Portal Berita Ekonomi Sabtu, 23 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 13:24 WIB. Ma'ruf Amin - Pusi Neno sama saja menaggap Jokowi dan saya sebagai orang kafir.
  • 13:24 WIB. Ma'ruf Amin - Neno menempatkan puisinya seperti perang Badar, padahalkan Indonesia gelar Pemilu.
  • 13:24 WIB. Ma'ruf Amin - Puisi Neno Warisman di Munajat 212 seperti doa Nabi Muhammad kala perang Badar.
  • 10:39 WIB. Dradjad Wibowo - Kami optimis dapat menurunkan harga pangan.
  • 10:39 WIB. Dradjad Wibowo - Prabowo berpihak ke petani, peternak, petambak, nelayan, dan emak-emak.
  • 10:38 WIB. Dradjad Wibowo - Penurunan harga pangan adalah komitmen Prabowo-Sandi.
  • 09:10 WIB. Inas Nasrullah - Penurunan harga pangan oleh Prabowo secara tangan besi.
  • 09:09 WIB. Inas Nasrullah - Yang ditakuti oleh petani dan peternak, Prabowo dikenal ganas dan telengas.
  • 09:09 WIB. Inas Nasrullah - Cara Prabowo turunkan harga pangan, bakal ada petani dan peternak merugi.
  • 09:09 WIB. Inas Nasrullah - Upaya turunkan harga telur hingga beras dalam waktu 100 hari bakal ugal-ugalan.
  • 08:59 WIB. Saleh Daulay - Pengalaman Sandiaga selama berkampanye bakal dipaparkan pada debat nanti.
  • 08:59 WIB. Saleh Daulay - Sandiaga bakal menguasai tema debat ketiga berhadapan Ma'ruf Amin.
  • 08:58 WIB. Saleh Daulay - Sandiaga punya pengetahuan cukup soal kehidupan sosial Indonesia.
  • 08:58 WIB. Saleh Daulay - Persoalan bangsa hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan umum.
  • 08:58 WIB. Saleh Daulay - Bahasa agama biasanya bicara secara umum hingga level moral, sedang teknis tidak.

Tanggapi Faisal Basri, Menkeu: Kenaikan Beban Bunga Utang Bukan Hal Baru

Foto Berita Tanggapi Faisal Basri, Menkeu: Kenaikan Beban Bunga Utang Bukan Hal Baru
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan tren kenaikan beban pembayaran bunga utang adalah sesuatu yang wajar. Hal ini menanggapi pernyataan ekonom Faisal Basri yang menyebutkan meskipun utang RI masih rendah tapi beban pembayaran bunga utang terus meningkat.

"Jadi saya hanya ingin menyampaikan, yang disampaikan (faisal basri) bukan sesuatu hal yang baru. Adalah sesuatu yang logis," kata Sri Mulyani disel konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (24/1/2019).

Sri Mulyani menyebutkan, dalam lima tahun terakhir tren suku bunga acuan terus mengalami peningkatan. Bank Indonesia (BI) pun meresponnya dengan menaikkan suku bunga acuannya BI-7day Reverse Repo Rate sebanyak enam kali menjadi 6% sepanjang 2018. Imbasnya untuk menjaga daya tarik, yield surat utang Indonesia bertenor 10 tahun turut naik menjadi sebesar 8,25% per 29 Januari 2019. Sementara pada awal Januari 2018, yield surat utang Indonesia bertenor 10 tahun paling tinggi sebesar 6,25%.

Sebaliknya, hal ini sangat berbeda dengan tahun 2014 dimana beban bunga utang rendah lantaran saat itu ada tren pelonggaran moneter dunia. BI pun pada saat itu turun menurunkan suku bunga acuannya.

"Maka pasti dengan stok utang yang lebih kecil dengan suku bunga rata-rata internasional dan dalam negeri yang lebih rendah, ya pasti pembayaran bunganya lebih moderate," cetus Sri Mulyani.

Menkeu menilai pemerintah akan tetap melakukan utang selama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit. Namun ia meminta jangan hanya melihat pada nominalnya saja, tetapi harus dilihat dalam konteks yang lebih besar.

"Apakah utang kita itu mampu untuk menjaga kita stabilitas ekonomi indonesia waktu dia menghadapi tekanan harga komoditas jatuh, ekspor negatif, waktu tahun 2014-2015, apakah dia mampu membangun infrastruktur, apakah kita mampu mengurangi kemiskinan, apakah kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi. Itu semuanya kan tujuannya," jelasnya.

