Portal Berita Ekonomi Senin, 18 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 18:44 WIB. Debat - Debat Capres belum perlihatkan strategi jitu hadapi impor.
  • 18:44 WIB. Industri - Qatar Petroleum tanda tangani kesepakatan awal tingkatkan industri energi lokal.
  • 18:42 WIB. Perikanan - DPR: optimalisasi budi daya perikanan beri nilai tambah.
  • 18:41 WIB. Impor - Jokowi: impor beras sangat diperlukan.
  • 18:41 WIB. Otomotif - Industri kaca dalam negeri pasok 90% produk otomotif.
  • 18:39 WIB. Rendang - Payakumbuh ekspor rendang ke Arab Saudi.
  • 18:39 WIB. Parepare - Pemprov Sulsel kucurkan Rp75 miliar bantu pembangunan Parepare.
  • 18:38 WIB. APDESI - APDESI inginkan pelestarian alam dikelola bersama Pemerintah Desa.
  • 18:37 WIB. Energi - Peneliti: energi terbarukan belum dibahas intensif di debat capres.
  • 18:36 WIB. APBD - Penjabat Sekda Mimika dorong penyerapan APBD induk 2019.
  • 18:35 WIB. Pangan - Topik pangan belum dibahas intensif pada debat capres.
  • 18:33 WIB. Cabai - Harga cabai merah besar di Kendari naik menjadi Rp31.500/kg.
  • 18:32 WIB. Padi - Pemkab Solok Selatan targetkan luas tanam padi 27.914 ha.
  • 16:49 WIB. Apple - Apple rekrut CEO Otto, startup penyedia kunci pintar yang gagal.
  • 16:28 WIB. E-Commerce - Lazada dan Bhinneka umumkan kolaborasi.

Taspen Berikan Jaminan Sosial ke Honorer

Foto Berita Taspen Berikan Jaminan Sosial ke Honorer
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

PT Taspen (Persero) resmi menjadi penyelenggara jaminan sosial berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai non-PNS termasuk tenaga honorer yang bertugas pada instansi pemerintah.

Sekretaris Perusahaan Taspen Dodi Susanto mengatakan, program JKK dan JKM diatur dalam dua kategori, yaitu yang bekerja pada penyelenggara negara dan bukan penyelenggara negara. Program JKK dan JKM bagi penerima upah selain yang bekerja pada penyelenggara negara diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tenaga Kerja.

Sedangkan untuk yang bekerja pada penyelenggara negara diatur berdasarkan PP No 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, PP No 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, dan PP No 49 Tahun 2018 tentang entang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, di mana untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK, dan Honorer dikelola oleh Taspen.

Sementara untuk Anggota TNI, Polisi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) termasuk PPPK-nya dikelola oleh ASABRI berdasarkan PP No 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

“Melalui PP 49 tentang Manajemen PPPK menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi PPPK berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Bantuan Hukum,” ujarnya, dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (29/1/2019). 

Ia menyebutkan, pada Pasal 99 PP 49 disebutkan bahwa pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah diberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, JKK dan JKM sebagaimana berlaku bagi PPPK. “Peraturan yang berlaku bagi PPPK dalam hal ini PP 70 dimana pengelolaan JKK dan JKM diamanatkan kepada Taspen,” ujarnya.

Menurut Dodi, aturan di atas merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Di mana Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa Program JKK dan JKM bagi peserta pada pemberi kerja penyelenggaraan negara diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri.

“Dengan ini TASPEN selain menjadi penyelenggara jaminan sosial bagi PNS dan pejabat negara juga memberikan perlindungan berupa bagi pegawai non-PNS termasuk tenaga honorer pemerintah,” tukasnya.

Tag: PT Taspen (Persero), Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Penulis/Editor: Annisa Nurfitriyani

Foto: Sufri Yuliardi

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,780.63 3,741.87
British Pound GBP 1.00 18,315.27 18,130.41
China Yuan CNY 1.00 2,095.36 2,074.37
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,177.00 14,035.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,143.64 10,040.64
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,806.54 1,788.42
Dolar Singapura SGD 1.00 10,463.50 10,352.59
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,046.95 15,884.81
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,479.02 3,440.79
Yen Jepang JPY 100.00 12,826.38 12,696.76

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6497.815 108.730 627
2 Agriculture 1603.040 10.690 21
3 Mining 1866.565 32.272 47
4 Basic Industry and Chemicals 889.209 10.651 71
5 Miscellanous Industry 1368.528 38.950 46
6 Consumer Goods 2658.479 53.843 51
7 Cons., Property & Real Estate 452.148 1.591 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1214.982 29.177 71
9 Finance 1235.748 18.977 91
10 Trade & Service 820.986 9.595 155
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,625 2,020 395 24.31
2 KONI 398 486 88 22.11
3 PUDP 338 406 68 20.12
4 KOIN 268 318 50 18.66
5 TRUS 300 340 40 13.33
6 RDTX 6,075 6,875 800 13.17
7 FREN 264 298 34 12.88
8 PSDN 220 246 26 11.82
9 YULE 196 218 22 11.22
10 SKBM 414 460 46 11.11
No Code Prev Close Change %
1 INCF 380 306 -74 -19.47
2 PANI 135 109 -26 -19.26
3 LMAS 69 58 -11 -15.94
4 ARTA 1,100 935 -165 -15.00
5 ALKA 408 350 -58 -14.22
6 LPLI 147 129 -18 -12.24
7 RODA 430 380 -50 -11.63
8 HDTX 125 111 -14 -11.20
9 ETWA 89 81 -8 -8.99
10 JMAS 900 820 -80 -8.89
No Code Prev Close Change %
1 FREN 264 298 34 12.88
2 EXCL 2,340 2,530 190 8.12
3 TLKM 3,790 3,900 110 2.90
4 TINS 1,425 1,520 95 6.67
5 JPFA 2,700 2,500 -200 -7.41
6 ANTM 950 995 45 4.74
7 MEDC 950 1,020 70 7.37
8 BMTR 420 434 14 3.33
9 WSKT 1,765 1,750 -15 -0.85
10 ASII 7,600 7,875 275 3.62