Amien Rais Sebaiknya Baca Buku Ketahanan Pangan, Jangan Andalkan Ilmu Suuzon

Warta Ekonomi, Jakarta -

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, membantah pernyataan politisi PAN, Amien Rais yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mampu memberantas mafia impor pangan.

"Amien Rais kembali membuat pernyataan tanpa data dan penuh dengan teori konspirasi. Tanpa dasar-dasar ilmu ekonomi yang memadai, Amien Rais hanya mengandalkan ilmu suuzon dengan menyebutkan mafia terjadi mulai dari kabupaten sampai nasional. Baginya negara kita seperti negeri para mafioso," ujarnya di Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Ia menjelaskan, data pemberantasan mafia impor pangan hingga pemburu rente di era Jokowi. Mencontohkan pembubaran Petral di tahun 2015 dan reformasi regulasi tata kelola minyak dan gas (migas).

"Kemudian pada tahun 2017, Pak Jokowi membentuk Satgas Pangan yang juga melakukan penegakan hukum terhadap kartel dan mafia pangan," katanya.

Ia melanjutkan, Jokowi juga melakukan evaluasi terhadap jutaan hektare hutan yang izinnya disebut banyak dikeluarkan pada pemerintahan sebelumnya. Praktik pemberian izin hutan secara ugal-ugalan itu, diduga dikeluarkan saat otoritas dipegang oleh orang yang dekat dengan Amien Rais.

"Praktik pemberian izin hutan secara ugal ugalan justru diindikasikan dikeluarkan saat otoritas dipegang oleh orang yang dekat dengan Amien Rais. Untuk tidak terjadi lagi praktik ugal-ugalan semacam itu, Pak Jokowi mempercepat kebijakan satu peta," jelasnya.

"Untuk menghadapi pemburu rente dan mafia perizinan, Pak Jokowi melakukan reformasi besar-besaran dalam proses perizinan dengan menerapkan model Online Single Submision untuk mencegah praktik kongkalikong dalam pemberian perizinan. Reformasi perizinan ini membuahkan naiknya peringkat investasi dan kemudahan berusaha," lanjutnya.

Karena itu, Ace meminta Amien Rais banyak membaca buku tentang ketahanan pangan. Sebab, kebijakan soal impor perlu dipahami dari perspektif luas.

"Terdapat tiga pilar penting dalam ketahanan pangan, yaitu keterjangkauan atau kemampuan masyarakat untuk membeli pangan, ketersediaan pangan baik dari produksi dalam negeri maupun impor, dan kualitas dan keamanan pangan. Impor bukanlah tujuan, tapi harus dilihat dalam tiga pilar itu," tuturnya.

Menurut Ace, indeks ketahanan pangan Indonesia membaik dalam kurun waktu 4 tahun. Ia membeberkan data 2014-2018 tentang indeks ketahanan pangan Indonesia. Pada tahun 2014 Indeks Ketahanan Pangan Indonesia berada di posisi 72 dari 113 negara, pada tahun 2015 menjadi 76, dan membaik menjadi 71 (2016), 65 (2017) dan 65 (2018).

"Di ASEAN kondisi ketahanan pangan Indonesia tahun 2018 lebih baik dibanding dengan Sri Lanka (67), Filipina (70), Myanmar (82), Kamboja (85) dan Laos (95). Sedang Vietnam (62), Thailand (54), Malaysia (40), dan Singapura (1) lebih baik dibanding Indonesia," tegasnya.