Portal Berita Ekonomi Jum'at, 19 Juli 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 09:18 WIB. Kamboja - Pemerintah Kamboja telah memastikan  1.600 ton sampah plastik dari AS dan Kanada adalah ilegal.
  • 09:08 WIB. Selat Hormuz -  Trump: AL AS menembak drone Iran yang mendekati kapal perang AS.
  • 09:02 WIB. MediaTek - Sambut 5G, MediaTek rilis platform AI IoT i700, komputasi edge AI berkecepatan tinggi.
  • 08:56 WIB. IHSG - IHSG dibuka hijau 0,22% di awal sesi I.
  • 08:00 WIB. Instagram - Instagram uji fitur untuk sembunyikan jumlah likes.
  • 06:12 WIB. India - Future Group (riteler India) akan luncurkan 7-Eleven pertama di India.
  • 06:08 WIB. Tokopedia - Tokopedia buka fitur tukar tambah smartphone.
  • 05:57 WIB. Go-Jek - Go-Jek dan Astra buka layanan sewa mobio Go-Fleet untuk mitra pengemudi.
  • 22:50 WIB. India - Paytm (perusahaan pembayaran digital India) peroleh transaksi US$ 150 juta dari eBay untuk perkuat daya tawar dengan Amazon

BPK Dorong Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan

BPK Dorong Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Pemerintah daerah dan aparat desa diharapkan dapat mengelola dana desa secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut bertujuan agar perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

“Oleh karena itu, pemerintah pusat menganggarkan dana desa yang cukup besar setiap tahunnya,” kata Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun dalam keterangan tulisnya, Senin (28/1/2019).

Isma Yatun juga menegaskan  bahwa pengelola dana desa hendaknya terus meningkatkan kemampuan dan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan desa.

"Semua aktifitas pengelolaan keuangan desa sebaiknya dicatat dan didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah," tegasnya.

Pengelolaan dana desa lanjutnya tidak akan terlaksana dan terimplementasi dengan baik jika tidak ada evaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diharapkan aparat perangkat desa transparan dalam pengelolaan dana desa serta melibatkan masyarakat, hal ini untuk mencegah ketidakpercayaan masyarakat kepada pengelola anggaran dana desa.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa anggaran dana desa yang digelontorkan setiap tahunnya tidak pernah mengalami penurunan. Dari Rp20,67 triliun pada 2015 meningkat menjadi Rp46,98 triliun pada 2016. Kemudian sebesar Rp60 triliun pada 2017 dan 2018 sebesar Rp60 triliun. Sedangkan untuk tahun 2019 mendatang dinaikkan menjadi sebesar Rp70 triliun.

"Kita inginkan ketimpangan antara desa dan kota semakin sempit, kemiskinan yang ada didesa berkurang drastis. Kemiskinan di desa saat ini sudah turun karena adanya dana desa dan program-program yang lainnya," kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan kepada seluruh kepala desa agar pemanfaatan dana desa yang sebelumnya lebih cenderung ke pembangunan infrastruktur, dapat dialihkan ke pemberdayaan masyarakat desa dan pemberdayaan ekonomi.

"Dalam 4 tahun kita fokus ke infrastruktur. Saya berharap bisa digeser pada pemberdayaan ekonomi dan membuat inovasi baru didesa misalnya pengembangan wisata desa,”pungkasnya.

Tag: Dana Desa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Penulis: Boyke P. Siregar

Editor: Kumairoh

Foto: Antara/Aditya Pradana Putra

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,744.80 3,707.38
British Pound GBP 1.00 17,469.01 17,293.50
China Yuan CNY 1.00 2,042.73 2,022.37
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,046.00 13,906.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,864.51 9,764.79
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,797.93 1,779.95
Dolar Singapura SGD 1.00 10,329.46 10,225.00
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,782.09 15,622.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,415.86 3,379.34
Yen Jepang JPY 100.00 13,045.42 12,914.19

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6403.294 8.685 652
2 Agriculture 1359.779 -0.916 21
3 Mining 1655.430 15.724 49
4 Basic Industry and Chemicals 816.021 16.130 72
5 Miscellanous Industry 1264.885 5.069 49
6 Consumer Goods 2385.818 14.333 53
7 Cons., Property & Real Estate 495.521 0.306 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1233.628 3.292 74
9 Finance 1316.824 -9.517 91
10 Trade & Service 816.856 -0.632 163
No Code Prev Close Change %
1 HRME 545 680 135 24.77
2 POLU 1,010 1,260 250 24.75
3 ARKA 830 1,035 205 24.70
4 PICO 390 486 96 24.62
5 GLOB 406 505 99 24.38
6 PAMG 362 416 54 14.92
7 SAPX 655 745 90 13.74
8 MINA 1,250 1,400 150 12.00
9 INPP 720 800 80 11.11
10 SOTS 270 300 30 11.11
No Code Prev Close Change %
1 OCAP 480 372 -108 -22.50
2 BRAM 14,000 11,200 -2,800 -20.00
3 PCAR 2,430 2,010 -420 -17.28
4 TMAS 210 174 -36 -17.14
5 AKSI 338 284 -54 -15.98
6 ARTA 400 342 -58 -14.50
7 POSA 242 214 -28 -11.57
8 BTEK 83 74 -9 -10.84
9 SKBM 440 400 -40 -9.09
10 OASA 290 264 -26 -8.97
No Code Prev Close Change %
1 SRIL 344 350 6 1.74
2 IPTV 244 242 -2 -0.82
3 MNCN 1,420 1,365 -55 -3.87
4 POSA 242 214 -28 -11.57
5 ANTM 900 950 50 5.56
6 BBRI 4,520 4,450 -70 -1.55
7 INKP 7,900 8,475 575 7.28
8 INCO 3,130 3,180 50 1.60
9 BKSL 134 142 8 5.97
10 INOV 422 442 20 4.74