Waduh! Tim Prabowo Sebut Pemerintahan Jokowi 'Rezim Impor'

Warta Ekonomi, Jakarta -

Juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Suhud Aliyudin, mendukung pernyataan Amien Rais yang menyebut Presiden Joko Widodo tak mampu memberantas mafia impor pangan. Bahkan pemerintahan Jokowi layak diberikan gelar 'rezim impor'.

"Pemerintahan Pak Jokowi itu bisa disebut sebagai 'rezim impor'. Pak Jokowi bukan hanya gagal merealisasikan janjinya untuk swasembada pangan, namun tak mampu menyetop impor pangan yang diperkirakan akan terus dilakukan hingga akhir masa jabatannya," ujar Suhud di Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Menurut Suhud, Jokowi berjanji tak akan impor pangan. Namun, saat ini yang justru sebaliknya. "Jokowi berutang pada janjinya sendiri. Sampai dengan tahun keempat pemerintahan Jokowi 2019, kebijakan impor masih akan dilaksanakan. Proyeksinya, pada 2019 impor gula mentah akan sebesar 2,8 juta ton dan impor garam mencapai 2,7 juta ton," katanya.

"Selain itu, untuk impor daging kerbau, diperkirakan tahun 2019 akan mencapai impor sebesar 100 ribu ton. Jumlah itu sama dengan alokasi impor tahun 2018," lanjutnya.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecurigaan publik. Juga menyebut permainan impor tersebut memberikan keuntungan.

"Wajar bila kebijakan ini memunculkan kecurigaan ada kekuatan yang mengendalikan kebijakan impor pangan yang selama ini ada di sekitar pembuat kebijakan. Gurihnya keuntungan harga impor menyebabkan mafia yang terlibat selalu mempermainkan data dan distribusi bahan pangan sehingga seolah-olah kita kekurangan bahan pangan," terangnya.

Sebelumnya, Amien Rais mengkritik kebijakan impor bahan pokok Pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut Amien, Jokowi tidak bisa memberantas mafia impor, khusunya mafia yang ada di level nasional.