Kunjungi Perhutanan Sosial di Muara Gembong, Jokowi Ikut Panen Udang Vaname

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo hari ini, Rabu (30/1/2019), melakukan kunjungan kerja ke lokasi Perhutanan Sosial di Muara Gembong Jawa Barat. Kunjungan tersebut dalam rangka panen udang vaname di Perhutanan Sosial Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Bekasi.

Jokowi melakukan panen udang vaname di tambak udang Desa Pantai Bakti, Kawasan Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor.

Dalam sambutannya, dia berharap para petani dan petambak udang dapat menggunakan lahan perhutanan sosial dengan produktif, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani.

"Dari izin seluas 80,90 hektare sampai saat ini baru berjalan di luasan sekitar 10 hektare, kami masih mencari pola yang sesuai untuk diterapkan dan dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi petani tambak udang," jelas Jokowi dalam kunjungan tersebut.

Turut hadir dan mendampingi dalam kegiatan tersebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna, serta beberapa direksi BUMN.

Denaldy dalam kesempatan tersebut juga menjelaskan, hutan sosial Muara Gembong ditetapkan sesuai SK IPHPS Nomor 3767/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 tanggal 3 Juli 2017. Izin diberikan kepada Kelompok Tani Mina Bakti seluas 80,90 Ha, serta diserahkan oleh Presiden RI pada 2 November 2017 kepada 38 kepala keluarga.

"Setiap petani tambak mengelola kurang lebih 2 hektare dengan desain silvofishery pola komplangan, yakni dari luasan masing-masing tambak, 60% untuk areal budi daya perikanan atau udang dan 40% untuk konservasi mangrove," jelas Denaldy.

Selain revitalisasi tambak dan mangrove, dalam rangka menunjang perekonomian masyarakat setempat, telah dibangun jalan dan jembatan penyembarangan yang melintasi Sungai Citarum. Kemudian dilakukan elektricity (pemasangan listrik) ke rumah keluarga tidak mampu, yang direncanakan sebanyak 309 rumah di dua kecamatan.