"Namun, yg harus dilihat, yg dibandingkan itu ya tidak hanya nominal. Kalo nominalnya ini bergerak tapi nominal lain tidak dilihat, itu kan jadi membingungkan, atau cenderung dianggap untuk menakut-nakuti masyarakat," tambahnya.

Sebelumnya, Faisal Basri dalam laman resminya, mengaku bahwa rasio utang pemerintah Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif rendah bila dibandingkan dengan Jepang dan Amerika Serikat (AS). Namun, meminta pemerintah mewaspadai beban pembayaran bunga utang terhadap APBN yang terus meningkat.

“Selama kurun waktu 2014-2018, utang pemerintah pusat naik 69%, dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.416 triliun. Peningkatan itu lebih tinggi ketimbang periode 2010-2014 sebesar 55%,” tulis Faisal dalam situs resminya.

Berdasarkan catatannya, pembayaran bunga utang pada 2014 baru mencapai 7,5% dari belanja total dan 11,1% dari belanja pemerintah pusat. Lima tahun kemudian (2018), pembayaran bunga utang meningkat, masing-masing menjadi 11,7% persen dari belanja total dan 17,9% dari belanja pemerintah pusat.

Selama kurun waktu 2014-2018, belanja untuk pembayaran bunga utang tumbuh paling tinggi, yaitu 94% atau lebih dari tiga setengah kali pertumbuhan belanja modal yang hanya 25,9%.

Sebagai perbandingan, rasio utang AS mencapai 105% dari PDB atau jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu di 34% dari PDB. Meski rasio utangnya lebih tinggi, AS hanya mengalokasikan 7% untuk pembayaran bunga utang dari total belanja tahun anggaran 2018.

Tag: Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Sri Mulyani Indrawati

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Kumairoh

Foto: Antara/Sigid Kurniawan

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,773.17 3,734.94
British Pound GBP 1.00 18,447.47 18,263.53
China Yuan CNY 1.00 2,107.04 2,086.19
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,149.00 14,009.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,042.96 9,942.19
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,802.90 1,785.04
Dolar Singapura SGD 1.00 10,446.69 10,342.56
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,044.97 15,882.00
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,467.04 3,430.22
Yen Jepang JPY 100.00 12,776.77 12,646.93

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6501.378 -36.388 628
2 Agriculture 1604.794 -11.878 21
3 Mining 1940.127 4.527 47
4 Basic Industry and Chemicals 888.309 -14.973 71
5 Miscellanous Industry 1338.979 -8.175 46
6 Consumer Goods 2638.097 -16.371 51
7 Cons., Property & Real Estate 455.949 -3.945 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1207.267 -6.802 72
9 Finance 1235.093 -8.628 91
10 Trade & Service 834.167 6.854 155
No Code Prev Close Change %
1 INTD 141 190 49 34.75
2 OCAP 72 97 25 34.72
3 JAYA 432 540 108 25.00
4 INPS 2,400 3,000 600 25.00
5 SIMA 258 322 64 24.81
6 BALI 895 1,115 220 24.58
7 PNSE 675 840 165 24.44
8 CLAY 1,395 1,725 330 23.66
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 MFMI 650 790 140 21.54
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,425 1,095 -330 -23.16
2 TALF 332 260 -72 -21.69
3 IBFN 266 232 -34 -12.78
4 INCI 570 510 -60 -10.53
5 KOIN 302 272 -30 -9.93
6 POLI 1,160 1,055 -105 -9.05
7 PJAA 1,500 1,400 -100 -6.67
8 SMDM 178 168 -10 -5.62
9 SDPC 110 104 -6 -5.45
10 TBIG 4,440 4,200 -240 -5.41
No Code Prev Close Change %
1 UNTR 26,500 27,950 1,450 5.47
2 BMRI 7,325 7,100 -225 -3.07
3 ADRO 1,415 1,410 -5 -0.35
4 PGAS 2,640 2,650 10 0.38
5 BNLI 1,055 1,055 0 0.00
6 JPFA 2,330 2,340 10 0.43
7 INDY 2,180 2,170 -10 -0.46
8 BUMI 163 158 -5 -3.07
9 SQMI 272 332 60 22.06
10 ANTM 1,035 1,055 20 1.93