OJK Dorong Inovasi Sektor Jasa Keuangan Hadapi Revolusi Industri 4.0

Warta Ekonomi, Makassar -

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hoesen, mengungkapkan revolusi industri 4.0 harus direspons oleh semua pihak, tidak terkecuali di sektor jasa keuangan. Kata dia, perlu adanya inovasi guna memastikan industri jasa keuangan tidak ketinggalan. 

Untuk itu, inovasi industri jasa keuangan pada era revolusi industri 4.0 menjadi salah fokus OJK pada 2019 yang juga merupakan tahun politik. "Kita mempunyai lima kebijakan dan inisiatif yang menjadi fokus pada 2019, salah satunya mendorong inovasi industri jasa keuangan dalam menghadapi revolusi industri 4.0," kata Hoesen, di acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan di Kota Makassar, Sulsel, Selasa kemarin. 

Kebijakan OJK pada 2019 untuk mendorong inovasi industri jasa keuangan selaras dengan arahan dari Presiden Jokowi. Orang nomor satu di Indonesia itu memang meminta agar industri jasa keuangan dapat beradaptasi terhadap perkembangan industri yang berbasis digitalisasi dan big data. 

Baca Juga: Lagi dan Lagi, Jokowi Kembali Temui 'Emak-emak' Nasabah Mekaar PNM

Baca Juga: OJK Harap Nasabah 'Tunda Bayar' Jiwasraya Ambil Opsi Roll Over

Revolusi industri 4.0 diproyeksikan akan menghasilkan peningkatan efisiensi, penurunan biaya produksi dan perbaikan proses produksi. Itu akan berdampak pada semua sektor, termasuk industri jasa keuangan. Olehnya itu, adanya perubahan dengan semangat inovasi menjadi sangat penting. 

Diketahui beberapa jasa keuangan seperti perbankan sudah mengintensifkan pemanfaatan teknologi indivasi seperti digital banking dan branchless banking. Tidak hanya dalam rangka efisiensi, tapi juga karena tuntutan masyarakat yang menghendaki proses transaksi perbankan yang semakin mudah dan efisien membuat bank harus terus melakukan perubahan.

Hoesen mengimbuhkan selain persiapan menghadapi revolusi industri, hal lain yang menjadi fokus kebijakan OJK pada tahun ini yakni memperbesar peran alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang bagi sektor strategis, baik pemerintah dan swasta, melalui pengembangan pembiayaan dari pasar modal. 

OJK juga berupaya meningkatkan kontribusi pembiayaan kepada sektor prioritas seperti industri ekspor, substitusi impor, pariwisata maupun sektor perumahan dan industri pengolahan. Selanjutnya, OJK akan memperbanyak kerja sama dengan lembaga dan instansi terkait yang menyokong industri jasa keuangan agar terus bertumbuh. 

"Di antaranya dalam rangka memfasilitasi penyaluran KUR dengan target sebesar Rp140 triliun khususnya dengan skema klaster bagi UMKM di sektor pariwisata dan ekspor, pendirian Bank Wakaf Mikro menjadi sekitar 100 lembaga pada akhir tahun 2019, percepatan pembentukan sekitar 100 BUMDes Center di berbagai daerah, bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan tujuan optimalisasi aktivitas ekonomi masyarakat desa, termasuk juga penyaluran KPR Milenial, Bansos Non-Tunai, MEKAAR dan juga UMi," papar dia. 

Hoesen melanjutkan pihaknya juga terus melakukan perbaikan internal di OJK dan reformasi industri sektor jasa keuangan. Di antaranya melalui pemanfaatan teknologi dalam proses bisnis, baik dalam pengawasan perbankan berbasis teknologi, dan perizinan yang lebih cepat termasuk proses fit and proper test dari 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja.