuangan PT BRI Tbk (2010 - 2015), Direktur Bisnis Usaha Kecil Menengah dan Syariah PT BNI Tbk (2008-2010).

Direktur Korporasi PT BNI Tbk (2006 – 2008) dan Direktur Konsumer PT BNI Tbk (2003-2006). Herry Sidharta saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Bank BNI, Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bisnis Korporasi PT. BNI Tbk (2015-2016) Direktur SDM & Umum Perum Jamkrindo (2014-2015), Direktur Operasi Perum Jamkrindo (2013- 2014), Direktur Keuangan Perum Jamkrindo (2011-2013), Pemimpin Divisi Usaha Kecil PT. BNI Tbk (2010). Pemimpin Divisi Usaha Menengah (2009-2010), Pemimpin Divisi Korporasi (2008-2009);

"Pada dasarnya Anggaran Dasar Perseroan dapat diubah kapan saja dengan ketentuan perubahan tersebut harus dilakukan dalam RUPS," pungkasnya. 

Tag: PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB), Ridwan Kamil

Penulis: Rahmat Saepulloh

Editor: Vicky Fadil

Foto: Rahmat Saepulloh

Loading...

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,737.67 3,699.66
British Pound GBP 1.00 17,296.47 17,118.20
China Yuan CNY 1.00 1,978.94 1,959.18
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,020.00 13,880.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,633.14 9,535.56
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,791.83 1,773.80
Dolar Singapura SGD 1.00 10,202.30 10,094.55
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,515.93 15,358.22
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,368.57 3,332.53
Yen Jepang JPY 100.00 12,963.48 12,830.47

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6334.843 -7.331 651
2 Agriculture 1365.814 13.005 21
3 Mining 1670.003 -35.835 49
4 Basic Industry and Chemicals 899.212 -6.623 72
5 Miscellanous Industry 1198.465 0.426 49
6 Consumer Goods 2366.016 -3.032 53
7 Cons., Property & Real Estate 498.832 -1.191 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1197.015 2.363 75
9 Finance 1268.975 4.024 90
10 Trade & Service 812.213 -2.562 162
No Code Prev Close Change %
1 SKYB 50 67 17 34.00
2 BCAP 163 199 36 22.09
3 AKSI 476 580 104 21.85
4 JAWA 129 150 21 16.28
5 BBLD 416 476 60 14.42
6 INTD 140 160 20 14.29
7 SIMA 83 93 10 12.05
8 INPP 760 835 75 9.87
9 BBHI 160 175 15 9.38
10 SRAJ 230 250 20 8.70
No Code Prev Close Change %
1 ETWA 115 84 -31 -26.96
2 KARW 126 96 -30 -23.81
3 BMSR 145 120 -25 -17.24
4 ALMI 460 382 -78 -16.96
5 OKAS 260 224 -36 -13.85
6 AMAG 308 278 -30 -9.74
7 TMAS 154 141 -13 -8.44
8 EMTK 6,100 5,600 -500 -8.20
9 DNAR 270 248 -22 -8.15
10 FIRE 3,080 2,840 -240 -7.79
No Code Prev Close Change %
1 IPTV 530 555 25 4.72
2 MNCN 1,300 1,305 5 0.38
3 MSIN 466 490 24 5.15
4 BHIT 73 79 6 8.22
5 BMTR 362 376 14 3.87
6 TMAS 154 141 -13 -8.44
7 BCAP 163 199 36 22.09
8 MAMI 130 129 -1 -0.77
9 TELE 390 366 -24 -6.15
10 ANTM 1,120 1,070 -50 -4.46