Portal Berita Ekonomi Selasa, 20 Agustus 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 23:23 WIB. Washington - Trump mengatakan perang dagang dengan China tidak akan menyebabkan resesi.
  • 23:09 WIB. Brexit - PM Johnson mengingatkan Jerman dan Prancis agar deal sebelum Brexit terjadi.
  • 22:58 WIB. Yogyakarta - KPK menangkap 4 orang dalam OTT, salah satunya jaksa.
  • 22:39 WIB. Huawei - AS memberi tambahan 90 hari bagi Huawei untuk membeli dari suplier AS.
  • 22:30 WIB. Kalkuta - Sekitar 12 ribu warga  menggelar aksi unjuk rasa mendukung Israel.
  • 19:18 WIB. China - Walmart diperkirakan akan tambah 100 gerai baru dalam 5 tahun ke depan di Guangdong
  • 19:13 WIB. Korsel - SK Telecom Co buka kebun binatang AR di Taman Olimpiade Seoul dan Yeouido dengan apps JUMP AR
  • 18:34 WIB. PTPP - Sepanjang semester I 2019, PT PP Tbk (PTPP)  meraup kontrak baru Rp14,8 triliun.
  • 17:50 WIB. Goola - Goola, startup besutan Gibran Rakabuming, himpun dana Rp71,2 miliar dari Alpha JWC Ventures.
  • 17:33 WIB. Huawei - Huawei akan buka tiga pusat penelitian dan pengembangan (R&D) baru di Rusia.
  • 17:21 WIB. Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini minta maaf atas insiden para mahasiswa asal Papua.
  • 17:11 WIB. Beijing - China akan membuat Shenzhen "lebih baik" dari Hong Kong.

LKDI Sebut Implementasi Governansi Korporat di Indonesia Masih Minim

LKDI Sebut Implementasi Governansi Korporat di Indonesia Masih Minim - Warta Ekonomi
WE Online, Jakarta -

Kasus yang belakangan menimpa perusahaan terbuka maupun BUMN dinilai menunjukkan penerapan governansi korporat di Indonesia yang masih jauh dari ekspektasi maupun standar atau pedoman yang ada.

Sebut saja kasus AISA, PT PAL, PT Garam, PT Askrindo, hingga Garuda Indonesia. Ironisnya, mayoritas kasus tersebut menyeret pemegang saham, bahkan anggota direksi, sehingga berakhir dengan pencopotan dari jabatan. 

Ketua Pengurus Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI), Kanaka Puradiredja menyatakan, penyebab utama kasus tersebut adalah minimnya pemahaman direksi dan dewan komisaris mengenai governansi korporat, khususnya peran dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berdasarkan prinsip governansi korporat.

Hal ini diperparah dengan minimnya penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pihak yang melanggar prinsip governansi korporat.

Opini ini disampaikan LKDI berdasarkan hasil observasi dari interaksi dan partisipasi LKDI dalam aktivitas sosialisasi governansi korporat ke berbagai perusahaan. Salah satu basis opini LKDI bersumber pada highlight Corporate Governance (CG) Watch 2018 yang dirilis Asian Corporate Governance Association (ACGA) di akhir 2018. Dalam dokumen ringkasan CG Watch disampaikan bahwa isu governansi bukan merupakan agenda utama pemerintah. 

Senada dengan pemerintah, OJK, pengawas pasar modal dinilai bekerja secara terisolasi dan Bursa dinilai tidak fokus pada governansi korporat. Disampaikan juga bahwa praktik insider trading dan penyimpangan di pasar modal hingga saat ini masih sering terjadi dan para pelaku masih sangat minim dijatuhi sanksi.

Akibat minimnya pemahaman mengenai governansi korporat, direktur maupun komisaris sering melakukan kesalahan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Direktur bertindak di luar wewenangnya, komisaris masuk ke area eksekutif, yang seharusnya menjadi ranah direksi.

Minimnya pemahaman juga sering kali menjadi penyebab munculnya konflik di antara kedua organ tersebut. Direksi merasa dewan komisaris mencampuri ranah eksekutif, di sisi lain dewan komisaris merasa direksi tidak menjalankan apa yang seharusnya dilakukan.

