Portal Berita Ekonomi Sabtu, 16 Februari 2019

Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi

  • icon facebook kecil
  • icon twitter kecil
  • icon feed kecil
  • icon youtube kecil
  • icon email kecil
Executive Brief
  • 21:15 WIB. Huawei - Huawei bikin iPhone tak berdaya di China.
  • 18:23 WIB. Samsung - Samsung mau rilis ponsel tiap bulan.
  • 18:21 WIB. WhatsApp - WhatsApp Business segera hadir di iPhone.
  • 18:20 WIB. Twitter - Fitur mirip Insta Story bakal hadir di Twitter.¬†
  • 18:19 WIB. Samsung - Samsung kenalkan Galaxy Tab paling ringan dan tipis.
  • 17:43 WIB. Suzuki - MPV 'murah' Suzuki dipermak, harga naik Rp3 juta.
  • 17:41 WIB. Bukalapak - Rating¬†Bukalapak terjun bebas di App Store.
  • 18:42 WIB. Jokowi - Usai Bukalapak, #UninstallJokowi kian menggema.

Urun Biaya 'Bunuh' Pasien Cuci Darah, KPCDI Siap Gugat BPJS Kesehatan

Foto Berita Urun Biaya 'Bunuh' Pasien Cuci Darah, KPCDI Siap Gugat BPJS Kesehatan
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta -

Pemerintah telah menetapkan regulasi dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan, yang diundangkan pada 17 Desember 2018. Melalui Permenkes ini, BPJS Kesehatan akan menerapkan sistem urun biaya (cost sharing) pada para pesertanya.

Namun, peserta BPJS Kesehatan yang tergabung dalam Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menolak aturan tersebut. Menurut Sekjen KPCDI, Petrus Hariyanto, regulasi tersebut telah membuat cemas ribuan anggotanya.

"Mereka merasa tidak memiliki kepastian hidup karena selama ini hanya cuci darah, mereka bisa bertahan untuk hidup," ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Rabu (30/1/2019).

Lebih lanjut ia mengatakan bila kebijakan itu nantinya diterapkan, keberlanjutan terapi hemodialisa (cuci darah) bagi pasien gagal ginjal akan mengalami hambatan.

"Walau kebijakan tersebut diberlakukan selektif, khusus orang yang mampu saja, tetap berpotensi menjadi kebijakan yang akan banyak membunuh pasien cuci darah," ucapnya.

Karenanya Petrus menyatakan akan menggalang dukungan ke DPR dan membuat petisi untuk menolak aturan tersebut diterapkan ke pasien gagal ginjal.

"Bila itu tetap diterapkan bagi pasien cuci darah menjadi sebuah kebijakan, KPCDI akan melakukan langkah hukum. KPCDI akan melakukan hak uji materiil terhadap kebijakan BPJS yang melanggar UU Nomor 24 Tahun 2011 ke Mahkamah Agung," kata pria yang telah menjalani cuci darah lebih dari 6 tahun itu.

Walaupun urun biaya tersebut hanya akan diberlakukan kepada peserta mampu dan mandiri. Namun, menurut Petrus, tak semua peserta BPJS mandiri merupakan orang kaya dan berlebih harta. Ada kemungkinan, kata dia, mereka yang membayar premi karena tidak didaftar oleh pemerintah sebagai penerima Peserta Bantuan Iuran (PBI).

Hal senada diungkapkan oleh Ketua Umum KPCDI, Tony Samosir, meski aturan ini belum ditetapkan dan masih menunggu aturan teknis untuk menentukan jenis layanan yang terkena urun biaya, jika suatu saat diimplementasikan ke pasien cuci darah, maka akan berdampak buruk pada kualitas hidup pasien.

"Tidak semua pasien cuci darah dengan BPJS mandiri itu orang kaya. Orang kaya yang terkena penyakit ini juga berpotensi menjadi miskin," pungkasnya.

Tag: BPJS Kesehatan

Penulis: Redaksi WE Online

Editor: Rosmayanti

Foto: Antara/Aprillio Akbar

Kurs Rupiah

Mata Uang Simbol Nilai Jual Beli
Arab Saudi Riyal SAR 1.00 3,783.30 3,744.53
British Pound GBP 1.00 18,150.85 17,967.77
China Yuan CNY 1.00 2,097.95 2,076.96
Dolar Amerika Serikat USD 1.00 14,187.00 14,045.00
Dolar Australia AUD 1.00 10,058.58 9,952.29
Dolar Hong Kong HKD 1.00 1,807.88 1,789.76
Dolar Singapura SGD 1.00 10,440.06 10,334.04
EURO Spot Rate EUR 1.00 16,015.70 15,848.38
Ringgit Malaysia MYR 1.00 3,472.95 3,433.99
Yen Jepang JPY 100.00 12,861.03 12,731.15

Ringkasan BEI

No Name Today Change Stock
1 Composite Index 6389.085 -30.933 627
2 Agriculture 1592.350 -13.090 21
3 Mining 1834.293 -25.732 47
4 Basic Industry and Chemicals 878.558 -9.993 71
5 Miscellanous Industry 1329.578 -2.798 46
6 Consumer Goods 2604.636 -24.378 51
7 Cons., Property & Real Estate 450.557 -6.160 74
8 Infrastruc., Utility & Trans. 1185.805 7.307 71
9 Finance 1216.771 -0.391 91
10 Trade & Service 811.391 -5.665 155
No Code Prev Close Change %
1 ALDO 1,300 1,625 325 25.00
2 PEHA 2,110 2,630 520 24.64
3 SIMA 330 400 70 21.21
4 LMAS 58 69 11 18.97
5 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
6 LUCK 585 660 75 12.82
7 CASS 640 720 80 12.50
8 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
9 BHIT 84 94 10 11.90
10 DWGL 101 113 12 11.88
No Code Prev Close Change %
1 OCAP 81 54 -27 -33.33
2 HDFA 165 130 -35 -21.21
3 KONI 498 398 -100 -20.08
4 BALI 1,060 860 -200 -18.87
5 PUDP 410 338 -72 -17.56
6 CANI 218 180 -38 -17.43
7 KBLV 585 484 -101 -17.26
8 GLOB 448 372 -76 -16.96
9 JIHD 585 490 -95 -16.24
10 NATO 585 505 -80 -13.68
No Code Prev Close Change %
1 EXCL 2,050 2,340 290 14.15
2 BMTR 398 420 22 5.53
3 BHIT 84 94 10 11.90
4 WSKT 1,865 1,765 -100 -5.36
5 BNLI 1,125 1,260 135 12.00
6 ERAA 1,950 1,955 5 0.26
7 MNCN 855 910 55 6.43
8 TLKM 3,740 3,790 50 1.34
9 ANTM 1,000 950 -50 -5.00
10 BUMI 153 151 -2 -1.31