"Berdasarkan fakta yang ada, LKDI berkesimpulan pelatihan governansi korporat berkesinambungan (yang didalammya termasuk mengenai tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris) merupakan suatu keniscayaan. Dapat dibayangkan pihak yang diharapkan menjadi aktor utama dalam penerapan governansi korporat justru tidak memahami esensi governansi korporat," tutur Kanaka Puradiredja, Selasa (29/1/2019), di Jakarta.

Selain itu, tambahnya, penguatan penegakan hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran prinsip governansi korporat dan pelanggaran di pasar modal diharapkan dapat menjadi perhatian regulator terkait. Setidaknya sejak CG Watch 2014 hingga 2018, isu penegakan hukum (enforcement) selalu menjadi titik lemah implementasi governansi korporat di Indonesia.

Jika hal ini tidak menjadi fokus perhatian regulator, dapat dipastikan Indonesia akan selalu menempati posisi terbawah dalam setiap rating governansi korporat yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.

"Oleh sebab itu, LKDI mengimbau regulator terkait, baik Kementerian BUMN maupun OJK untuk segera mengeluarkan aturan yang mengharuskan pelatihan governansi korporat yang berkesinambungan bagi anggota direksi dan dewan komisaris. Lebih jauh lagi mengeluarkan aturan mengenai keharusan pelatihan pembekalan (induksi) mengenai governansi korporat bagi calon anggota direksi dan dewan komisaris. LKDI percaya hal ini akan menjadi katalisator yang paling mumpuni bagi terwujudnya governansi korporat di Indonesia," papar Kanaka.

Tag: Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI)

Penulis: Ning Rahayu

Editor: Rosmayanti

Foto: Ning Rahayu

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,805.79 3,767.53
British Pound GBP 1.00 17,341.48 17,167.55
China Yuan CNY 1.00 2,028.57 2,008.38
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,274.00 14,132.00
Dolar Australia AUD 1.00 9,674.92 9,575.84
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,819.76 1,801.59
Dolar Singapura SGD 1.00 10,301.67 10,195.51
EURO Spot Rate EUR 1.00 15,832.72 15,669.56
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,424.66 3,387.34
Yen Jepang JPY 100.00 13,429.30 13,293.20

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6296.715 10.058 651
2 Agriculture 1367.022 -18.342 21
3 Mining 1602.506 -9.104 49
4 Basic Industry and Chemicals 849.321 11.042 72
5 Miscellanous Industry 1152.482 -13.439 49
6 Consumer Goods 2407.438 -2.047 53
7 Cons., Property & Real Estate 504.676 3.105 80
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1216.912 10.006 74
9 Finance 1269.470 2.096 91
10 Trade & Service 790.421 -2.680 162
No Code Prev Close Change %
1 MCOR 129 174 45 34.88
2 FIRE 1,880 2,350 470 25.00
3 ARTO 535 665 130 24.30
4 BLUE 615 740 125 20.33
5 AGRS 260 312 52 20.00
6 TALF 350 410 60 17.14
7 BBMD 2,240 2,600 360 16.07
8 ATIC 770 860 90 11.69
9 ICON 98 108 10 10.20
10 ITIC 800 875 75 9.38
No Code Prev Close Change %
1 DAYA 360 304 -56 -15.56
2 YELO 179 152 -27 -15.08
3 SOSS 360 312 -48 -13.33
4 DKFT 296 262 -34 -11.49
5 PUDP 438 390 -48 -10.96
6 TFCO 715 640 -75 -10.49
7 CANI 210 188 -22 -10.48
8 GLOB 540 486 -54 -10.00
9 MDIA 155 140 -15 -9.68
10 OCAP 292 266 -26 -8.90
No Code Prev Close Change %
1 BBRI 4,210 4,180 -30 -0.71
2 ERAA 2,000 1,930 -70 -3.50
3 ASII 6,500 6,425 -75 -1.15
4 MNCN 1,305 1,275 -30 -2.30
5 SWAT 125 129 4 3.20
6 HMSP 3,020 3,020 0 0.00
7 BTPS 3,170 3,350 180 5.68
8 TLKM 4,280 4,340 60 1.40
9 BBCA 29,800 30,075 275 0.92
10 ANTM 1,120 1,085 -35 -3.12